Penyempurnaan Perda Adminduk Dikaji

TIGARAKSA, SNOL—Penyempurnaan Perda Nomor 7 tahun 2010 ten­tang penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Adminduk) mulai dibahas oleh Panitia Khusus (Pan­sus) DPRD Kabupaten Tangerang. Namun, DPRD menyayangkan lam­bannya penyampaikan usulan pe­nyempurnaan aturan tersebut oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang.

“Saat ini Raperda Adminduk ma­suk dalam pembahasan Pansus DPRD. Namun saya pun menyay­angkan kenapa perlu waktu lama un­tuk mengusulkan penyempurnaan Perda Nomor 7 tahun 2010 tentang penyelenggaraan Adminduk ini. Se­harusnya, bisa diusulkan untuk pe­nyempurnaan di tahun-tahun sebe­lumnya, mengikuti perkembangan aturan yang menjadi payung huk­umnya,” ujar Naziel Fikri, Koordina­tor Pansus Adminduk kepada Satelit News, beberapa waktu lalu.

Kata Naziel, usulan Raperda Ad­minduk ini disampaikan Pemkab Tangerang bersamaan dengan dua Raperda lainnya, yakni tentang pen­gelolaan barang milik daerah dan tentang perpustakaan.

Naziel yang juga Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang menambah­kan, Pemkab Tangerang seharus­nya lebih cepat merespon, apalagi dalam hal pelayanan Adminduk yang sampai saat ini masih ada keluhan dari masyarakat. Seperti lamanya pencetakan blanko dan hal lainnya terkait Adminduk. Ia pun berharap masalah diskriminatif dalam pelay­anan penerbitan dokumen kepen­dudukan bisa dihilangkan.

“Administrasi kependudukan memiliki peranan penting bagi ma­syarakat, di mana guna memberikan pemenuhan atas hak-hak admin­istrasi penduduk dalam pelayanan publik. Serta memberikan perlind­ungan dengan penerbitan dokumen kependudukan tanpa adanya per­lakuan yang diskriminatif melalui peran aktif pemerintah dan Pemda,” tegasnya.

 

Disdukcapil Canangkan Gerakan Sadar Administrasi Kependudukan

Terpisah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disducapil), men­canangkan Gerakan Indonesia Sadar Adminduk (GISA). Pencanangan GISA tersebut dilakukan di Kantor Kecamatan Jayanti, Senin (16/4), dengan mengandeng Lembaga Swa­daya Masyarat (LSM) Gerakan Refor­masi Masyarakat (Geram) Banten.

Kepala Disdukcapil, Syafrudin mengatakan, GISA merupakan pro­gram nasional yang sedang digal­akkan di seluruh wilayah termasuk di Kabupaten Tangerang. Lewat gerakan ini diharapkan masyarakat menyadari akan pentingnya kepe­milikan administrasi kependudu­kan yang lengkap.

“GISA ini merupakan komando dari pusat dalam hal ini Kement­erian Dalam Negeri yang diteruskan kepada gubernur, walikota/ bupati se-Indonesia,” kata Syafrudin dalam sambutannya.

Syafrudin menjelaskan, hingga saat ini dari jumlah pemohon ad­ministrasi kependudukan yang ma­suk ke Disdukcapil baru sekitar 70 persen yang sudah berhasil dicetak. “Dari seluruh pemohon akte kelahi­ran baru 70 persen yang sudah ber­hasil dicetak dan selebihnya masih dalam proses,” jelasnya.

Sementara itu, Penjabat Bupati Tangerang, Komarudin mengung­kapkan, GISA merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberi­kan pelayanan kepada masyarakat yang berkaitan dengan administrasi kependudukan. “Ini merupakan bagian kemasan pelayanan pemer­intah terhadap masyarakat untuk memenuhi kebutuhan administrasi kependudukan yang merupakan hak bagi setiap warga,” tandasnya.

Ia juga mengakui, hingga saat ini masih terdapat kendala ter­kait pencetakan KTP elektronik, karena masih minimnya blangko yang ada diberikan pemerintah pusat. “Ya, seperti diketahui, bahwa pencetakan e-KTP sering terken­dala karena minimnya blangko yang dikirim dari pusat,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua Penyeleng­gara Pencanangan GISA di Keca­matan Jayanti, Alamsyah mengaku sangat bersyukur, bahwa Keca­matan Jayanti merupakan wilayah paling barat di wilayah Kabupaten Tangerang menjadi tempat pen­canangan program tersebut. Khu­sus bagi warga Jayanti, pihaknya menargetkan sebanyak 1.000 akte kelahiran yang dapat diterbitkan, namun baru terakomodir sebagian atau sekitar 400 akte kelahiran.

“Dari 600 berkas yang diajukan, baru sekitar 400 yang sudah jadi, si­sanya masih dalam proses,” ujarnya.

Alamsyah menegaskan, adanya GISA ini sangat disambut baik oleh masyarakat luas yang membutuh­kan administrasi kependudukan. “GISA ini sangat disambut oleh ma­syarakat, apalagi dengan adanya sistem jemput bola akan sangat membatu mempercepat proses ad­ministrasi kependudukan,” jelasnya. (hendra/aditya)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.