Pusdiklat Tak Punya Tenaga Pengajar

Saat Diklat ASN, Pemkab Terapkan Pola Fasilitasi

TIGARAKSA, SNOL—Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (Diklat) Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkun­gan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang masih terbentur ketersedi­aan Widiyaiswara atau tenaga pengajar Diklat. Akibatnya, penanganan Diklat di Gedung Pusdiklat Pemkab Tangerang sampai saat ini masih menerapkan pola fasilitasi pada pelaksanaannya.

Kabid Program Pengembangan SDM Badan Kepegawaian dan Pengemban­gan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tangerang, A Septian men­gatakan, meski Pemkab Tangerang telah memiliki gedung Diklat sendiri, tapi pada pelaksanaan Diklat ASN di lingkungan Pemkab Tangerang masih menerapkan pola fasilitasi. Artinya, Pemkab hanya menyediakan fasilitas bangunannya saja, sedangkan para pengajarnya masih didatangkan dari Provinsi Banten.

Menurut Septian, untuk bisa dilaku­kannya penyelenggaraan Diklat ASN oleh Pemkab Tangerang, diperlukan sedikitnya 10 tenaga Widyaiswara di Pusdiklat Kabupaten Tangerang. Itupun setelah Pusdiklat Kabupaten Tangerang mendapatkan akreditasi terlebih da­hulu dari Lembaga Akreditasi Negara (LAN), sebagai syarat dapat diselengga­rakannya pelaksanaan Diklat.

“Untuk bisa menyelenggarakan Diklat sendiri, minimal diperlukan 10 Widyaiswara didalamnya. Sementara, pengadaan Widyaiswara sendiri ti­daklah mudah,” kata Septian, kepada Satelit News, kemarin.

Pada sisi lain, kata Septian, bangunan tempat diadakannya penyelenggaraan Diklat juga harus memenuhi standar, mulai dari penyediaan sarana prasara­na, laboratorium bahasa, perpustakaan yang cukup, sarana komputer, fasilitas olahraga, dan sarana penunjang lain­mya selama peserta Diklat menjalani pelatihan. Hal itu untuk menjamin agar peserta Diklat menjadi betah selama mengikuti pelatihan dan tidak jenuh.

“Jika itu semua belum terpenuhi, pelaksanaan Diklat oleh daerah sendiri belum bisa dilakukan,” katanya.

Akibat kejadian itu, lanjut Septian, Pemkab Tangerang harus menunggu jadwal pelaksanaannya agar disesuai­kan waktu pelaksanaan Diklat oleh Provinsi Banten, tanpa bisa dilakukan sendiri. Sebelum diadakan, Pemk­ab Tangerang harus terlebih dahulu mengajukan Angka Kebutuhan Diklat (AKD) sebelum pelaksanaannya bisa terealisasi.

“Setelah diajukan AKD-nya, daerah tinggal menunggu kapan waktu pelak­sanaannya oleh provinsi. Jadi semuan­ya masih bergantung kesiapan Provin­si,” katanya.

Padahal, imbuh Septian, pendidi­kan dan pelatihan kepada para ASN di lingkungan Pemkab Tangerang sangat penting dalam meningkatkan SDM. Menurutnya, tingkat keberhasilan suatu program di daerah dibarengi pula dengan peningkatan SDM-nya. Tanpa upaya peningkatan tersebut, program kerja di lapangan dikhawatirkan akan menjadi monoton.

“Jadi kesimpulannya, orang mau ke­mana, SKPD-nya mau mengadakan apa, gerbangnya adalah di Diklat ter­lebih dahulu agar lebih siap dan kom­peten,” jelasnya.

Untuk itu, ke depan pihaknya beren­cana membentuk sebuah wadah baru dalam meningkatkan SDM di lingkun­gan Pemkab Tangerang, melalui forum diskusi bersama. Nantinya, anggota fo­rum bisa menyampaikan seluruh per­masalahan yang dihadapi, tanpa harus membedakan golongan dalam men­carikan jalan keluarnya bersama-sama.

Permasalahan lain yang dihadapi Pemkab Tangerang adalah penye­diaan Petugas Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang tidak kunjung terealisasi sejak 2017 lalu. Kaban BKPSDM Ka­bupaten Tangerang, Surya Wijaya me­nambahkan, meski sejumlah SKPD di lingkungan Pemkab Tangerang minta diadakan PPNS, tapi pelatihan dan pendidikannya belum dibuka oleh pusat sejak 2017 lalu. Akibatnya, dae­rah hanya bisa menunggu, meski ke­beradaan PPNS itu dibutuhkan dalam penegakan setiap Peraturan Daerah (perda) yang ada.

“Sejak saya menjabat sebagai kepala BKPSDM 2017 lalu, belum ada pembu­kaan kuota pelatihan PPNS lagi. Semua penyelenggaraannya dilakukan oleh pusat, daerah hanya bisa mengirimkan dan menunggu jadwalnya saja,” pung­kasnya. (mg1/aditya)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.