Aktivis Tolak Privatisasi Pesisir Pantai

MAUK, SNOL—Sejumlah aktivis meminta pemerintah daerah baik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang mau­pun Pemerintah Provinsi (Pemrov) Banten memastikan agar pesisir di wilayah Pantai Utara (Pantura) Kabu­paten Tangerang bisa dinikmati oleh semua masyarakat. Untuk itu pemer­intah daerah harus mampu menjaga agar wilayah pesisir Pantura Kabupat­en Tangerang tersebut tidak dikuasasi oleh kapitalis. Hal tersebut menyeruak dalam Diskusi Akhir Tahun 2018 den­gan tema “Menjaga Pantai Kabupaten Tangerang” yang digelar di gedung Yayasan Ponpes Al-Furqon Tanjung Kait, Desa Tanjung Anom, Kecamatan Mauk, Minggu (30/12).

“Jika pantai yang ada di Kabupaten Tangerang hanya dimiliki oleh segelint­ir orang saja (kapitalis), hal tersebut dinilai melanggar UU No 1 Tahun 2014 tentang RZWP-3-K yaitu perubahan dari UU No 27 tahun 2007 Tentang Pen­gelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil,” ujar Budi Usman Direktur Eksekutif Komunike Tengerang Utara kepada Satelit News usai acara diskusi.

Budi berharap pesisir Pantura Kabu­paten Tangerang nasibnya tidak sampai seperti warga di Pantai Anyer , Cinang­ka/Karang Bolong, dan Pantai Cerita yang sudah dimiliki secara perorangan.

“Betapa pentingnya kita menolak pri­vatisasi pantai,. Jika hal ini terjadi maka kita tidak punya pantai publik jangan sampai Tangerang ini seperti Anyer, Carita, dan Cinangka yang sudah milik korporasi, kita akan berkampanye se­cara massif untuk menolak privatisasi pantai“ kata Budi.

Menurut Budi, jika privatisasi pantai itu terjadi maka hal tersebut sudah me­langgar hukum karena, menurutnya un­tuk mengelola bangunan seharunya ada jarak 50 meter antara bangunan dengan pantai, tidak bisa membangun dipantai.

“Privatisasi pantai ini sudah melang­gar hukum, dan saat ini sudah ada ban­gunan yang melanggar di pantai utara namanya Tanjung Pasir Resort ini sudah jelas melanggar, karena mereka menge­lola bangunan dengan jarak kurang dari 50 meter ke pantai, ditambah pantai-pantai di Tanjung Pasir yang dikelola oleh oknum-oknum“ tambah budi

Budi juga mengatakan, jika regulasi dalam korservasi baik sungai ataupun pesisir pantai yang ada selama ini su­dah tepat, namun sayangnya masih belum terealisasikan oleh pihak yang terkait. Hal tersebut terliahat dari ma­sih banyaknya pembiaran terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

“Regulasinya sudah tepat namun ap­likasi di lapangannya tidak ada wasdal dari Pemkab jadi seperti ada pembi­aran terhadap pelanggaran tata ruang yang terjadi. Contoh dari 9 Kecamatan di utara itu belum berubah fungsi tapi aplikasinya sudah terjadi kegiatan yang tidak terkendali tetapi dibiarkan baik pesisir pantai ataupun sungai, kami meminta Gubernur Banten untuk memotorium kegiatan, “ tegas Budi.

Menanggapi hal konservasi pesi­sir pantai dan sungai di Kabupaten Tangerang, menurut Rusdi Mustopa Ketua Peta Karya menurutnya pemer­intah sudah mempresentasikan ke­pentingan masyarakat di bawah.

“Kalo kaitannya dengan kebijakan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang sudah mempre­sentasikan semua kebutuhan masyara­kat, namun jika ingin membahas UU No 1 Tahun 2014 itu harus ada orang dari Kementrian, “ kata Rusdi.

Rusdi mengatakan jika UU No 1 tersebut bisa untuk rujukan membuat aturan yang dibawahnya, dirinya berharap jika teman-teman aktivis dan seluruh masyarakat bisa mengawal program-program yang sudah dijanjikan oleh Bupati Tangerang.

“Undang-undang itu kan saya katakan sebagai rujukan untuk mem­buat aturan yang dibawahnya seperti Perda atau yang lainnya. Saya harap para aktivis dan masyarakat yang hadir hari ini bisa mengawal program-pro­gram Bupati yang sudah dijanjikan, “ tambahnya. (mg7/hendra)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.