Materi UN Siswa di Daerah Bencana Dibuat Beda

JAKARTA, SNOL—Jadwal pelaksanaan ujian nasional (UN) 2019 akan dimaju­kan sebelum pelaksanaan Pilpres 2019. Bagi daerah-daerah yang terkena ben­cana seperti; Palu, Donggala, Lombok, Lampung dan Banten harus diberikan perlakukan khusus bagi para peserta didiknya.

“Pemerintah mesti memberi perha­tian lebih, mendirikan sekolah-sekolah darurat dan proses pembelajaran yang tetap berlangsung dengan segala ket­erbatasan. Dan yang lebih penting lagi pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK),” ujar Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim, Jumat (28/12).

Kebijakan dan pelaksanaan UN 2019 di wilayah terdampak ben­cana tersebut, lanjut Satriwan, harus tersendiri. Diperlakukan khusus tidak sama dengan wilayah lain. Sebab in­frastruktur dan fasilitas sekolah yang hancur, proses pembelajaran juga su­dah terganggu.

“Kemendikbud mesti merancang ke­bijakan khusus UN bagi para peserta didik di wilayah terdampak bencana alam tersebut,” ucap Satriwan.

Menyikapi hal itu, Kementerian Pen­didikan dan Kebudayaaan (Kemendik­bud) menyiapkan kebijakan khusus untuk pelaksanaan ujian nasional (UN) bagi siswa terdampak bencana yang terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Tengah pada pertenga­han 2018 lalu.

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemen­dikbud Totok Suprayitno mengatakan, konten yang diujikan pada UN akan disesuaikan dengan materi pembela­jaran terakhir yang diterima siswa ter­dampak sebelum proses pembelajaran terganggu akibat bencana.

“Anak-anak yang terdampak akan dilayani sesuai dengan apa yang su­dah dipelajari. Kalau anak-anak itu, katakanlah di semester terakhir ter­ganggu (proses pembelajarannya), maka konten yang diujikan nanti akan sampai di semester terakhir, di mana dia belajar,” tutur Totok, Jumat (28/12).

Kebijakan itu juga berlaku bagi siswa terdampak yang berpindah sekolah ke daerah lain. Totok menjelaskan, saat ini tengah dilakukan pendataan oleh sekolah penampung melalui sistem pendataan bernama Bio UN.

“Sekolah ini mengidentifikasi siswa tersebut, berasal dari mana, belajarnya sampai di semester berapa. Nanti se­cara spesifik soalnya akan disesuai­kan,” ujarnya.

Lebih lanjut Totok mengungkapkan, pelaksanaan UN di daerah terdampak bencana tetap bisa diselenggarakan dengan berbasis komputer (UNBK). Kemendikbud menyiapkan metode yang disebut remote printing.

“Jika tidak tersedia komputer, UNBK dilaksanakan dengan alat kertas. Isti­lahnya melalui remote printing. Itu su­dah by name. Jadi masing-masing anak memiliki naskah soal yang berbeda satu sama lain,” kata Totok.

Namun, Totok menambahkan, pi­haknya tetap akan melihat jumlah siswa yang menggunakan metode tersebut. Jika jumlahnya sangat ban­yak, penggunaan UNKP menjadi per­timbangan. “Kami akan lihat, jumlahn­ya manageable atau tidak,” terangnya.

Kebijakan pelaksanaan UN di dae­rah terdampak bencana telah dimuat dalam Prosedur Operasi Standar (POS) UN Tahun 2019.

Dalam dokumen itu disebutkan bah­wa Badan Standar Nasional Pendidi­kan (BSNP) sebagai penyelenggara UN berkoordinasi dengan Balitbang, di­rektorat dan pemerintah daerah terkait akan mengatur secara khusus pelak­sanaan UN di daerah terdampak ben­cana berkaitan dengan jadwal, tempat, moda pelaksanaan, bahan, dan pengo­lahan hasil UN. (esy/jpnn)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.