Stok Logistik Cukup Untuk 7 Hari

Mendagri Minta Industri Kimia Dipantau

JAKARTA, SNOL—Stok logistik untuk pengungsi korban tsunami di Pandeglang cukup hingga 7 hari ke depan. Pemerintah Kabupaten Pan­deglang memiliki cadangan beras sebanyak 90 ton untuk memenuhi kebutuhan pengungsi. Demikian diungkap­kan Bupati Pandeglang Irna Narulita saat menerima kunjungan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di kantornya, Jumat (28/12).

“Untuk logistik bahwa kebutuhan logistik cukup sampai dengan 7 hari ke depan Pak. Karena cadangan beras pemerintah baru kita pakai 10 ton sementara kami punya 100 ton,” kata Irna.

Dia memperkirakan logis­tiknya sudah cukup hingga 7 hari ke depan. Namun, jika lo­gistik tidak cukup, dia berharap cadangan beras provinsi dapat disalurkan ke kawasan Pandeg­lang.

“Bahkan kalau masih kurang karena kita nggak tahu nasib kami karena Gunung Anak Krakatau masih bergerak sehingga ke­mungkinan kalau sampai kami memperpanjang status tanggap darurat, kami juga mohon ban­tuan cadangan beras pemerintah pusat untuk dialokasikan kepada kami,” ungkap Irna.

Sejauh ini ia menyebut sudah mencukupkan stok-stok logistik ke setiap posko yang ada. Hal itu untuk menanggulangi datangnya masyarakat dari kecamatan lain ke setiap posko-posko yang ada.

Dalam kesempatan yang sama, Tjahjo mengatakan kehadiran­nya ke kantor Bupati Pandeg­lang untuk memastikan arahan Presiden Joko Widodo berjalan dengan baik dalam masalah menangani korban tsunami. Ia juga memberikan saran agar masyarakat yang ingin mem­bantu memberikan sumbangan itu berupa kebutuhan pokok dan diserahkan di posko-posko besar yang ada.

“Jangan sampai masyarakat pengungsi masalah makanan dan keperluan sehari-harinya, sanitasi umumnya, kesehatan­nya, listrik juga (harus) baik,” kata Tjahjo.

Dalam kesempatan itu Tjahjo juga memberikan bantuan beru­pa kebutuhan pokok kepada korban tsunami melalui Bupati Pandeglang. Bupati Lebak Iti Octavia juga memberikan ban­tuannya senilai uang Rp 200 juta kepada Bupati Pandeglang dan disaksikan langsung oleh Tjahjo.

Sebelum mendatangi kantor Bupati Pandeglang, Menteri Da­lam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berkunjung ke Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Keca­matan Curug, Kota Serang, Jumat (28/12). Dia meminta Pemprov Banten memantau industri kimia yang berada di Kota Cilegon. Alasannya, kawasan tersebut masuk daerah rawan bencana, akibat kegempaan Gunung Anak Krakatau (GAK). Mereka harus dilibatkan dalam mengantisipasi dampak bencana.

“Gubernur perlu ada tim melakukan monitoring pendeka­tan ke pabrik besar. Umumkan ke masyarakat, cari humas, tidak menakut-nakuti tapi memberi pengertian wilayah terjangkau oleh batuknya maupun muntah­nya (GAK). Harus dicermati yang bisa muncul setiap saat,” katanya.

Ia menjelaskan, pemerintah daerah harus secara seksama melakukan pemetaan. Meski baru terjadi gejala, tetapi anti­sipasi bencana sudah harus di­lakukan untuk meminimalisasi dampak yang ditimbulkan sean­dainya benar terjadi.

“Pak Gubernur (Wahidin Halim) supaya langsung terjun karena memang industri besar kimia. Saya kira perlu persiapan, ini kan baru gejala. Ya mudah-mudahan tidak semakin memb­esar. Tapi setidaknya ada persia­pan, ada deteksi dini,” ungkap Tjahjo.

Pihaknya juga meminta, agar pemantauan dan pemetaan dilakukan secara terintegrasi. Tidak hanya dilakukan pemer­intah daerah, tetapi melibatkan pemerintah desa dan juga in­dustri itu sendiri.

“Harus siap siaga, Pak Gu­bernur sampai perangkat desa harus mengonsolidasikan diri, menggerakkan seluruh perang­katnya supaya meminimalisasi korban seandainya timbul hal yang lain,” katanya.

