Pemprov Diminta Ambil Langkah Cepat
Soal Proyek Strategis Nasional
KOTA SERANG, SNOL– Pemprov dinilai kurang progresif dalam mengambil langkah dalam menindaklanjuti pembangunan proyek strategis nasional (PSN) yang ada di Banten. Hal itu dapat terlihat dari sejumlah keterlambatan pemprov dalam mendukung program tersebut. Demikian diungkapkan Ketua DPRD Banten, Asep Ramatullah kepada wartawan di Sekretariat DPD PDIP Banten, kemarin.
Ia menjelaskan, persoalan adanya sistem elektronik jangan dijadikan alasan hambatan untuk pengembangan. “Sampai saat ini gubernur belum melakukan langkah-langkah progresif. Kalaupun ada alasan sistem baru, itu kan bukan suatu alasan karena sistemnya dari dulu seperti itu. Yang membedakan, kalau dulu konvensional tanpa teknologi, sekarang pakai e-planning dan e-budgeting,” katanya.
Ia menjelaskan, keterlambatan mengambil langkah progresif secara otomatis berdampak pada pelaksanaan PSN itu sendiri yang memang membutuhkan dorongan dari pemprov. Asep mengambil contoh, pembangunan salah satu PSN yaitu Tol Serang-Panimbang yang di mana pemprov harus memberi dorongan terhadap area pintu keluar tol sebagai infrastruktur pendukung.
“Otomatis ini juga berdampak pada PSN, bagaimana Tol Serang-Panimbang, Waduk Karian hingga Waduk Sindangheula. Pembangunan Tol Serang-Panimbang itu tidak hanya sebatas lajur 85 km, tapi bagaimana dengan exit tolnya? Artinya itu harus membuka juga infrastruktur yang tadinya jalan desa menjadi jalan provinsi. Itu akan menumbuhkankembangkan transportasi yang berekses pada kemajuan daerah,” katanya.
Dari pengamatannya, belum optimalnya dorongan pemprov terhadap PSN terjadi oleh permasalahan yang sama seperti sebelumnya, yaitu soal pembebasan lahan. Seharusnya pemprov bisa memberikan bantuannya dengan bermediasi dengan pemilik lahan.“Perlu ada langkah-langkah progresif dari pemprov bagaimana membangun komunikasi dengan masyarakat, serta dengan Tim 9 yang ditunjuk dalam konteks pembebasan lahan. Karena kalau tidak diselesaikan dengan masyarakat maka bisa menghambat (proses pembangunan),” ungkapnya.
Agar bisa membaca kendala pembangunan PSN dengan jelas, Asep mengaku DPRD akan melukan pendalaman apa saja yang sudah dilakukan oleh pemprov. “Presiden sudah beberapa kali datang ke Banten, artinya ini tinggal tindaklanjuti. Yang penting apa yang menjadi sebuah kebijakan nasional yang ada di Banten, kita sebagai rakyat Banten harus berterima kasih,” tuturnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banten Hadi Suryadi mengaku, untuk mendukung pembangunan Tol Serang-Panimbang, pihaknya sudah menganggarkan sekitar Rp 27 miliar untuk pembebasan lahan di Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang. Cikeusal sendiri menjadi slaah satu area gerbang keluar Tol Serang-Panimbang. “Exit Tol Cikeusal kami akan bebaskan 10 km buat jalan baru di situ. Tahun ini kita anggarkan baru sekitar Rp27 miliar untuk lahannya,” ujarnya.
Secara umum kata Hadi, ada tujuh gerbang keluar masuk Tol Serang-Panimbang yang perlu dilakukan pembebasan lahan. Dari jumlah tersebut gerbang Tol Cikeusal menjadi pembebasan dengan area terluas.
“Ada tujuh, yang fatal itu di Cikeusal. Kalau yang lain koneknya langsung dengan jalan provinsi tapi ada beberapa dengan jalan desa dan akan kita bangun. Tahun ini fokus pembebasan lahan, land clearing (pematangan lahan),” katanya.
Ketika proses itu telah selesai, kata dia, maka selanjutnya DPUPR akan mulai menggarap pengerjaan konstruksinya yang direncanakan dimulai pada 2019. Proses fisik sendiri akan berbarengan dengan pembebasan lahan untuk gerbang tol lainnya yang dilakukan secara bertahap. “Itu baru di Cikeusal, berikutnya ada Petir dan Pagelaran (Kabupaten Pandeglang). Kemudian di Lebak Kabupaten Lebak ada juga. Tahun depan bertahap dibebaskan. Untuk yang Cikeusal fisiknya kita bangun tahun depan,” tambahnya. (ruz/azm/bnn)