Bantuan Dituding Tidak Tepat Sasaran

PANDEGLANG,SN Massa yang tergabung dalam Himpunan Koalisi Masyarakat Anti Penyamun (Hikmapan), mengepung Kementrian Agama (Kemenag) Pandeglang. Mereka mendesak agar Kemenag segera mengklarifikasi persoalan dugaan penyimpangan dana Pendidikan Terpadu Anak Harapan (Dikterapan) dan dana fungsional Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA).
Massa aksi yang datang sekitar pukul 11.00 Wib, Rabu (14/3/2012) langsung merapat ke gerbang masuk kantor Kemenag yang sudah dijaga ketat oleh aparat kepolisian. Sambil membawa sejumlah spanduk, massa melakukan orasi meneriakan isu-isu dan tuntutannya serta membagikan selebaran kepada pengguna jalan yang melintasi lokasi aksi.
Orator aksi Ucu Sadewa mengatakan, Dikterapan adalah program bantuan uang tunai atau cash transfer empat bulan sekali terhadap pondok pesantren yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat setelah melalui proses seleksi berkas dan pengajuan yang menyelenggarakan proses pendidikan bagi anak terlantar (7-15 tahun, maksimal 18 tahun).
Program itu juga berjalan secara integral dan komprehensif  dalam bentuk pelayanan pendidikan umum, pendidikan agama dan pendidikan keterampilan, pelayanan pengasuhan serta pelayanan atas hak-hak memperoleh layanan kesehatan, perlindungan hukum dan hak-hak dasar lainnya.
“Kami menemukan indikasi ada pondok pesantren fiktif, dimana bantuan tersebut disalurkan kepada yang bukan hak-nya,” kata Ucu, dalam orasinya kemarin (14/3).
Tahun 2011 se-Provinsi Banten, jumlah ponpes yang menerima bantuan program itu sebanyak 122, dengan jumlah santri penerima sebanyak 1000 orang, dengan total bantuan Rp 6 miliar. Khusus di Kabupaten Pandeglang, penerima bantuan berjumlah 19 ponpes dengan jumlah santri 170 orang atau serata dengan angka bantuan Rp 1,2 miliar.
“Kami menduga, realisasinya tidak tepat sasaran. Berdasarkan investigasi di lapangan kami juga menemukan ada ponpes yang tidak bisa menggunakan bantuan itu,” tambahnya.
Orator lainnya, Matin Klaher mengatakan, dana fungsional PPS dan MDA tidak tersalurkan secara merata. Dana fungsional itu adalah honor dari Negara bagi guru sarjana atau non sarjana yang telah mengajar dan mengabdi sebagai pendidik  minimal 1 tahun. Jumlah honor itu Rp1,5 juta per orang. Tahun 2011 jumlah guru yang berhak mendapatkan bantuan itu sebanyak 250 orang sarjana dan 750 non sarjana dengan total bantuan mencapai Rp1,5 miliar. “Fakta di lapangan, ditemukan dugaan ada guru yang tidak mengajar tetapi mendapatkan bantuan atau honor tersebut,” ujarnya.
Selain berunjuk rasa di kantor Kemenag, massa juga menyampaikan aspirasinya ke kejaksaan negeri (Kejari) Pandeglang.
Terpisah, Kepala Seksi (Kasi) Pekapontren Kemenag Pandeglang Ahmad Basuni mengatakan, untuk program Dikterapan DIPA-nya ada di Kanwil Kemenag Provinsi Banten. Kemenag Pandeglang hanya bertugas mendata dan menyampaikan laporan ke Kanwil Kemenag Provinsi Banten.
“Ada 4 Ponpes yang mengundurkan diri, diantaranya Bani Hamid, Minhajul Hidayat, Al Qodariyah dan Al Munir. Untuk pengelolaan bantuan itu ada di Kanwil, kami bertugas mengkoordinasikan dan mengajukan saja,” ungkap Ahmad Basuni.
Pihaknya sudah menindaklanjuti segala persoalan yang muncul atau masuk ke Kemenag. “Kalau ada persoalan, langsung kami sikapi karena ada beberapa laporan yang masuk ke kami dan tidak ada masalah,” imbuhnya.
Untuk bantuan Dikterapan, tambahnya, per orang mendapatkan Rp500 ribu, dengan jumlah penerima sebanyak 190 santri se-Pandeglang. Adapun terkait dana fungsional MDA, pencairannya mengacu berdasarkan pengajuan dari MDA dan diberikan kepada guru yang sudah melalui proses ferivikasi diinternal MDA dan Kemenag. “Honor fungsional MDA itu, langsung ditransfer ke rekening guru yang bersangkutan,” tandasnya. (mardiana/jarkasih)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.