Pemkab Optimis Karangsari Bisa Direbut Lagi

PANDEGLANG,SNOL– Tidak puas dengan proses eksekusi atas lahan wisata pantai Karangsari di blok Cileweng, Desa Sukarame Kecamatan Carita. Pemkab Pandeglang terus melakukan upaya maksimal untuk merebut kembali lahan yang sudah dikuasai oleh ahli waris. Semua berkas terkait bukti kepemilikan dan proses pembelian lahan tersebut dikumpulkan kembali sebagai bahan pelengkap permohonan upaya Peninjauan Kembali (PK).Kasubag Bantuan Hukum Setda Pandeglang, Alan Syah Nur menyatakan, pihaknya percaya diri (PD) masih ada peluang memenangkan PK, karena semua bukti kepemilikan atas lahan Karangsari dirasa sudah lengkap. Termasuk sertifikat, walau belum dibalik nama atas nama Pemda.

“Sertifikatnya masih atas nama Omo Sudarma, sebagai pihak penjual kepada Pemda. Sebetulnya sejak beberapa tahun lalu kami sudah mengajukan balik nama sertifikat ke BPN, tapi sampai sekarang belum sempat direalisasikan,” kata Alan, Selasa (10/11).

Upaya permohonan PK sudah diajukan sejak 10 Agustus 2015 lalu. Pihaknya juga sempat mengajukan permohonan penundaan eksekusi pada 18 Agustus 2015 lalu. Hingga sampai akhirnya eksekusi tetap dilakukan pada Kamis (29/10). Menurutnya, Pemkab juga masih akan menghadapi perkara serupa yaitu gugatan lahan yang diajukan penggugat atas nama ahli waris Unus. “Ada sekitar 10.950 M2 lahan yang masih disengketakan. Blok dan lokasinya sama di wilayah Karangsari,” tambahnya.

Asisten Daerah bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Pandeglang, Utuy Setiadi, membantah jika ada sebagian masyarakat yang menuding bahwa Pemkab tidak berupaya apa-apa atas pengalihan lahan dan asset Pemkab. “Jadi, kami sampaikan bahwa Pemkab selalu berupaya maksimal. Baik sebelum digugat, saat digugat maupun sampai sekarang (pasca eksekusi,red),” ujar Utuy.

Dia juga tidak menafikan bahwa ada beberapa kejanggalan yang terjadi saat proses eksekusi berlangsung. Bahkan, Pemkab menerima surat pemberitahuan perintah eksekusi sehari sebelum eksekusi dilakukan. Saat itu pula, pihaknya langsung memohon petunjuk pimpinan (Bupati) dan memerintahkan bagian hukum untuk mengawal prosesnya.

Diberitakan sebelumnya, eksekusi (pengosongan) lahan objek wisata pantai Karangsari, masih menyisakan persoalan. Pemkab Pandeglang merasa kecewa atas proses eksekusi yang dilakukan Pengadilan Negeri (PN) atas lahan di blok Cileweng Desa Sukarame, Kecamatan Carita Kabupaten Pandeglang, pada Kamis (29/10) lalu.

Kasubag Bantuan Hukum Pemkab Pandeglang, Alan Syah Nur mengatakan, pihaknya kecewa dengan eksekusi yang dilakukan PN Pandeglang karena pelaksanaannya tidak sesuai agenda yang mereka (PN) jadwalkan sebelumnya. Dimana, dalam jadwal sebelumnya akan dilakukan pengukuran terlebih dahulu tapi nyatanya langsung melakukan eksekusi dan membongkar beberapa bangunan yang ada, yang merupakan asset Pemkab senilai Rp 2 Miliar lebih.

“Seharusnya dilakukan pengukuran ulang terlebih dahulu oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Kalau hasilnya sudah ada, baru eksekusi. Ternyata tidak demikian, PN punya kewenagan lain,” kata Alan, Jumat (30/10). (mardiana/jarkasih)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.