Gugatan Soal Tanah Wakaf Marak

Kemenag dan Kejari Teken MoU

SERPONG,SNOLGugatan soal tanah wakaf untuk sarana ibadah ternyata masih marak terjadi di Kota Tangerang Selatan. Untuk menyelesaikan permasalahan itu, Kementerian Agama (Kemenag) melaku­kan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat di Aula Kemenag Kota Tangsel, Kecamatan Serpong, Kamis (31/5/2018).

“Kami banyak menerima gugatan soal aset tanah, khususnya tanah wakaf. Guga­tan biasanya datang dari ahli waris,” ung­kap Abdul Rojak, Kepala Kemenag Kota Tangsel saat acara MoU dengan Kejari.

Salahsatu kasus yang diadukan kepa­da Kemenag yakni tanah wakaf di Pon­dok Benda yang digugat ahli waris yang berdiri Sekolah Dasar. Dimana ahli waris mengklaim jika tanah itu tidak pernah di­wakafkan oleh pemilik tanah.

Berkaca dari kasus itu maka melalui penandatanganan nota kesepahaman tersebut, dirinya berharap Kejari dapat membantu melalui bentuk pendampingan hukum seperti masukan saran dan pengelolaan aset, agar semua persoalan bisa terselesaikan. “Nantinya Kemenag Tangsel juga akan minta penyuluhan hu­kum bagi keluarga besar Kemenag agar dapat bermitra dalam segala penyelesa­ian masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara,” tandasnya.

Sementara Kajari Tangsel Bima Su­prayoga memaparkan, dengan berlang­sungnya kerjasama ini diharapkan tidak hanya sekedar ceremony dan berhenti sampai disini. Bahkan katanya, kerjasa­ma bisa dilakukan walau hanya sebatas konsultasi dan datang ke kantor Kejari Tangsel, sehingga fungsi Kejari dapat di­maksimalkan.

“Jangan menunggu ada masalah. Peran kami selaku Jaksa Pengacara Negara (JPN) tidak lepas dari fungsi keperdataan. Jaksa perdata mempunyai nilai lebih dan kita siapkan personil yang mumpuni. Tetapi bisa maksimal dengan data dan biaya seba­gai pendukung. Kita selesaikan permasala­han hukum, bersama kita bisa,” tegasnya.

Walikota Tangsel, Airin Rachmi Diany yang menyaksikan penandatanganan MoU tersebut berharap kerjasama ini da­pat menjadi berkah dan kerjasama bisa segera berjalan. “Saya berpesan, wakaf harus dibuatkan IMB agar tertib administrasi dan agar terhindar dari persoalan lainnya. Karena persoalan perdata harus melalui pembuktian formil,” pungkas Ai­rin. (jarkasih)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.