Dana Pembinaan Keagamaan Dihapus

Tokoh Lintas Agama Protes Pemprov

SERANG,SNOL— Sejumlah tokoh lintas agama mempertanyakan hilangnya alokasi anggaran pembinaan umat dalam dokumen kebijakan umum perubahan anggaran (KUPA) plafon prioritas anggaran sementara (PPAS) perubahan 2018. Akibatnya, sejumlah kegiataan pembinaan umat terancam batal dilaksanakan.

Perwakilan umat Hindu Banten Sunarto mengatakan, hilangnya anggaan pembinaan umat adalah hal yang terus berulang. Padahal dari informasi yang diperoleh Komisi V DPRD Banten, dana tersebut telah disetujui di tingkat panitia anggaran.

“Kok gini, terulang dan terulang, selalu mengalah. Selama ini kami mengirim peserta lomba yang kalau di muslim itu LTPQ dengan biaya sendiri. Sekuat-kuatnya, bahkan kami minta dilepas oleh gubernur saja waktu itu sampai mundur-mundur, yang lepas akhirnya Pak Wakil Gubernur,” ujarnya saat menggelar audiensi di ruang Komisi V DPRD Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Rabu (12/9).

Dengan dicoretnya anggaran pembinaan umat, pihaknya kini bingung. Sebab, pada 2019 umat Hindu Banten akan mengikuti seni budaya nusantara yang digelar di Kota Surabaya, Jawa Timur. “Kan harus rekrutmen dulu, seleksi dulu. Nah ini sudah rapat untuk persiapan-persiapan. Biayanya dari ini (dana pembinaan umat di perubahan APBD 2018), ternyata batal juga,” katanya.

Senada diungkapkan wakil umat Buddha Banten, Tri Roso. Sedianya, dana yang akan diterimanya di perubahan APBD akan digunakan untuk pembinaan lomba sejenis LPTQ bagi umat Buddha. Pembinaan menjadi krusial karena pihaknya memiliki tugas berat untuk mempertahankan status juara bertahan piala presiden yang diraihnya pada 2017.

“Hanya membutuhkan perhatian khususnya pemprov. Saya mewakili umat budha bayak aspirasi yang ingin disampaikan salah staunya untuk pembinaan mereka dari kementerian agama penuh keterbatasan. “Mengharapkan ada perhatian. Banten juara umum 2017, di 2018 ada sedikit (bantuan) karena sudah juara umum. Artinya mempertahankan juara umum kan memerlukan dana,” ungkapnya.

Sementara, perwakilan umat Kristen Protestan Banten Gus Amos mengaku, terkejut dengan kabar dana pembinaan umat dicoret. “Saya terkejut tiba-tiba batal begitu. Tadinya ada dana Rp 2 miliar. Dan untuk yang nasrani itu mendapat Rp250 juta. Dana itu untuk acara sumpah pemuda, kami juga mengundang dari yang lain, yang Khatolik, Hindu, Buddha dan Islam. Acaranya sumpah pemuda,” tuturnya.

Pria berkumis tebal itu pun menuntut adanya penjelasan dari Pemprov mengapa hal itu bisa terjadi. Dirinya sungguh tak terima jika kabar yang menyebut dana itu dicoret hanya untuk memfasilitasi penyertaan modal Bank Banten. “Kalau dana untuk umat ini kita sumbangkan untuk teman saudara kita yang kena musibah itu oke lah. Tapi yang saya tidak setuju ini, dana (dialihkan) untuk membantu Bank Banten yang kurang dana atau mau collapse (jatuh-red). Ini kan lucu, saya enggak setuju,” ujarnya.

Ketua Komisi V DPRD Provinsi Banten Fitron Nur Ikhsan mengakui, keberpihakan anggaran pembinaan umat di Banten belum memadai. Selama ini sebagai muslim dirinya selalu mendorong agar bagaimana dana pembinaan umat Islam tinggi. Akan tetapi dia juga tidak menafikan untuk mendorong kegiatan agama yang lain karena sendi-sendi pembinaan umat itu ada di masing-masing agama.

“Pendidikan agama lah yang menjadi dasar pembangunan mentalitas warga negara dan bangsa. Di rapat panitia anggaran yang lalu di perubahan ini, kami baru tersadar saya merasa abai. Ternyata saya selama ini hanya perhatian ke agama saya saja,” ungkap politikus Partai Golkar ini.

Fitron mengaku, dana pembinaan umat sebenarnya sudah disepakati oleh panitia apnggaran dan tertuang dalam nota komisi. Di sana tercantum jika dana pembinaan umat teralokasikan sebenar Rp 2 miliar untuk enam umat yaitu Islam, Buddha, Hindu, Protestan, Khatolik dan Khonghucu. “Lalu kemudian pada waktu finalisasi strukturnya berubah, anggaran itu jadi enggak ada,” katanya.

Terkait hal tersebut dia akan kembali memperjuangkannya dan akan kembali memunculkan dana tersebut dalam rapat koordinasi Badan Anggaran (Banggar) DPRD Banten atas rancangan perubahan APBD 2018. “Saya sebagai Ketua Komisi V dan anggota Banggar merasa bertanggungjawab. Kemarin masih KUPA PPAS, kesempatan masih ada di rapat koordinasi Banggar,” tuturnya. (denny/jarkasih)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.