KPK Tahan Delapan Orang

Jadi Tersangka Suap di Kementerian PUPR

JAKARTA, SNOL—Komisi Pemberan­tasan Korupsi (KPK) menahan dela­pan orang tersangka dalam kasus dugaan suap terhadap pejabat Ke­menteriaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR). Penahanan terkait proyek pemban­gunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) tahun anggaran 2017-2018.

Empat tersangka pemberi suap, Di­rektur Utama PT Wijaya Kusuma Em­indo (PT WKE), Budi Suharto (BSU) ditahan di rutan KPK C1, Direktur PT WKE, Lily Sundarsih Wahyudi (LSU) ditahan di rutan KPK K4, Direktur Utama PT Tashida Sejahtera Perkasa (PT TSP) Irene Irma (IIR) ditahan di Polda Metro Jaya dan Direktur PT TSP, Yuliana Enganita Dibyo (YUL) ditahan di Polres Jakarta Selatan.

Selain itu, untuk tersangka pener­ima suap dari pejabat Kementerian PUPR yakni PPK SPAM Katulampa, Meina Woro Kustinah (MWR) ditah­an di Polres Jakarta Selatan, Kepala Satker SPAM Darurat, Teuku Moch Nazar (TMN) ditahan di Polres Ja­karta Pusat, sedangkan Kepala Sat­uan Kerja (Satker) SPAM, Anggiat Partunggul Nahot Simaremare (ARE) dan Donny Sofyan Arifin (DSA) di­tahan di rutan Guntur.”Delapan orang tersangka ditahan selama 20 hari ke depan,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Minggu (30/1).

KPK menduga, empat pejabat Ke­menPUPR telah menerima suap un­tuk mengatur lelang terkait proyek pembangunan sistem SPAM tahun anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1 dan Katulampa. Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan daerah bencana Dong­gala, Palu, Sulawesi Tengah.

Kemudian, Meina Woro Kustinah diduga menerima sebesar Rp 1,42 miliar dan 22.100 Dollar Singapura untuk pembangunan SPAM Kat­ulampa. Sedangkan, Teuku Moch Nazar disinyalir menerima Rp 2,9 miliar untuk pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan Donggala, Palu, Su­lawesi Tengah; serta Donny Sofyan Arifin menerima Rp 170 juta untuk pembangunan SPAM Toba 1.

Lelang proyek tersebut diatur sedemikian rupa untuk dimenang­kan oleh PT WKE dan PT TSP, yang dimiliki oleh orang yang sama. PT WKE sendiri diatur untuk menger­jakan proyek bernilai diatas Rp 50 miliar. Sedangkan PT TSP diatur un­tuk mengerjakan proyek dibawah Rp 50 miliar.

Ada 12 paket proyek KemenPUPR tahun anggaran 2017-2018 yang di­menangkan oleh PT WKE dan PT TSP dengan nilai total Rp 429 miliar. Proyek terbesar yang didapat oleh dua perusahaan tersebut yakni, pembangunan SPAM Kota Bandar Lampung dengan nilai total proyek Rp 210 miliar. Sebagai pihak yang diduga penerima, empat pejabat Ke­menPUPR disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan sebagai pihak yang di­duga pemberi, Budi, Lily, Irene Irma, dan Yuliana disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Un­dang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP. (rdw/jpc)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.