Bupati Indramayu Mundur, Mendagri Kirim Tim

JAKARTA, SNOL—Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah mengirimkan tim untuk menyelidiki alasan pengunduran diri Bupati Indramayu Anna Sophanah. Saat ditemui di Kompleks Istana Ke­presidenan Jakarta, Rabu (7/11), Tjahjo mengatakan secara normatif dirinya sudah menerima laporan mengenai pengunduran Anna, tapi alasan yang mendasarinya apa masih dicari tahu.

“Normatifnya sudah ada. Tapi apa yang melandasi? Karena, ingat lho, se­cara etika politik ya itu maju Pilkada dipilih oleh rakyat untuk sebuah masa jabatan kepala daerah, minimal lima tahun. Belum lima tahun, sanksi moral­nya enggak ada. Tapi enggak bisa tahu-tahu mundur, nggak bisa,” kata Tjahjo.

Mantan Sekjen DPP PDI Perjuan­gan ini menganalogikan ketika pres­iden memilih dirinya menjadi menteri, maka dia tidak bisa secara tiba-tiba mengundurkan diri tanpa diperintah mundur. Karena itu, Tjahjo telah menu­runkan timnya ke Indramayu untuk mencari tahu alasan Anna mundur dari jabatan kepala daerah di sana. Sebab, kondisinya berbeda dengan beberapa kepala daerah lain yang mundur karena berhalangan tetap, atau terkena ma­salah hukum. “Saya sudah kirim tim ke sana, bertemu Ibu Bupati, apa sih yang (mendasari), dia calon DPR juga tidak,” tambah Tjahjo.

Terpisah, Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan Bupati Indra­mayu Anna Sophanah mengirimkan surat pengunduran diri kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu. “Saya sudah konfirmasi ke Sekda Indramayu, betul beliau (Bupati) mengirimkan surat pengunduran diri ke DPRD Kabupaten Indramayu dengan alasan keluarga,” katanya, Rabu, (7/11). Iwa menuturkan pengajuan pengun­duran diri Bupati Anna masih diproses di DPRD Indramayu. “Kita ikuti saja prosesnya sesuai dengan ketentuan un­dang-undang,” ujarnya.

Iwa menyebutkan masih menunggu arahan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengenai rencana pengunduran diri Bupati Indramayu tersebut. “Kami belum menerima arahan dari Pak Gubernur untuk proses berikutnya,” ucapnya. Menurut Iwa, pengunduran kepala daerah tersebut harus melewati proses di DPRD. Setelah mengantongi persetujuan DPRD, pengajuan pengun­duran diri bupati selanjutnya disam­paikan ke pemerintah pusat lewat gu­bernur kepada Menteri Dalam Negeri. (fat/jpnn/tmp)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.