Tag Archives: Pemprov Banten

Pejabat Penyebab WDP Bakal Disanksi

SERANG, SNOL Wakil Ketua DPRD Banten Jayeng Rana meminta agar Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan Wakil Gubernur Rano Karno, memberikan sanksi kepada pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang menyebabkan Pemprov kembali dapat penilaian wajar dengan pengecualian (WDP) dari BPK.

Komisi V Panggil Biro Kesra Terkait Temuan BPK

SERANG, SNOL Komisi IV DPRD Provinsi Banten dalam waktu dekat akan memanggil Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) provinsi itu. Pemanggilan terkait temuan BPK atas dana hibah dan bantuan sosial (Bansos) yang tidak dilaporkan dalam laporan keuangan Pemprov Banten tahun  2011.

Tipikor Banten Putus Ringan Tiga Tersangka Korupsi

SERANG,SNOL Pengadilan Tinggi (PT) Tipikor Banten, mengabulkan permohonan banding ketiga terdakwa dugaan korupsi senilai Rp 67 miliar, dalam kasus pengadaan lahan Sistem Pertanian Terpadu (Sitandu) di Biro Umum dan Perlengkapan Pemprov Banten tahun 2009 dan 2010. Ke-tiga terdakwa tersebut, yakni M Hules, Ari Arifin, dan Deddy Suwandi.

Kemenhub Warning Pemprov Banten Soal Bandara Bansel

SERANG,SNOL  Kementrian Perhubungan meminta pembangunan bandara Banten Selatan (Bansel) di Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang dapat dilakukan dalam 3,5 tahun mendatang. Jika tidak, Kemenhub akan meninjau ulang SK Menhub Nomor 433/2010 tentang lokasi bandara baru di Panimbang Kabupaten Pandeglang yang diterbitkan Oktober 2010.

781 Honorer Pemprov Jadi CPNS

SERANG, SNOL Ini kabar gembira buat 781 dari 797 tenaga honorer kategori 1 Pemprov Banten. Mereka telah disetujui Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Sedangkan 16 lainnya tidak memenuhi persyaratan. Sementara untuk tenaga honorer Pemkab Lebak yang disetujui sebanyak 637 orang.

5.602 Kelas SD/SMP Rusak Berat

SERANG, SNOL Sejumlah persoalan pendidikan masih menyelimuti Banten. Salah satunya adalah mengenai kondisi ruang kelas. Pada tahun 2012 ini, tercatat 5.602 ruang kelas jenjang SD dan SMP di 8 daerah kabupaten/kota mengalami rusak berat.

RSU Kota Tangerang Terganjal Akses Jalan

TANGERANG, SNOL Meski sudah dianggarkan sebesar Rp 50 miliar melalui APBD tahun anggaran 2012, hingga triwulan pertama tahun ini belum ada tanda-tanda fisik pembangunan Rumah Sakit Umum (RSU) Kota Tangerang akan direalisasikan.

Perluasan Bandara Soeta Terganjal

TANGERANG,SNOL Sengketa batas wilayah antara Pemkab Tangerang dan Pemkot Tangerang di Bandara Soekarno Hatta (BSH) kian kusut. Bahkan, upaya mediasi yang dicetuskan PT Angkasa Pura (AP) II selaku otoritas pengelola bandara berskala internasional itu belum pernah tercapai, karena Pemkot Tangerang selalu mangkir.

Pengangguran di Banten Melonjak

SERANG,SNOL Jumlah pengangguran di Banten kini mencapai 680.564 orang.  Itu terungkap dalam dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Banten Tahun Anggaran 2011 yang disampaikan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dalam rapat paripurna DPRD Banten, Rabu (18/4).

MUI Dapat Jatah Rp9,5 M

SERANG,SNOL Sebanyak 1.306 lembaga organisasi di Banten menerima dana hibah dari kocek APBD Pemprov Banten tahun anggaran 2012 Rp 289,4 miliar. Jumlah organisasi tersebut membengkak dari tahun 2011 yakni 221 organisasi dengan anggaran Rp 340,46 miliar.

Tabel

Nasib Honorer Diumumkan Selasa di Media Massa dan Papan Informasi

SERANG, SN Kepastian pengumuman nama-nama honorer kategori satu (K-1) yang lolos verifikasi Badan Kepegawaian Negara (BKN) mulai ada titik terang. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten dan BKD kabupaten/kota telah sepakat akan mengumumkan nama-nama honorer yang bakal diangkat jadi CPNS pada Selasa (10/4) pekan depan.

Kendaraan Dinas Dilarang Pakai Premium

SERANG, SN Pemprov Banten akan mengeluarkan kebijakan larangan bagi kendaraan dinas (Randis) untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Premium. Kebijakan pelarangan tersebut, menyusul adanya efisiensi BBM bersubsidi. “Tapi kebijakan larangan kendaraan dinas mengisi BBM bersubsidi ini masih dalam pengkajian. Karena adanya kebijakan itu, Pemprov Banten akan menambah anggaran untuk bahan bakar bagi pengoperasian kendaraan dinas,” kata Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah usai mengelar rakor bersama SKPD Pemprov di Pendopo Gubernur Banten, Kamis (5/4).