Program SKTM dan Kartu Berkah Tetap Dipertahankan

Walau Pemprov Banten Meluncurkan Program Pengobatan Gratis

PANDEGLANG,SNOL–Bupati Pande­glang, Irna Narulita, memastikan pro­gram bantuan berupa Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan Kartu Pan­deglang Berkah, tidak akan dihapus. Meski, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten telah menggulirkan program berobat gratis, menggunakan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP).

Irna juga menegaskan, dua program bantuan bagi warga miskin di Pande­glang itu, tidak akan tumpang tindih dengan program yang digagas Gu­bernur Banten, Wahidin Halim. Jus­tru menurutnya, kebijakan pengobatan gratis dari Pemprov, untuk menanggu­langi warga miskin yang belum tercover bantuan Pemkab.

“SKTM dan Kartu Berkah, tidak jadi masalah. Karena, tidak semua ma­syarakat bisa dicover lewat APBD Ka­bupaten. Karena kami akui, masih ada puluhan ribu penduduk yang belum tercover jaminan kesehatan. Jadi, yang dicover oleh Pemprov itu yang belum ditangani melalui SKTM atau Pande­glang Berkah. Kami tidak akan hapus,” tegas Irna, Rabu (4/4).

Ditambahkannya, hingga kini belum ada koordinasi dari Pemprov mengenai pemberlakuan program pengobatan menggunakan e-KTP di Pandeglang. Pemkab Pandeglang sampai saat ini tambahnya, masih menunggu tindak lanjut dari Pemprov, untuk melakukan perjanjian kerjasama atau Memoran­dum Of Understanding (MoU).

“Kami masih menunggu tindak lanjut dari Pemprov, untuk melakukan MoU. Mungkin dalam update data kemiski­nan yang kami berikan, belum sesuai dengan sistem di Pemprov. Kami akan koordinasi, tentu saja ibu (Irna,red) menyambut baik. Apalagi, Pandeglang masih tertinggal. Jadi porsinya memang harus beda,” tambahnya.

Direktur Utama RSUD Berkah, Fir­mansyah menambahkan, bahwa pro­gram pengobatan gratis menggunakan e-KTP, belum bisa diterapkan di lem­baga yang dipimpinnya. Padahal, pro­gram yang sempat mendapat peno­lakan dari Menteri Kesehatan (Menkes) itu, akan sangat membantu masyarakat miskin di Pandeglang yang belum ter­cover oleh Badan Pelayanan Jaminam Sosial (BPJS).

“Program Pemprov Banten itu be­lum diberlakukan. Karena, kami belum melakukan MoU dengan Pemkab atau­pun BPJS,” tandas Firman.

Sebelum program unggulan Guber­nur WH itu diminta dikaji ulang oleh Kementerian Kesehatan tambahnya, pihaknya sudah pernah membahas dengan Dinkes Pandeglang. Namun, setelah program tersebut diizinkan untuk diberlakukan, RSUD Berkah belum melakukan pembahasan lan­jutan.

“Sempat ada pembahasan, dan kami sudah tandatangan MoU. Kedepannya, karena ada hal-hal tertentu, kami be­lum berlakukan MoU itu. Tetapi yang sekarang, belum MoU lagi. Kami juga belum tahu MoU-nya kemana, apa ke BPJS apa ke Dinkes. Mekanisme pen­gobatan gratis itu segera dikomunika­sikan dengan Pemerintah Daerah. Hal ini dirasa perlu dibahas, agar tidak ter­jadi kekeliruan di masyarakat,” imbuh­nya. (nipal/mardiana)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.