Uang Negara Harus Diselamatkan

DPRD Dukung Langkah Inspektorat

PANDEGLANG,SNOL–Langkah Inspektor­at yang mengancam akan mempidanakan kontraktor, yang tidak beritikad baik mengembalikan kelebihan pem­bayaran pekerjaan pembangunan yang tertuang dalam catatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten Tahun Anggaran (TA) 2017, mendapat dukungan dari kalangan anggota DPRD Pandeglang. Bahkan, para wakil rakyat menyarankan, hal itu segera dilakukan sebelum waktu pengembalian selama 60 hari berakhir.

Ketua Komisi III DPRD Pandeglang, Iing Andri Supriadi mengaku, 100 persen sangat mendukung langkah Inspektorat Pandeglang yang akan membawa persoalan temuan kelebi­han pembayaran itu ke ranah hukum. Karena katanya, para kontraktor tidak boleh mengabaikan kewajibannya un­tuk mengembalikan.

“Jelas kami sepakat langkah itu. Karena, kelebihan pembayaran itu mutlak uang negara yang mesti diselamatkan. Jika tidak mengembalikan, tentu saja sudah masuk kepada persoalan hukum. Maka, selain menyelamatkan uang negara, langkah itu juga agar membuat efek jera para kontrak­tor nakal,” kata Iing, Kamis (12/7).

Bila perlu katanya, Inspektorat melakukan tindakan itu secepatnya. Agar, uang negara yang masih ada dalam genggaman kontraktor dapat tertarik 100 persen. Jika masih mem­bandel, bukan hanya orangnya saja yang ditindak, tetapi perusahaannya-pun harus menjadi catatan.

“Kami rasa penindakan itu lebih baik dilakukan dari sekarang. Agar semua uang negara dapat tertarik semua. Ka­lau memang benar-benar masih mem­bandel, jangan sampai ada toleransi dan sekalian perusahaannya jangan digunakan lagi,” tegasnya.

Senada, Sekretaris Komisi II DPRD Pandeglang, Lukmanul Hakim me­nyarankan, selain kontraktor yang ditindak tegas, para pegawai teknis­nya-pun harus ditindak tegas. Karena menurutnya, kelebihan pembayaran itu bukan sepenuhnya kesalahan kon­traktor. Melainkan, ada kesalahan dari sistem di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

“Tidak mungkin terjadi kelebihan pembayaran, kalau sistem penilaian pekerjaannya benar dan akurat. Ini yang dimaksud oleh saya, jadi para pegawai di masing-masing OPD juga harus ditindak. Agar ke depannya, tidak terulang kembali,” terangnya.

Anggota Fraksi PKB DPRD Pandeglang ini juga mengingatkan, Badan Pengelo­laan Keuangan Daerah (BPKD) Pande­glang selaku mitra kerjanya, agar jeli keti­ka mengeluarkan uang untuk membayar hasil pembangunan. Bila perlu katanya, hitungan yang disetorkan di cek kembali ke lapangan secara terperinci.

“Selain OPD, BPKD juga harus terjun ke lapangan untuk menghitung secara rinci hasil pembangunan yang diker­jakan pihak ketiga (kontraktor,red). Ketika ada pengajuan, jangan langsung dibayarkan begitu saja,” sarannya.

Diberitakan sebelumnya, Inspektorat Kabupaten Pandeglang ancam seret para pengusaha atau kontraktor ke ranah hu­kum, jika tidak mengembalikan kelebihan pembayaran dalam pengerjaan proyek pembangunan, sebagaimana temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Pemerintah Daerah (KPD) TA 2017. Artinya, Inspektor­at Pandeglang berharap ada itikad baik dari para kontraktor untuk mengemba­likan dan melunasinya ke kas daerah.

Inspektur Inspektorat Kabupaten Pandeglang, Iis Iskandar me­nyatakan, pihaknya sedang fokus menyelesaikan Laporan Hasil Pemer­iksaan (LHP) BPK RI terkait adanya kelebihan pembayaran kepada para kontraktor. Saat ini tambahnya, dari jumlah total kelebihan pembayaran Rp 2 Miliar, progresnya sudah hampir setengahnya.

“Batas waktunya 60 hari. Pengusaha harus menyelesaikan pengembalian kelebihan pembayaran tersebut. Saat ini, tinggal beberapa minggu lagi. Makanya, kami minta yang belum melunasi agar segera melunasinya,” kata Iskandar, Rabu (11/7). (nipal/mardiana)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.