Pemerintah Diminta Tuntaskan Masalah Guru Honorer

JAKARTA, SNOL—Wakil Ketua Umum PPP Reni Marlinawati meminta pemerintah untuk menuntaskan persoalan guru honorer pada 2019. Menurutnya, sejauh ini pemerin­tah telah berbuat optimal, namun masih ada kekurangan dalam pe­nyelesaian dalam masalah tenaga kependidikan. Terutama yang be­lum berstatus PNS.

Reni Marlinawati menyebut, ben­tuk upaya pemerintah dalam meny­elesaikan masalah guru honorer, yakni telah diterbitkannya Peraturan Pemer­intah (PP) No 49/2018 tentang Mana­jemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. PP tersebut diharap­kan menyelesaikan persoalan tenaga pendidik yang belum berstatus PNS.

“Harapannya, tahun 2019 tak ada lagi persoalan yang muncul dari guru honorer,” kata Reni dalam ket­erangan persnya, Minggu (30/12). Pernyataan Reni itu sebagai bentuk refleksi akhir tahun bidang pendidi­kan di tanah air sepanjang 2018.

Berdasar data Kementerian Pen­didikan dan Kebudayaan (Kemen­dikbud), saat ini terdapat 1,5 juta guru guru honorer di Indonesia. Jumlah itu terdiri atas 735 ribu guru honorer di sekolah negeri dan 790 ribu di sekolah swasta.

Selama ini rata-rata guru honorer mengeluhkan nasib mereka karena hanya menerima honor yang sangat kecil. Bahkan jauh dari upah mini­mum provinsi (UMP) atau upah min­imum kabupaten/kota (UMK).

Di samping itu, kata Reni yang juga Wakil Ketua Komisi X DPR, Presiden Joko Widodo telah mem­berikan perhatian besar pada dunia riset dengan rencana alokasi dana abadi riset sebesar Rp 1 Triliun. Anggaran sebesar itu dialokasi un­tuk tahun anggaran 2019. Dengan tingginya dana riset tersebut di­harapkan dapat menstimulus pen­ingkatan geliat riset di Indonesia.

“Riset harus diintegrasikan pada spirit pengembangan SDM dalam negeri dan kebutuhan dalam negeri seperti penguatan ekonomi kreatif. Politik anggaran dana riset ini seb­agai langkah nyata penguatan SDM Indonesia sebagaimana komitmen Presiden Jokowi,” ujarnya.

Meski pemerintah telah mengaloka­sikan anggaran cukup besar di bidang pendidikan, Reni meminta pemerin­tah untuk meningkatkan pendidikan karakter pada 2019. Hal itu sejalan dengan Perpres 87/2017 tentang Pen­guatan Pendidikan Karakter.

Sementara itu, Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat beberapa kasus kekerasan guru yang menonjol tahun ini. Diantaranya kasus guru yang dipukul orang tua siswa, guyonan bernada kekerasan siswa kepada gurunya, serta kasus Baiq Nuril yang dikriminalisasi oleh kepala sekolahnya.

Hal ini menunjukkan sekolah yang seharusnya menjadi tempat paling aman bagi guru dan siswa, justru menjadi area membahayakan jiwa mereka. “Upaya maupun ke­bijakan pemerintah dalam bentuk regulasi tidak mampu memberi­kan perlindungan bagi guru,” kata Wasekjen FSGI Fahriza Tanjung, Sabtu (29/12). (jpc/jpnn)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.