Pengobatan Gratis Dilanjutkan

KOTA SERANG, SNOL– Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengaku akan tetap melanjut­kan program kesehatan gra­tis menggunakan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP El). Padahal diketahui, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI telah menyurati Pemprov Banten un­tuk mengintegrasikan program tersebut dalam program jami­nan kesehatan nasional (JKN).

“Kita tetap mengintegrasikan, hanya persoalan yang belum dapet BPJS mau diapain? Kita pun setiap tahun mengeluarkan dana untuk BPJS, tapi masih ada yang belum tercover,” ujar Wahi­din usai memimpin rapat awal bulan bersama OPD di Aula Ba­dan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Ban­ten, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (05/03).

Dijelaskan Wahidin, pro­gram yang akan dijalankan­nya tersebut membidik masyarakat Banten yang memang datang ke ru­mah sakit untuk berobat namun belum terdaftar di BPJS Kes­ehatan. Menurutnya program itu tidak menabrak aturan, jus­tru programnya tersebut sesuai aturan yang su­dah ada. “Ada yang tidak selalu diatur, kalau peraturan itu be­lum menyentuh ke masyarakat, ada kewajiban pemda. Masa pemerintah tidak boleh bantu masyarakat miskin. Proses sila­kan terintegrasi, tidak masalah,” katanya kepada wartawan.

Programnya tersebut, lanjut Wahidin merupakan bentuk tanggung jawab sosial pemer­intah daerah (pemda) terhadap masyarakat. Karena itu, dia me­negaskan, keinginannya untuk merealisasikan program itu bu­kan semata-mata karena janji politiknya saat masa pencalonan gubernur. “Saya rasa program kita tidak salah,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, pro­gram kesehatan gratis hanya dengan KTP yang dicanang­kan oleh Pemprov Banten tidak memiliki rujukan hukum. Oleh sebab itu, Pemprov diminta un­tuk mengintegrasikan program tersebut dalam program jami­nan kesehatan nasional (JKN).

Hal itu tertuang dalam surat dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Nomor JP.02.05/III/534/2018 tanggal 13 Febru­ari 2018 perihal Koordinasi dan Konsultasi Program JKN. Surat tersebut merupakan jawaban dari surat yang disampaikan Gu­bernur Banten Nomor 440/61-Dinkes/2018 tanggal 17 Januari 2018.

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan, program tersebut tetap harus bisa direalisasikan secepatnya, meskipun hingga saat ini belum mendapat izin dari pemerintah pusat. “Harus segera bisa dire­alisasikan, tapi yang terpenting aturannya bisa sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat,” ujarnya, seusai pelantikan dan pengukuhan Ikatan Wanita Su­lawesi Selatan (IWSS) di salah satu hotel di Kota Serang, Min­ggu (4/3).

Ia menuturkan, agar program tersebut tetap bisa terealisasi, saat ini Pemprov Banten sedang mengkaji Peraturan Gubernur (Pergub) agar tidak berbenturan dengan regulasi yang sudah dia­tur pusat.

“Ya kan kita sedang menung­gu itu, Pak Gubernur sedang mengkaji dari sisi Pergubnya supaya tidak berbenturan den­gan pemerintah pusat. Kalau bertabrakan kan nanti ada per­masalahan. Jadi kami ingin se­gala sesuatunya clear dulu,” kata dia.

Menurutnya, Pemprov Banten akan mengkaji pergub tersebut bersama dengan beberapa ke­menterian dan sekretaris kabinet (Seskab). “Kita sekarang sedang berdialog dengan Seskab, Men­teri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan agar bisa mewujud­kan program yang sudah dijanji­kan untuk masyarakat tersebut,” tuturnya. (ahmadi/made)