DPMPTSP akan Meninjau Tower Pemancar Sinyal

Terkait Masalah Tower Pemancar di SDN Serdang Kulon 1

PANONGAN, SNOL—Dinas Penana­man Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tangerang dalam waktu dekat akan melakukan survei ke tower pemancar sinyal yang berada di area halaman belakang SD Negeri Serdang Kulon 1, Kecamatan Panongan. Hal terse­but untuk memastikan titik koordinat tower sesuai dengan izin yang telah dikeluarkan.

Kepala Seksi (Kasi) Pelayanan Per­izinan dan Non Perizinan BII pada DPMPTSP Kabupaten Tangerang, Heri Hadnan mengatakan, pengecekan itu harus dilakukan supaya tower milik PT Bali Tower ini berada dalam titik koor­dinat yang telah ditentukan dalam Su­rat Keterangan Registrasi (SKR), yang ditandatangani langsung oleh kepala dinas DPMPTSP.

“Paling nanti saya akan koordinasi dengan Camat Panongan, PT Bali Tow­er dan masyarakat yang merasa ke­beratan dengan keberadaan tower itu, tentunya untuk mencari jalan tengah. Karena kami DPMPTSP tidak memiliki kewenangan terkait dengan izin warga atau izin lingkungan itu benar atau ti­dak, kan kami tidak tahu tanda tangan dari setiap warga itu dipalsukan atau tidak. Izin dari warga tentang pemban­gunan tower itu diketahui oleh RT, RW, lurah/ Kades yang disertai cap yang kami anggap sudah sah, karena peja­bat setempat sudah mengetahui dan para warga sudah menyetujui,” ujar dia, Rabu (7/11).

Menurut Heri, turun langsung untuk mengecek tower itu juga akan meli­batkan warga setempat. Selain meli­batkan pihak dari PT Bali Tower, kata dia, pengecekan langsung tersebut diharapkan dapat menemui jalan ten­gah. Pasalnya, seluruh izin pembangu­nan tower itu sudah lengkap semua.

“Paling nanti kita akan melakukan rapat kecil dengan warga, camat dan pihak tower. Dalam rapat kecil itu, kita akan mendengar kelu­han dari para warga yang kat­anya tower itu belum memiliki izin. Padahal, PT Bali Tower itu datang ke kita tahun 2017 lalu, dari mulai menyurati Bu­pati Tangerang dengan maksud akan membangun tower di Ka­bupaten Tangerang,” ungkap­nya.

Kemudian DPMPTSP, lanjut Heri, bersama Dinas Komu­nikasi dan Informatika (Dis­kominfo), Dinas Tata Ruang dan Bangunan, Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMS­DA), Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD), dan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabu­paten Tangerang mengecek ke 50 lokasi pembangunan tower yang diajukan PT Bali Tower.

“Dari 50 titik itu, kami ber­sama dinas-dinas terkait itu menghasilkan 15 titik yang kami rekomendasikan dengan mengutamakan pembangunan tower itu di aset milik Pemerin­tah Daerah (Pemda) Kabupaten Tangerang. Memang betul, tow­er kepunyaan PT Bali Tower dan itu berada di lahan milik Pemda. Itupun ada perjanjian kerjasa­manya dan ada surat keputu­san bupati tentang penggunaan usaha lahan milik Pemda. Ada persetujuan pemakaian lahan milik daerah juga dan izinnya ada semua,” papar dia.

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Pengawasan dan Pengen­dalian Menara pada Diskominfo Kabupaten Tangerang, Syamsul Bahri menambahkan, bahwa PT Bali Tower dan Pemda su­dah memiliki perjanjian terkait dengan penggunaan lahan mi­lik Pemda. Karena menurut Sy­amsul, dia sangat mengetahui betul ketika survei lahan untuk pembangunan tower itu.

“Saya juga bersama dinas terkait melakukan survei lahan untuk pembangunan tower itu, mereka PT Bali Tower juga telah memberikan Corporate Social Responsibility (CSR) untuk ke­giatan yang ada di kabupaten dan untuk tower itu dipastikan legal,” pungkasnya. (mg1/ad­itya)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.