KPK Minta Robert Tantular Dicekal

JAKARTA, SNOL—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan perkara kasus bailout Bank Century. Teranyar, KPK meminta Dirjen Imi­grasi kemenkumham untuk mencegah bepergian keluar negeri terhadap eks Dirut Bank Century, Robert Tantular.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah men­gatakan, pencegahan terhadap Robert dilakukan untuk mendukung peny­elidikan dalam pengembangan kasus ini. “(Permintaan pencekalan sudah dilakukan) sebelum pertengahan De­sember kemarin. Karena penyelidi­kan kasus Century (sudah) berjalan,” ungkapnya saat dikonfirmasi, Jumat (28/12).

Dia mengatakan permintaan pelar­angan ke luar negeri itu sesuai dengan kewenangan KPK yang diatur dalam UU 30/2002 tentang KPK. Bahkan, se­but Febri, Robert sendiri sudah pernah dimintai keterangan oleh KPK dalam penyelidikan kasus Century. “Ada seki­tar 40 orang sudah dimintakan keteran­gan lebih jauh mendalami fakta-fakta terkait hal ini,” tambah dia.

Menurut Febri, pada dasarnya pence­gahan ke luar negeri terhadap ses­eorang bisa dilakukan di tahap peny­elidikan, penyidikan dan penuntutan. Pasalnya, pihaknya masih terus me­minta keterangan dari berbagai pihak dalam pengembangan kasus bailout Bank Century.

“Pencegahan atau pelarangan ke luar negeri selama enam bulan. KPK masih membutuhkan keterangan sejumlah pihak untuk proses penyelidikan. Tentu dalam proses penyelidikan kami tidak bisa menyampaikan secara lebih rinci,” tutup Febri.

Sekadar informasi, Robert sendiri kini dalam masa bebas bersyarat. Itu lantaran dirinya usai menjalani seki­tar 10 dari 21 tahun hukuman penjara dalam kasus perbankan dan pencu­cian uang. Terkait penyelidikan kasus Bank Century, KPK menyatakan sudah ada kemajuan dalam penyelidikannya. Dalam kasus skandal Bank Cenutry yang ditangani KPK sebelumnya, sudah ada satu orang yang dijatuhi vonis ber­salah, yaitu Budi Mulya.

Budi Mulya terbukti bersalah melaku­kan tindak pidana korupsi dalam proses pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penentuan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Majelis hakim menilai per­buatan Budi Mulya dan sejumlah orang lainnya telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 689,894 miliar dalam pemberian FPJP dan penyertaan modal sementara (PMS) dua tahap, yakni Rp 6,7 triliun dan Rp 1,250 triliun, sehingga total dana yang digelontorkan untuk penyelamatan Century mencapai Rp 8,012 triliun. (mam/jpc)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.