Tunjangan ASN Bakal Ditunda

Berlaku Tahun 2019, Bila Tak Lapor Capaian Kinerja

PANDEGLANG,SNOL–Tahun 2019 men­datang, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang akan mengefektifkan Sistem Informasi Evaluasi Kinerja (SIEVKA) terhadap Organisasi Perang­kat Daerah (OPD). Sistem itu diren­canakan bakal bekerja, untuk merekam hasil kinerja masing-masing OPD se­cara detail.

Kepala Badan Perencanaan Pemban­gunan Daerah (Bappeda) Pandeglang, Kurnia Satriawan menyatakan, se­lama ini kinerja OPD dilakukan secara manual, yang justru dinilainya banyak memiliki kelemahan. Imbasnya kat­anya, penyajian data kinerja tidak dapat dipertanggungjawabkan validitas datanya.

“Selama ini, Pemkab sulit melakukan formulasi evaluasi pembangunan, khu­susnya menyangkut evaluasi kinerja. Perhitungan kinerja secara manual, jus­tru memungkinkan terjadinya human error dalam setiap perhitungan,” kata Kurnia, usai memberikan materi pela­tihan SIEVKA dihadapan seluruh OPD, di Oproom Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD), Jumat (14/12).

Kendala lain tambahnya, yaitu su­litnya menarik data kinerja masing – masing OPD. Hal itu disebabkan, oleh format pengisian evaluasi yang lemah dan tidak terekam secara komputeri­sasi. “Dampaknya itu, pengakumu­lasian data tidak berlangsung efektif. Bahkan, tidak semua OPD mengirim­kan capaian kinerjanya dan tidak ada sanksi tegas perihal tersebut,” tam­bahnya.

Maka dari itu menurutnya, aplikasi SIEVKA yang digagasnya bakal terinte­grasi dengan Sistem Informasi Penge­lolaan Keuangan Daerah (SIPKD). Jadi menurutnya, bila OPD tidak menyu­sun laporan kinerjanya secara baik dan benar setiap bulan, tunjungan ASN di OPD bersangkutan akan ditunda.

“Kalau sudah pakai aplikasi, tinggal dilihat progresnya. Jika tidak diinput, tinggal dikunci sama Pak Ramadani (Kepala BPKD,red). Begitu mereka mengajukan tunjangan, jangan dicair­kan,” tegasnya.

Ia juga mengklaim, inovasi itu akan menjadi standarisasi dalam menghi­tung kinerja OPD. Realisasi kinerja akan ditampilkan secara update dan rinci. Sebagai permulaan menurutnya, saat ini setiap OPD harus menginput capa­ian kinerjanya setiap bulan, sejak awal tahun lalu.

“Kalau saat ini sistemnya masih kami input secara rapel, dari Januari tahun 2018. Karena, aplikasinya baru selesai. Nanti kami akan membuat rekonsiliasi kinerja secara per bulan, mulai tahun depan,” pungkasnya.

Sekretaris Bappeda Pandeglang, Ade Suratman menambahkan, rencananya sistem itu bakal diintegrasikan secara online di pusat pengendali data milik Pemkab Pandeglang. Dengan begitu katanya, masyarakat bisa turut meman­tau grafik kinerja OPD dilingkup Pemkab Pandeglang.

“Ini akan diintegrasikan dengaan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) juga. Karena, berkaitan dengan sasaran kinerja pegawai. Rencananya, sistem ini akan diintegrasikan juga secara on­line. Agar bisa diakses oleh masyarakat. Itu akan berhubungan dengan Diskom­santik,” imbuhnya. (nipal/mardiana)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.