Kabiro Humas Pemprov Tersangka

SERANG, SN Satu lagi pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten tersangkut masalah hukum. Kali ini menimpa Kepala Biro Humas dan Protokoler, Komari yang dijadikan tersangka oleh Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Banten terkait kasus pidana sengketa keterbukaan informasi publik (KIP) antara Muhammad Hs dan Pemprov Banten. Diduga Komari melanggar pasal 52, Undang-undang nomor 14/2008 tentang KIP.
“Komari sudah ditetapkan sebagai tersangka, setelah pertama kali dipanggil penyidik untuk dimintai klarifikasi,” kata Direskrimsus Polda Banten Kombes Pol Purwo Cahyoko kepada wartawan, Kamis (29/3).
Penyidik Ditreskrimsus Polda Banten sudah melakukan pemeriksaan sebanyak tiga kali terhadap Komari. Yang pertama pemeriksaan klarifikasi, dan untuk pemeriksaan sebagai tersangka sudah dilakukan dua kali. “Tapi kami terus lakukan pengembangan dan pendalaman, jadi kemungkinan Komari akan kami panggil lagi,” ujarnya.
Komari yang saat ini selaku Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Utama Pemprov Banten, dijerat pasal 52 Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). “Sebagai PPID Utama, komari diduga dengan sengaja tidak menyediakan atau tidak memberikan Informasi Publik. Komari juga dianggap merugikan orang lain dan diancam pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,” tegasnya.
Dalam waktu dekat ini, lanjut Purwo, pihaknya akan memanggil Sekretaris Daerah Banten Muhadi untuk diperiksa terkait kasus yang sama. “Untuk surat panggilan memang belum kami layangkan kepada  yang bersangkutan, tinggal menunggu saja. Sekda dipanggil sebagai terlapor dalam kasus yang sama,” ucapnya.
Dalam perkara pidana sengketa KIP yang ditangani Ditreskrimsus Polda Banten ini, penyidik telah memeriksa empat saksi, diantaranya Ketua Komisi Informasi (KI) Banten Yhannu Setiawan dan pelapor Muhammad Hs. “Nanti kami akan panggil juga saksi ahli dari Kementerian Komunikasi dan Informasi,” terangnya.
Disinggung kemungkinan Sekda jadi tersangka, Purwo enggan mendahului hasil pemeriksaan. “Akan tetapi dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan tersangka, Sekda sudah menjalankan tugas sesuai dengan kewajibannya. Jadi sepintas hasil pemeriksaan, sudah ada kewajiban yang dilaksanakan Sekda dalam kasus ini,” terangnya tanpa merinci kewajiban apa yang telah dilaksanakan.
Perkara pidana sengketa KIP tersebut berawal dari laporan Muhammad Hs ke Polda Banten karena PPID Utama Pemprov Banten yaitu Komari serta Sekda Banten Muhadi tidak menjalankan Undang-undang nomor 14 /2008 tentang KIP. Hasil putusan sidang ajudikasi pada 17 Januari 2012 lalu, Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten menyatakan Pemerintah Provinsi Banten diperintahkan untuk memberikan laporan lengkap kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Banten pada Tahun 2011, baik yang sudah selesai dilaksanakan, yang masih dalam proses berjalan, dan yang akan segera dilaksanakan yang diminta oleh Muhammad Hs.
Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Pemprov Banten Komari mengatakan belum menerima surat resmi dari penyidik Polda Banten. “Mohon maaf, saya belum bisa berkomentar apa-apa, saya masih menunggu surat resmi dari Polda,” katanya.(eman/deddy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.