Dugaan Korupsi Rp 32 M, Polda Geledah Kantor Balai Besar Ciujung

SERANG, SNOL Tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Banten, menggeledah kantor Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian (Satker BBWSC3) Direktorat Sumber Daya Air Kementrian Pekerjaan Umum, Kota Serang dan Kabupaten Pandeglang, Kamis (21/2).
Sebanyak lima orang penyidik menggeledah penggeledahan sejumlah ruangan di dua Kantor Balai Besar itu dalam waktu berbeda. Sejumlah data dan dokumen disita dalam penggeledahan yang berlangsung selama kurang lebih 1,5 jam.
Penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik Ditreskrimsus Polda Banten kemarin, terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan prasarana pengendali banjir Sungai Ciujung, di Kampung Palembangan, Desa Dukuh, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten senilai Rp32,39 miliar.
Pantauan Satelit News, penyidik menyambangi Kantor BBWSC3 yang terletak di Jalan Ustad Uzeir Yahya, kawasan Benggala, Kota Serang, sekitar pukul 11.00 WIB. Sekitar pukul 12.30 WIB tim penyidik akhirnya menyelesaikan proses penggeledahan dan meninggalkan Kantor BBWSC3 Kota Serang, dan selanjutnya menuju kantor balai yang terdapat di Pandeglang guna mencari dokumen Rencana Anggaran Belanja (RAB).
Informasi yang dihimpun, dalam penggeledahan Balai Besar di Kota Serang sempat kebingungan mencari ruang penyimpanan dokumen kontrak sehingga penyidik sempat masuk ke ruangan rapat dan membubarkan pegawai balai yang sedang menggelar rapat. Namun akhirnya penyidik menyita sejumlah dokumen penting seperti Rancangan Anggaran Belanja (RAB), draf kontrak, dokumen pengadaan hingga dokumen lelang proyek tersebut.
Ketua tim penyidik, Aiptu Karmana yang ditemui di lokasi mengatakan, penggeledahan tersebut dilakukan sebagai upaya paksa guna mencari dokumen yang dibutuhkan tim penyidik dalam mencari alat bukti terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berinisial DD dalam proyek tersebut.
“Kami hanya mencari data dan dokumen yang dibutuhkan penyidik dalam proses penyelidikan, diantaranya dokumen kontrak dan dokumen lelang,” ungkapnya, seraya mengatakan pihaknya langsung bertolak ke Kantor Satker Balai Besar di Kabupaten Pandeglang untuk mencari dokumen lainnya.
Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Banten, Kombes Pol Purwo Cahyoko, saat dikonfirmasi, Kamis (21/2) mengatakan, penggeledahan itu merupakan bagian dari upaya penyidik dalam mengumpulkan barang bukti yang terkait dalam kasus tersebut. “Barang bukti itu nantinya akan digunakan untuk menguatkan adanya indikasi korupsi dalam kasus tersebut,” kata Purwo, kemarin.
Sementara itu para pejabat Satker BBWSC3 yang turut mendampingi penyidik dalam penggeledahan enggan memberikan berkomentar seputar penggeladalahan tersebut. Begitupun Kepala Kantor Satker Satker BBWSC3 Kota Serang, Hannan Akhmad. Saat dihubungi Banten Pos (Satelit News Group) via ponsel tidak merespon meski dalam keadaan aktif.
Sebelumnya, Polda Banten sudah menetapkan dua tersangka dalam kasus tersebut yakni DD selaku PPK dan JJ selaku direktur wilayah II WIKA, dari hasil penyelidikan pada proyek yang di-danai APBN 2012 tersebut diduga terdapat penyimpangan. Selain adanya penyimpangan, penyidik juga menemukan adanya kejanggalan dalam pembangunan proyek tersebut, dimana proyek tersebut tidak selesai sesuai kalender kontrak, tetapi pembayaranya sudah terserap 100 persen.
“Kami sudah kroscek, memang pengerjaanya belum selesai, baru sekitar 60 atau 70 persen, sementara pembayarannya sudah 100 persen, dan sudah dibuatkan serah terima berita acara pembayaran,” ungkap Purwo sebelumnya.
Purwo menambahkan, akibat perbuatan kedua tersangka tersebut negara mengalami kerugian, namun untuk jumlah rincinya kerugian negara dalam proyek tersebut Polda baru akan mengirim permohonan audit ke Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Pembangunan tanggul penahan banjir yang terlambat disinyalir ikut memperparah dampak banjir yang melanda wilayah Desa Dukuh dan Desa Undar-andir, Kecamatan Kragilan, beberapa waktu lalu. Pasalnya, proyek yang menurut kontrak seharusnya rampung pada awal Januari itu tidak bisa berfungsi menahan banjir, karena pekerjaannya masih jauh dari selesai.
Kontraktor pelaksananya adalah PT Wijaya Karya dengan konsultan pengawas PT Indra Karya. Dalam papan proyek tertera bahwa proyek dengan nomor kontrak HK.02.03/ PKK-SP1/PJSA-BBWSC-3/06 itu memiliki waktu pelaksanaan 150 hari kalender, dengan tanggal kontrak 3 Agustus 2012. Artinya, seharusnya proyek itu sudah rampung pada 2 Januari 2013.
Pihak Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian sendiri bungkam soal keterlambatan penyelesaian pembangunan tanggul tersebut. Tak ada satu orang pun dari institusi itu yang bisa dikonfirmasi soal molornya proyek tersebut.
Petugas Pelaksana dari PT Wijaya Karya (Wika), Doni Imam Wardana mengakui keterlambatan tersebut. Menurutnya, salah satu kendala yang dihadapi adalah karena warga menuntut biaya relokasi meski sudah mendapat ganti rugi. “Ada warga yang meminta biaya saat harus pindah dari bantaran sungai yang akan dijadikan lokasi tanggul. Padahal, kami sudah memberikan kebijakan dengan memberi biaya pengganti sebesar Rp3 juta kepada mereka. Hal itu membuat proyek tidak bisa langsung dikerjakan,” kilah Doni.(bagas/dan/dwa/dam/deddy/bnn)