TNI/Polri Pastikan Pilkada Aman

KOTA SERANG, SNOL–Kapolres Se­rang Kota dan Dandim 0602 Se­rang menegaskan komitmen untuk menjaga perhelatan Pilkada Kota Serang 2018 berlangsung dalam situasi kondusif dan aman. Kapolres dan Dandim menuturkan, aparat keamanan tidak akan menolerir sedikitpun terhadap potensi gang­guan keamanan dan atau perilaku yang melanggar hukum. Baik itu di­lakukan oleh penyelenggara pemilu, pasangan calon dan tim kampanye, maupun pemilih.

Demikian ditegaskan Kapolres Serang Kota AKBP Komarudin dan Dandim 0602 Serang Letkol Czi Harry Praptomo pada kegiatan Roadshow Cipta Kondisi di aula Kecamatan Serang, kemarin. Kegiatan tersebut dihadiri oleh para tokoh masyara­kat, PPK, PPS, Panwascam, PPL, sertta tim kampanye paslon tingkat Kecamatan Serang. Pembicara lain dalam kegiatan itu adalah Anggota KPU Kota Serang Fierly Murdlayat Mabrurri, Anggota Panwaslu Kota Serang Faridi, dan Asda I Pemkot Se­rang Nanang Saefuddin.

“Kami akan pertaruhkan segalan­ya untuk memastikan bahwa pesta demokrasi ini berlangsung aman. Jangan ada pihak yang berupaya merusak pesta ini dengan kegiatan yang melanggar. Pasti akan kami se­lesaikan. Termasuk para kandidat. Jangan lakukan politik uang jangan menyebar konten kampanye yang berbau SARA. Kepada penyeleng­gara pemilu kami berpesan agar ber­pegang teguh kepada peraturan. Saya dan Pak Dandim sudah sepakat akan hadir pada setiap kegiatan roadshow ini di seluruh kecamatan agar terjadi persepsi yang sama tentang pilkada ini,” kata Kapolres.

Dandim menegaskan komitmen serupa. Menurut Dandim, ada 4 kompenen yang harus bersinergi guna menghasilkan pilkada yang berintegritas. Yakni penyelenggara pemilu, aparat keamanan, pasan­gan calon, serta pemilih. “Kegiatan ini sebagai upaya pencegahan yang dilakukan aparat keamanan. Saat ini sudah kami ingatkan, sudah kami himbau. Manakala terjadi pelanggaran, maka akan kami laku­kan penegakan hukum,” kata Dan­dim.

Pada kesempatan tersebut, Ang­gota KPU Kota Serang Fierly Murd­layat Mabrurri menjelaskan tahapan pilkada yang akan dan sudah dilaku­kan KPU. KPU, kata Fierly, sudah menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada 19 April 2018. Yakni se­banyak 422.022 pemilih tersebar di 966 TPS, 66 kelurahan dan 6 keca­matan. Tugas penyelenggara pemilu berikutnya adalah menginventari­sasi pemilih yang sudah memenuhi syarat tapi tidak tercantum dalam DPT.

“Dua tahapan berikutnya yang krusial dalah soal tata kelola logistik serta pemungutan dan penghitun­gan suara di TPS. Kecuali surat suara, seluruh logistik akan kami distribusi­kan ke PPK. Kami mohon bantuan Kapolsek dan Danramil untuk mem­bantu pengamanan. Awal Juni kami akan fokus pada kegiatan di TPS. Ini berkaitan dengan adanya norma baru pemungutan dan penghitungan suara yang kali pertama diterapkan pada pilkada tahun ini. Yang paling krusial adalah tentang kewajiban pemilih memperlihatkan KTP Ele­ktronik atau Keterangan (Suket) ke­pada KPPS. Ini pekerjaan berat bagi kita untuk menyamakan persepsi para KPPS. KPPS juga harus diberi pemahaman tentang kondisi yang memungkinkan terjadinya proses pemungutan suara ulang (PSU). Kita punya pengalaman saat Pilkada Banten 2017 silam. Dua daerah men­galami PSU akibat rekomendasi Pan­waslu,” kata Fierly. (rls/made)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.