Ditanya, apakah saat ini in­dustri di pesisir Banten harus menghentikan produksinya, dia menyerakannya kepada guber­nur. Akan tetapi yang pasti dari laporan yang diterimanya, Pem­prov Banten sudah berinisiatif berkomunikasi dengan industri terkait antisipasi bencana.

“Saya kira itu diserahkan ke­pada gubernur. Pak Gubernur sudah punya kebijakan, (industri di wilayah pesisir) sudah dikum­pulkan Pak Gubernur, sudah diberi penyuluhan untuk apa, yang penting mereka ikut terli­bat. Menggerakkan dan men­gondisikan seandainya ada ke­mungkinan bencana,” ujarnya.

Terkait penanganan bencana, kata dia, pihaknya sudah mem­buat dua posko pendampingan. Selain itu, pemerintah pusat juga menjamin ketersediaan angga­ran penanggulangan bencana. Secara khusus pemerintah pusat juga akan menyalurkan ban­tuan terhadap kantor desa yang mengalami kerusakan. Masing-masing kantor desa mendapat Rp 50 juta.

“Dirjen Dukcapil (Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencataatan Sipil) membantu di rumah sakit untuk identifikasi jenazah. Kemudian tata kelola kecamatan dan desa, pascaben­cana ini seminggu paling tidak harus sudah berjalan dengan baik. Kami memberikan stimu­lan yang terdampak. Anggaran siap jangan khawatir,” ujarnya.

Gubernur Banten Wahidin Halim memastikan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan industri yang berada di wilayah pesisir Banten. Itu termasuk di dalamnya membicarakan lang­kah dan antisipasi terjadinya bencana.

“Pabrik atau industri yang berdekatan dengan GAK sudah dikoordinasikan. Mereka juga sudah menyusun amdal (anali­sis mengenai dampak lingkun­gan) tsunami. Menetukan meka­nisme evakuasi, mereka bilang tiga menit sebelum paparan me­ledak sudah mematikan, henti­kan kegiatan,” katanya.

Masih menurut WH, pemer­intah pusat juga diminta meng­ingatkan agar investor bisa me­nanamkan modalnya di titik yang jauh dari pantai.

“Kami juga mohon dukungan penguatan langkah-langkah, mengingatkan pemilik modal atau investor membangun jauh dari pantai,” tuturnya.

Senada dengan WH, Ketua DPRD Banten Asep Rahmatul­lah berharap, pemerintah pusat bisa memberikan dukungan ter­hadap Raperda tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang kini sedang dibahas DPRD. Melalui raperda tersebut, pihaknya ingin melakukan pem­benahan di wilayah pesisir teru­tama penerapan aturan sempa­dan pantai yang harus steril dari bangunan.

“Akibat dari posisi GAK ini harus jadi sebuah pemikiran. Banyak investasi (bangunan di sempadan pantai) yang diaki­batkan mudahnya pemberian IMB (izin mendirikan bangu­nan). Kami ingin membenahi dari situ,” ungkap Asep.

Sementara itu, Badan Nasion­al Penanggulangan Bencana (BNPB) meralat jumlah korban meninggal akibat tsunami di Selat Sunda menjadi 426 orang. Ditemukan data ganda sehingga jumlah korban tewas sempat dinyatakan 430 orang.

“Sampai saat ini pukul 13.00 WIB, tercatat ada 426 orang men­inggal,” ujar Kepala Pusat Data, In­formasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho, Jumat (28/12).

Sutopo menyatakan, jumlah meninggal dunia berbeda dari data yang diinfokan Rabu (26/12) karena ditemukan data ganda. Data ganda ini tercatat di per­batasan Serang dan Pandeglang.

“Ternyata ada beberapa kor­ban meninggal dunia yang didu­ga double. Ada beberapa korban dicatat di Serang dan Pandeg­lang,” sebut Sutopo.

Sementara itu, korban luka tercatat 7.202 orang dan 40.386 orang mengungsi akibat tsuna­mi Selat Sunda yang terjadi pada Sabtu (22/12) malam. “Data ini sementara karena korban be­lum ditemukan, karena material puing puing masih banyak di lapangan,” papar Sutopo. (den­ny/nipal/gatot)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.