Pemprov Diminta Ambil Langkah Cepat

Soal Proyek Strategis Nasional

KOTA SERANG, SNOL– Pemprov dinilai kurang progresif da­lam mengambil langkah dalam menindaklanjuti pembangu­nan proyek strategis nasional (PSN) yang ada di Banten. Hal itu dapat terlihat dari sejumlah keterlambatan pemprov dalam mendukung program tersebut. Demikian diungkapkan Ketua DPRD Banten, Asep Ramatullah kepada wartawan di Sekretariat DPD PDIP Banten, kemarin.

Ia menjelaskan, persoalan adanya sistem elektronik jan­gan dijadikan alasan hambatan untuk pengembangan. “Sam­pai saat ini gubernur belum melakukan langkah-langkah progresif. Kalaupun ada alasan sistem baru, itu kan bukan suatu alasan karena sistemnya dari dulu seperti itu. Yang membe­dakan, kalau dulu konvensional tanpa teknologi, sekarang pakai e-planning dan e-budgeting,” katanya.

Ia menjelaskan, keterlambatan mengambil langkah progresif secara otomatis berdampak pada pelaksanaan PSN itu sendiri yang memang membu­tuhkan dorongan dari pemprov. Asep mengambil contoh, pem­bangunan salah satu PSN yaitu Tol Serang-Panimbang yang di mana pemprov harus memberi dorongan terhadap area pintu keluar tol sebagai infrastruktur pendukung.

“Otomatis ini juga ber­dampak pada PSN, bagaimana Tol Serang-Panimbang, Waduk Karian hingga Waduk Sindan­gheula. Pembangunan Tol Serang-Panimbang itu tidak hanya sebatas lajur 85 km, tapi bagaimana dengan exit tolnya? Artinya itu harus membuka juga infrastruktur yang tadinya jalan desa menjadi jalan provinsi. Itu akan menumbuhkankembang­kan transportasi yang berekses pada kemajuan daerah,” katan­ya.

Dari pengamatannya, belum optimalnya dorongan pemprov terhadap PSN terjadi oleh per­masalahan yang sama seperti sebelumnya, yaitu soal pembe­basan lahan. Seharusnya pem­prov bisa memberikan bantuan­nya dengan bermediasi dengan pemilik lahan.“Perlu ada lang­kah-langkah progresif dari pem­prov bagaimana membangun komunikasi dengan masyarakat, serta dengan Tim 9 yang ditun­juk dalam konteks pembebasan lahan. Karena kalau tidak disele­saikan dengan masyarakat maka bisa menghambat (proses pem­bangunan),” ungkapnya.

Agar bisa membaca kendala pembangunan PSN dengan jelas, Asep mengaku DPRD akan melukan pendalaman apa saja yang sudah dilakukan oleh pem­prov. “Presiden sudah beberapa kali datang ke Banten, artinya ini tinggal tindaklanjuti. Yang pent­ing apa yang menjadi sebuah kebijakan nasional yang ada di Banten, kita sebagai rakyat Ban­ten harus berterima kasih,” tu­turnya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banten Hadi Suryadi mengaku, untuk mendukung pemban­gunan Tol Serang-Panimbang, pihaknya sudah menganggar­kan sekitar Rp 27 miliar untuk pembebasan lahan di Kecama­tan Cikeusal, Kabupaten Serang. Cikeusal sendiri menjadi slaah satu area gerbang keluar Tol Se­rang-Panimbang. “Exit Tol Cike­usal kami akan bebaskan 10 km buat jalan baru di situ. Tahun ini kita anggarkan baru sekitar Rp27 miliar untuk lahannya,” ujarnya.

Secara umum kata Hadi, ada tujuh gerbang keluar masuk Tol Serang-Panimbang yang perlu dilakukan pembebasan lahan. Dari jumlah tersebut gerbang Tol Cikeusal menjadi pembe­basan dengan area terluas.

“Ada tujuh, yang fatal itu di Cikeusal. Kalau yang lain koneknya langsung dengan jalan provinsi tapi ada beberapa dengan jalan desa dan akan kita bangun. Tahun ini fokus pembe­basan lahan, land clearing (pe­matangan lahan),” katanya.

Ketika proses itu telah sele­sai, kata dia, maka selanjutnya DPUPR akan mulai menggarap pengerjaan konstruksinya yang direncanakan dimulai pada 2019. Proses fisik sendiri akan berbarengan dengan pembe­basan lahan untuk gerbang tol lainnya yang dilakukan secara bertahap. “Itu baru di Cikeusal, berikutnya ada Petir dan Page­laran (Kabupaten Pandeglang). Kemudian di Lebak Kabupaten Lebak ada juga. Tahun depan bertahap dibebaskan. Untuk yang Cikeusal fisiknya kita ban­gun tahun depan,” tambahnya. (ruz/azm/bnn)