Merasa Terlalu Banyak Beban

CIBODAS, SNOL—Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang mendapat ‘surat cinta’ dari penyelenggara di tingkat bawah. Adalah Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari enam kelurahan se-Kecamatan Cibo­das mengancam akan menarik diri alias mundur sebagai penyelenggara.

Musababnya, terlampau banyak per­masalahan yang mereka rasakan. Mulai dari kurangnya apresiasi terhadap kinerja mereka hingga seringnya keluar instruksi di saat-saat injury time. Surat tertanggal 30 Oktober tersebut ditandatangani oleh 18 personel PPS.

Dari Kelurahan PPS Cibodasari ada nama Subroto DP, Heri Purwanto dan Suryadi yang membubuhkan tanda tangan. Dari Kelurahan Cibodas Baru ada nama Ismamik Sumaryani, Anov Rezando, Didi Sardi. Dari PPS Cibodas yakni, Bambang Sunarko, Endah Pulung, Hendi. Selanjutnya PPS Uwung Jaya yakni, M Agus Salim, M Samsuri, Wandi Her­mawan. Panunggangan Barat yaitu Oman Syahroni, Syaftanul Fitrah, Rafiudin S. Dari Jatiuwung yakni Fahmi Al-Bani, Siska Su­listyani dan Budi Sudiar.

Para personel PPS se Cibodas ini mem­beri waktu KPU Kota Tangerang selambat-lambatnya 14 hari kerja untuk menyikapi aspirasi mereka. Bila tidak, mereka men­gancam tidak mau melanjutkan peker­jaannya. Salah seorang perwakilan PPS Subroto DP yang dikonfirmasi tidak me­nyangkal adanya surat tersebut. Namun ia juga tidak mau berkomentar banyak. Sub­roto menyatakan pengambilan keputusan tetap tidak bisa diambil secara individu.

“Sore ini (kemarin) ada kemungkinan mereka (KPU Kota Tangerang) menemui kami di rakor PPS dengan PPK. Terkait masalah ini tentu saya ingin menjaga komitmen dengan teman – teman di PPS dan pengambilan keputusan harus secara bersama,” ujar Subroto melalui pesan tele­pon.

Sementara, Komisioner Komisi Pe­milihan Umum (KPU) Kota Tangerang Divisi Teknis Banani Bahrul mengatakan pihaknya sudah menerima surat dari pi­hak PPS Cibodas dan sudah merespon surat tersebut. “Surat sudah kami terima, kami respon dan kami akan menyampai­kan penjelasan kepada teman – teman dari PPS. Mengenai salah satu poin dalam surat tersebut yang mengatakan bahwa pemilu serentak 2019 merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Kami akan upayakan semaksimal mungkin agar men­jadi pekerjaan yang mudah,” kata Bah­rul pada Satelit News saat ditemui di Kan­tor KPU Kota Tangerang, Jalan Nyimas Melati No. 16, Sukarasa, Kecamatan Tangerang.

Bahrul juga menjelaskan dalam surat yang diterima oleh KPU juga tertulis bah­wa pihak PPS merasa kurang diapresiasi kinerjanya dan merasa bahwa bentuk dan jenis anggaran yang diminta dianggal tidak proporsional. Tidak hanya itu, pihak PPS juga merasa jika instruksi dari tingkat atas dirasa terlalu mendadak, sehingga kinerja dari PPS dianggap kurang maksimal.

“Untuk anggaran sebenarnya itu su­dah ditentukan dari KPU RI. Namun, un­tuk yang merasa kurang diapresiasi, saya pribadi tidak terlalu paham apa maksud­nya. Akan lebih baik jika dari KPU akan melakukan komunikasi dua arah dengan PPK dan PPS sehingga jelas maksud dari isi surat yang dimaksud. Untuk masalah yang dikesankan men­dadak, itu dikarenakan adanya permintaan data segera dari pi­hak Bawaslu RI,” jelas Bahrul.

Senada, Ketua Komisi Pe­milihan Umum (KPU) Kota Tangerang Sanusi mengatakan akan segera menyosialisasikan surat yang diterima itu dengan pihak PPK dan PPS. “Kami sudah rapatkan mengenai surat itu, tinggal dikomunikasikan den­gan teman – teman dari PPK dan PPS. Diharapkan hasil dari rapat bisa disam­paikan dan diterima dengan baik dan jelas oleh kedua belah pihak,” jelasnya. (mg6/made)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.