Dua Pejabat Tersangka Proyek Banjir Ciujung

F-PROYEK BANJIR SUNGAI CIUJUNG-RONALD S BNNSERANG, SNOL Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Banten menetapkan dua pejabat terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir Sungai Ciujung sebagai tersangka.
Tersangka pertama berinisial DD, pejabat Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian (BBWSC3) pada Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum. Tersangka kedua berinisial IJ seorang PT Wijaya Karya.
Pada saat proyek pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir Sugai Ciujung di Kampung Pelembangan, Desa Dukuh, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang tahun 2012, IJ menjabat sebagai Manajer Wilayah Operasional IV PT Wijaya Karya, sementara DD bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek yang menghabiskan dana APBN sebesar Rp 32,390 miliar tersebut.
Direskrimsus Polda Banten, Kombes Pol Purwo Cahyoko, Selasa (12/2) mengatakan, indikasi dugaan korupsi pada proyek yang didanai APBN 2012 itu cukup kuat. Diantaranya berita acara pembayaran yang menyatakan bahwa pelaksanaan proyek tersebut sudah 100 persen, padahal dalam realisasi di lapangan proyek tersebut baru 60-70 persen selesai. Serta surat perintah membayar (SPM) dan surat perintah pencairan dana (SP2D) juga telah diterbitkan, seolah pengerjaan proyek tersebut telah selesai 100 persen.
“Diduga telah terjadi penyimpangan dalam pembangunan proyek ini. Proyek diperkirakan baru selesai 60-70 persen, tapi pembayarannya sudah 100 persen dilakukan dan sudah diterbitkan berita acaranya,” kata Purwo di-dampingi Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Banten, AKBP Zuhardi.
Purwo mengungkapkan, dari hasil penyelidikan yang dilakukan penyidik di lokasi pembangunan beberapa waktu lalu, pada papan proyek tertera bahwa pembangunan sarana dan prasarana pengendali banjir tersebut dilaksanakan pada 3 Agustus 2012 lalu. Proyek tersebut harus diselesaikan dalam kurun waktu 150 hari.
“Tapi dalam pelaksanaannya, justru sampai sekarang belum selesai. Akhirnya minggu lalu, kami menyegel daerah tersebut dan menghentikan proses pembangunannya. Kami juga memasang garis police line agar tidak ada lagi kegiatan pembangunan proyek,” kata Purwo.
Sementara itu, meski telah menetapkan DD dan IJ sebagai tersangka, kepolisian belum melakukan penahanan terhadap keduanya. Alasannya karena saat ini proses penyidikan baru saja dimulai dan baru akan menjadwalkan pemanggilan terhadap sejumlah saksi berikut kedua tersangka untuk diperiksa.
“Memang DD yang paling bertanggungjawab dalam hal ini, karena dirinya bertindak sebagai PPK. Namun tidak menutup kemungkinanan akan ada tersangka lain. Yang jelas saat ini kami masih akan kembangkan kasus ini,” kata Purwo.
Purwo menambahkan, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan tim ahli Tehnik Sipil ITB untuk melakukan cek fisik terhadap proyek tersebut. Cek fisik itu perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kekurangan fisik ban-gunan yang tidak sesuai dengan spesifikasi sebagaimana tertera di dalam rancangan anggaran biaya (RAB).
“Kemarin sudah berkoordinasi dengan tim ahli. Saya berharap minggu-minggu ini mereka sudah dapat turun ke lapangan dan melakukan cek fisik. Sehingga hasilnya dapat segera keluar dan kami dapat ajukan ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan agar dapat diaudit keuangannya dan diketahui total kerugian negaranya,” jelas Purwo. (bagas/dan/igo/deddy/bnn)