Desa Gembong Nunggak Rastra Setahun

Tunggakan Rastra seKabupaten Tangerang Rp 5,1 Miliar

TIGARAKSA, SNOL—Meski sudah ada pembayaran, tunggakan Beras Sejahtera (Rastra) masih tergolong tinggi, yaitu dari Rp 5,4 miliar men­jadi Rp 5,1 miliar lebih. Salah satu desa dengan tunggakan Beras Se­jahtera (Rastra) yang tinggi adalah Desa Gembong Kecamatan Balaraja, yang menunggak selama 12 bulan berturutturut atau setahun.

Kasi Operasional Pelayanan Publik, Bulog Sub Divre Tangerang, Heru Stadyanto mengatakan, sampai saat ini tunggakan Rastra di Kabu­paten Tangerang masih cukup tinggi mencapai Rp 5,1 miliar lebih. Sejum­lah desa dan kelurahan di Kabupaten Tangerang sampai saat ini belum menyetorkan Rastra tahun 2017 yang semestinya rampung sebelum Janu­ari 2018 kemarin.

“Tunggakan Rastra Kabupaten Tangerang tahun 2017 per 15 Februari 2018 berada pada angka Rp 5.194.329.300,” kata Heru kepada Satelit News, Minggu (18/2).

Heru menambahkan, Desa Gem­bong Kecamatan Balaraja merupakan salah satu dari desadesa lain­nya yang menunggak Rastra. Kata dia, Desa Gembong sampai saat ini belum menyetorkan tunggakannya selama 12 bulan berturutturut, sejak Januari 2017 lalu.

“Kita akan prioritaskan yang hu­tang terbanyak terlebih dahulu. Sebagai contoh Desa Gembong Ke­camatan Balaraja yang menunggak selama 12 bulan berturutturut sejak Januari 2017 lalu,” katanya.

Melihat tingginya tunggakan Rastra di Kabupaten Tangerang, pihaknya akan menggandeng Ke­jaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Tangerang untuk bisa ikut terlibat dalam melakukan pemeriksaan ke­pada sejumlah desa dan kelurahan yang menunggak Rastra tahun 2017. Pelimpahan pemeriksaan akan di­tuangkan dalam Surat Keterangan Kuasa (SKK) dari Bulog Subdivre Tangerang kepada Kejari Kabupaten Tangerang, yang rencanannya diserahkan pekan ini juga.

“Mudahmudahan SKKnya bisa diberikan Rabu (21/2) mendatang. Yang pastinya pekan depan (pekan ini, red). Bulog Sub Divre Tangerang saat ini masih terus melakukan lang­kah rekonsiliasi terhadap desa dan kelurahan yang berhutang,” tegas Heru.

Sementara itu, Kepala Seksi Per­data dan Tata Usaha Negara (Ka­sidatun) Kejari Tangerang, Sulta D Sitohang mengatakan, meminta kepada pihak Bulog untuk bisa me­lengkapi data tunggakan desa dan kelurahan sebelum dilakukan pe­manggilan.

Menurut Sulta, setelah ditandatan­ganinya SKK tersebut, Kejari Kabu­paten Tangerang akan mengundang para Kades dan lurah yang menung­gak Rasta untuk bisa datang ke ke­jaksaan dalam memberikan komen­tarnya perihal tunggakan Rastra. Setelah itu, para Kades dan lurah akan diminta untuk menandatan­gani surat perjanjian mengenai ke­sanggupannya dalam mengemba­likan dana Rastra yang terhutang didaerahnya.

“Nanti seluruh desa akan kita un­dang untuk datang, untuk selanjut­nya bisa menandatangani surat per­janjian kesanggupan pemulangan dana Rastra. Penandatanganan di­saksikan Bulog dan kejaksaan,” jelas­nya.

Sulta juga akan mengkaji lebih jauh perihal menunggaknya Rastra, apakah kesalahannya ada pada war­ga yang belum membayar atau ada di pihak lain. “Kita lihat saja nanti, hasil kajiannya ke depan perihal pe­nyebabnya tunggakan,” pungkasnya. (mg1/aditya)