Bupati Diadukan ke Mendagri Soal SK Pengangkatan Dirut PDAM

PANDEGLANG,SNOL Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Masyarakat untuk Partisipasi dan Transparansi (LSM Kompast), mengadukan Bupati Pandeglang Erwan Kurtubi kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi melalui surat bernomor 165/LSM KOMPAST/06/2012,  perihal dugaan perbuatan melawan hukum.
Ketua LSM Kompast Nouvan Hidayat mengatakan, isi surat yang dikirimkan ke Mendagri tersebut adalah meminta Mendagri dalam kurun waktu 14 x 24 jam, untuk menggugurkan SK Bupati Nomor : 690/kep.164-Huk/2012, tentang pengangkatan Dirut PDAM Pandeglang Tatang Mukhtasar. Termasuk memerintahkan Bupati mencabut SK tersebut.
“Pengangkatan pak Tatang tidak melalui mekanisme yang  benar. Maka, melalui surat itu, kami meminta kepada  Mendagri untuk merintahkan Bupati Pandeglang mencabut SK itu. Surat yang kami sampaikan itu ditembuskan ke Menpan-RB dan Gubernur Banten,” kata Novan kepada wartawan, kemarin.
Menurut Nouvan, jika dalam waktu yang ditawarkan itu, Mendagri tidak merespon atau tidak menindaklanjuti, maka pihaknya akan melakukan upaya hukum lain yaitu memperadilankan Bupati kepada peradilan tata usaha Negara (PTUN) Serang.
“Tapi, kami optimis Mendagri merespon surat yang kami sampaikan. Apalagi surat yang kami sampaikan pada tanggal 27 itu dilengkapi dengan berbagai bukti pelanggaran dan hasil audiensi yang kami lakukan dengan DPRD Pandeglang,” ujarnya.
Namun, lanjut Nouvan, hingga kini pihaknya masih menunggu balasan surat dari Mendagri. “Semua itu kami lakukan karena kami tidak ingin budaya seperti itu dibiarkan. Bupati harus legowo mencabut kembali SK itu, dan pak Tatang Mukhtasar diharapkan mengajukan surat pengunduran sementara, sampai semua prosedur betul-betul diikuti. Dan untuk mendapatkan balasan surat dari Mendari, kami terus melakukan komunikasi dengan pihak Kemendagri,” tuturnya.
Terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPRD Pandeglang Anton Haerul Samsi mengatakan, setelah melakukan audiensi dengan LSM Kompast dan Dewan Pengawas PDAM Tirta Pandeglang beberapa waktu yang lalu, saat ini belum bertemu dengan Bupati. Sehingga pihaknya belum bisa mendapatkan perbandingan terkait persoalan yang ada.
“Tapi, kalau Pemkab Pandeglang dan DPRD duduk bersama, tentu akan lebih indah melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Kami berusaha agar persoalan itu bisa segera dicarikan jalan keluar,” kata Samsi.
Diberitakan sebelumnya, Bupati Pandeglang Erwan Kurtubi, menolak mencabut  SK Bupati Nomor : 690/kep.164-Huk/2012  tentang pengangkatan Dirut PDAM Tirta Berkah Periode 2012-2016.  Erwan beralasan, pengangkatan Tatang sudah melalui kajian dan pertimbangan yang matang. Termasuk  dilakukan sesuai dengan usulan Badan Pengawas PDAM Pemkab Pandeglang.
“Tidak mungkin mencabut kembali SK yang sudah dikeluarkan terkait pengangkatan Tatang Mukhtasar sebagai Dirut PDAM Tirta Berkah Pandeglang,” kata Erwan. (mardiana/eman)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.