Tempat Hiburan Rentan Kasus TPPO

CIPUTAT,SNOLKasus perdagangan orang akhir-akhir ini kian marak. Pemkot Tangsel pun me­nyatakan perang terhadap tin­dak pidana perdagangan orang (TPPO). Hal ini mereka tuang­kan dalam pembentukan gugus tugas, pembuatan peraturan wa­likota (perwal) dan pengawasan dan pembinaan TPPO.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPM­P3AKB) Tangsel, Khairati, me­nyatakan gugus tugas pencega­han dan penanganan TPPO ini merupakan sebuah kewajiban bagi daerah untuk dibentuk dan bekerja sesuai tugas dan fungsinya yakni menangani per­masalahan seputaran human traficking mulai dari permasala­han kekerasan, penjualan manu­sia dengan berbagai macam mo­dus yang kebanyakan korbanya anak-anak dan perempuan.

“Jadi permasalahan sosial yang sifatnya sampai terjadi tin­dakan TPPO, kita mengharap­kan dengan terbentuknya gugus tugas pencegahan dan penanganan nanti dengan melibat­kan instansi terkait, setidaknya orang-orang yang menjadi kor­ban dan akan dijadikan korban bisa dicegah dan ditangani oleh tim gugus tugas tersebut dengan harapan dapat menekan tindak kejahatan perdagangan manu­sia,” katanya.

Khairati menjelaskan, tidak hanya pembentukan gugus tugas, namun pihaknya juga membuat Perwal TPPO. “Perwal sedang dalam proses di bagian hukum Setda Tangsel,perwal ini yang akan mengatur ben­tuk pengawasan dan tindakan yang dilakukan oleh gugus tugas TPPO,” jelasnya.

Sedangkan pengawasan se­mentara dilakukan dengan men­datangi tempat hiburan yang ada di wilayah Serpong. “Kita melakukan pengawasan dengan mengecek tempat hiburan di kawasan Serpong, apakah ada tindakan TPPO ditempat terse­but, kalau ada akan ada perlindungan yang dilakukan oleh tim TPPO,” katanya.

Perwakilan dari Kementeri­an Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinno Ardian menjelaskan, berdasar­kan UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan TPPO yakni perdagangan orang adalah tindakan perekrutan pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggu­naan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, pen­jeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut.

Sementara kebijakan terkait TPPO tercantum pada UU no 21 tahun 2007 tentang Pember­antasan TPPO, UU no 31 tahun 2014 tentang perubahan atas UU no 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Perlu no 1 tahun 2016 tentang UU no 35 tahun 2014 tentang pe­rubahan atas UU no 23 tentang perlindungan anak.

“Untuk strategi pelaksanaan kebijakan berupa pencegahan dari hulu ke hilir, penanganan korban dan pelaku serta pem­berdayaan melalui potensi kor­ban dan potensi daerah,” ung­kapnya.

Sedangkan kelompok rentan menjadi korban TPPO yakni keluarga miskin, anak putus sekolah, korban broken home, korban kekerasan dalam rumah tangga, anak jalanan, korban pernikahan dini, anak dalam pengungsian, anak yang menda­patkan tekanan dari orang tua untuk bekerja.

Untuk pelaku biasanya orang terdekat, oknum aparat, perusa­haan tenaga kerja, agen atau calo, majikan. Sementara modusnya bisa berupa penculikan,rujuk rayu teman, jeratan hutang, dipacari, pengantin pesanan, memanfaatkan media sosial. (jarkasih)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.