5 Perda Disepakati Tanpa Diterbitkan Perbup

Bagian Hukum Setda Sebut Itu Ranah OPD Teknis

PANDEGLANG,SNOL–Anggota Fraksi Nas­Dem DPRD Pandeglang, Yangto, mem­pertanyakan masih banyaknya Peraturan Daerah (Perda) inisiatif DPRD yang su­dah diselesaikan pada tahun-tahun se­belumnya, yang hingga kini tak kunjung dilengkapi Peraturan Bupati (Perbup).

Katanya, keberadaan Perbup sangat penting, sebagai acuan tekhnis pelaksa­naan Perda. Akan tetapi sampai detik ini tambahnya, masih banyak Perda inisi­atif DPRD Pandeglang, yang belum juga dilengkapi. Maka dari itu ia menegaskan, Bupati segera menuntaskan atau membuat Perbup untuk kelengkapan Perda-Perda yang sudah diselesaikannya tersebut.

“Semenjak awal Periode atau tahun 2014 lalu, sudah banyak Perda inisiatif dewan yang dibuat. Namun, hingga kini masih banyak yang belum dileng­kapi Perbup. Maka dari itu, kami men­dorong Bupati untuk menerbitkan Per­bup-nya,” tegas Yangto, Selasa (10/4).

Kabag Hukum Setda Pandeglang, En­tus Bakti tidak menapik masih ada Per­da inisitaif dewan yang belum dileng­kapi Perbup. Bahkan katanya, untuk Perda tahun 2015 yang belum ada Per­bupnya yakni, Perda Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Pondok Pesantren dan Majelis Taklim, Nomor 7 Tahun 205 tentang Penanaman Modal dan Perda Nomor 8 Tahun 2015, ten­tang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil.

Untuk tahun 2016 yakni, Perda No­mor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah dan tahun 2017, Perda Nomor 4 Tahun 2017, tentang Perubahan atas Perda Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Waralaba, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

“Itu beberapa Perda yang belum dilengkapi Perbup. Ya, hanya ada 5 Per­da saja yang terdari dari, Perda tahun 2015 berjumlah 3 Perda, tahun 2016 berjumlah 1 Perda dan tahun 2017 ada 1 Perda,” ungkap Entus, saat ditemui di ruang kerjanya.

Menurutnya, jika berbicara alasan kenapa ke lima Perda itu belum ada Perbup-nya, yang lebih tahu sejauh itu ada pada dinas tekhnis atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersangkutan dengan Perda tersebut. Karena katanya, dinas tekhnis belum mengusulkan produk Perbup tersebut kepadanya.

“Yang lebih tahu, saya rasa bijaknya di dinas tekhnis. Jadi prinsip kerja kami sesuai tupoksi, ketika Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memohon kepa­da Bupati agar diterbitkan Perbup, ada disposisi ke kami dan akan kami bahas. Kami lebih kepada sifatnya formal, bu­kan tekhnis,” terangnya.

Ditegaskannya, jika OPD terkait tidak mengajukan produk Perbup-nya, sampai kapanpun Perbup itu tidak akan diterbit­kan. “Ya, logikanya seperti itu. Kami juga selalu mengingatkan kepada dinas tekh­nis, terkait hal tersebut. Baik di rapat-rapat, maupun dikesempatan koordinasi yang lain,” imbuhnya. (nipal/mardiana)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.