Lpj Dana Desa 2017 Belum Rampung

Desa Belum Bikin Laporan Sesuai Standar

TIGARAKSA, SNOL—Masih adanya desa yang belum menyelesaikan laporan pertanggungjawaban (Lpj) dana desa (DD) tahun 2017, mem­buat Dinas Pemberdayaan Ma­syarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) kerepotan. Jika Lpj tak kunjung tuntas, selain desa, DPMPD juga terancam diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Sampai saat ini masih saja ada desa yang belum melaporkan hasil pekerjaannya dari DD tahun 2017 kemarin. Serta banyak desa yang belum melaporkan Lpj-nya sesuai standar pelaporan, ada yang belum dan ada yang kurang,” ungkap Nurul Huda, Kasubid Fasilitasi Dana Desa DPMPD Kabupaten Tangerang ke­pada Satelit News, Kamis (1/2).

Akibatnya, kata Huda, DPMPD ter­paksa harus terjun ke lapangan untuk membantu desa dalam melaporkan Lpj tahun DD kemarin. Meski pada ke­nyataannya, DPMPD tidak mendapat­kan kucuran anggaran dari pemerintah pusat untuk melakukan pengawasan dan pendampingan saat pekerjaan dari DD lewat dari akhir tahun.

“Kita (DPMPD) juga direpotkan dengan terjun langsung ke desa-desa untuk memberikan bantuan dalam penyusunan Lpj. Padahal, saat ini anggaran kegiatan belum ada yang turun, personil kami terpaksa harus cari dana talangan dulu,” ujarnya.

Lanjut Huda, memasuki Februari ini, BPK akan memeriksa hasil laporan tahun sebelumnya. “Dengan belum diselesaikannya Lpj dana desa, maka DPMPD juga akan ikut terseret untuk memberikan keterangan mengenai ke­jadian ini. Siapa yang makan nangkanya, siapa yang kena getahnya,” kata Huda.

Desa Belum Mampu Selesaikan Draft APBDes

Tidak hanya itu, sampai saat ini juga desa-desa penerima DD belum mampu menyelesaikan pembua­tan draft Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) pembangu­nan didaerahnya sendiri. Akibatnya, desa-desa tersebut terancam tidak akan mendapatkan kucuran dana desa sebelum APBDes-nya rampung dikerjakan.

“Salah satu syarat agar kucuran dana desa bisa diberikan, salah sa­tunya adalah desa tersebut harus terlebih dahulu merampungkan APB­Des pembangunan tahun selanjutnya agar bisa berjalan. Namun pada ke­nyataannya, belum ada satupun desa yang memiliki APBDes-nya sendiri mengenai rincian pembangunan didesanya tahun ini,” terang Huda.

Huda berharap pekerjaan di desa bisa sesuai dengan jadwal pelaksa­naannya, sebelum termin anggaran dana desa mulai dikucurkan pada bulan Maret mendatang, disusul ter­min kedua pada bulan Juni dan bulan Agustus untuk termin terakhir. Se­dangkan untuk besaran nominal se­tiap terminnya yakni 20:40:40 persen dari total anggaran yang diperoleh.

“Tanpa ada APBDes, dana desa ti­dak bisa diberikan. APBDes semesti­nya bisa mulai diajukan bersamaan dengan laporan Lpj pekerjaan tahun 2017.,” tandasnya.

Sementara itu, Kabid Pemban­gunan Desa DPMPD Kabupaten Tangerang Roni Muharom men­gatakan, pemerintah pusat menjan­jikan agar pengalokasian dana desa bisa terus mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan begitu, kata dia, pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di desa bisa terus ditumbuhkembangkan.

“Terus mengalami kenaikan. Hal itu bisa dipastikan setiap tahunnya,” pungkasnya. (mg1/aditya)