Komisi III Siap Kawal Perbaikan Infrastruktur Jalan

Berharap Kontraktor Pelaksana Mengedepankan Kualitas

PANDEGLANG,SNOL–Perbaikan infra­struktur jalan di Pandeglang, sudah sepantasnya masih menjadi prioritas program dan harus mendapat penga­walan dari semua kalangan. Dinas Pe­kerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pandeglang, harus terus bekerja ekstra dan menuntaskan perbaikan jalan hingga ke pelosok Desa.

Demikian disampaikan Ketua Komisi III DPRD Pandeglang, Iing Andri Supri­adi, menyikapi persoalan infrastruktur jalan di Pandeglang, yang hingga kini hanya 38,14 persen yang dinyatakan baik, dari total panjang ruas jalan Ka­bupaten mencapai sekitar 683 Km.

Katanya, selain didukung dengan penganggaran yang cukup. Pengen­tasan jalan rusak itu, butuh komitmen yang kuat antar lembaga, baik Pemda, pengusaha (kontraktor pelaksana) dan masyarakat-nya. Karena, masyarakat sangat berperan strategis dalam rangka memelihara dan menjaga kualitas jalan yang sudah selesai dibangun atau di­perbaiki.

“Dinas terkait jangan hanya menga­lokasikan anggarannya saja. Mereka juga harus pro aktif, melakukan peman­tauan atau monitoring mengawasi pe­kerjaan yang sedang dilaksanakan oleh pengusaha (kontraktor pelaksana,red). Agar, kualitas hasil perbaikan jalan itu baik dan tak mudah rusak,” kata Iing, Senin (16/4).

Katanya, walaupun DPUPR mem­prioritaskan pembangunan atau per­baikan jalan jenis rigit beton. Namun, pelaksanaannya tetap harus dikawal dan diawasi dengan ketat. Sehingga, hasilnya tidak sia – sia alias hanya membuang – buang aggaran miliaran rupiah.

“Banyak jalan rigit beton yang dibangun, kualitasnya masih dipertanyakan. Mudah – mudahan, ke depan tidak ada lagi temuan semacam itu, khususnya di wilayah Pandeglang Se­latan,” tambahnya.

Pihaknya berjanji, siap turut menga­wasi dan mengawal program perbaikan jalan yang ditargetkan tahun 2018 ini sepanjang 50 KM. Mulai dari proses le­lang, MC 0 hingga selesainya pekerjaan itu. Diharapkan pula, muncul kesada­ran dari pelaksananya, agar mengede­pankan kualitas daripada kuantitas pe­kerjaannya.

Informasi yang diterimanya tambah pria berbadan sedang ini, bulan ini sudah mulai proses lelang perbaikan infrastruktur jalan di Unit Lelang Pengadaan (ULP). “Kami juga akan beru­saha, untuk memaksimalkan koordina­si dengan dinas terkait,” tandasnya.

Sekretaris Komisi III DPRD Pande­glang, Muhlas Halim mengaku, hingga kini belum melihat ada pekerjaan per­baikan atau pembangunan jalan di wilayah Kabupaten Pandeglang, terma­suk di wilayah selatan. Hal itu dimung­kinkan, proses lelang yang belum sele­sai di ULP.

“Mudah – mudahan, mulai awal bu­lan depan sudah mulai ada pelaksa­naan perbaikan jalan. Jadi, target waktu pelaksanaan yang sudah disepakati dapat terkejar, serta tidak ada istilah pu­tus kontrak ditengah jalan akibat waktu pelaksanaan yang habis dan tak terkejar oleh pelaksananya,” ujar Muhlas.

Ditegaskannya, masyarakat sangat mendambakan jalan bagus dan mulus yang dapat dilaluinya di wilayah masing – masing. Oleh karena itu, tahun 2019 diharapkan 80 persen jalan di Pandeglang sudah dalam kondisi baik semua.

Politisi Partai Golkar ini juga ber­harap, proses pemeliharaan jalan tetap dilakukan maksimal. Sehingga, tidak ada lagi masyarakat yang protes soal infrastruktur jalan dalam setiap reses yang dilakukannya. “Kalau jalan sudah baik, semua sector akan berjalan baik, termasuk dukungan terhadap pening­katan perekonomian masyarakat,” im­buhnya.

Diberitakan sebelumnya, Tahun Ang­garan (TA) 2018, Kabupaten Pandeglang menargetkan perbaikan atau pembangunan ruas jalan rusak yang tersebar di Kabupaten Pandeglang, sekitar 50 Km. Hal itu, meneruskan program pembangunan jalan di tahun – tahun sebelum­nya. Agar, pembangunan yang sudah dijalankan dapat dituntaskan.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Ka­bupaten Pandeglang, Girgi Jian­toro mengatakan, dari total panjangjalan di Kabupaten Pandeglang seki­tar 683 Km, yang kondisinya baik itumencapai sekitar 38,14 persen, sekitar 36 persen dengan kondisi sedang, ada­pun sisanya dalam katagori rusak berat dan sedang.

“Setiap tahunnya, anggaran yang tersedia untuk membangun jalan rusak, paling sekitar Rp 120 Miliar sampai Rp 170 Miliar. Alhamdulil­lah, pada tahun 2017 kami mampu membangun jalan rusak sekitar 79Km. Semua pembangunan jalan yang sudah kami laksanakan, fokus pada ri­git beton dibandingkan hotmix. Kare­na, kontur tanah di Pandeglang tidakmemungkinkan semuanya menggunakan hotmix,” kata Girgi, Minggu (15/4).

Tahun 2018 ini tambahnya, pi­haknya menargetkan pembangunanjalan rusak sekitar 50 Km. Dari jumlah total yangditargetkan bakal dibangun itu, terse­bar di 35 Kecamatan seKabupaten Pandeglang. “Sama, tahun ini juga dari total target yang akan kami bangun itu, kami fokus pada rigit beton dibanding­kan hotmix. Hotmix juga memang ada, tetapi hotmix lebih fokusnya dipemeli­haraan dan peningkatan juga ada untuk hotmix,” tambahnya.

Girgi menambahkan, dari total yang ditargetkan bakal dibangun itu. Pi­haknya sudah memasukan dokumen le­lang ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) sekitar 29 paket lelang, dengan angga­ran total baik dari Dana Alokasi Umum (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2018 yakni, sebesar Rp 72 Miliar.

“Semua kami laksanakan seb­agaimana aturan yang berlaku, serta sesuai instruksi Bupati Pan­deglang Irna Narulita. Makanya,kami sudah lelangkan. Untuk DAK itu, ada 3 paket pekerjaan dan dari DAU itu ada 26 pekerjaan. Jadi, totalnya ada 29 paket yang sudah masuk ke ULP. Peker­jaan pembangunan jalan itu bersumber dari DAK dan DAU, dengan nilai masing-masing paketnya bervariatif. Kalau total anggaran dari 29 paket itu sekitar Rp 72 Miliar lebih,” paparnya. (mardiana)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.