Ratusan Mobil Dinas Belum Bayar Pajak

LEBAK,SNOL— Sungguh ironis. Disaat Pemkab Lebak gencar-gencarnya mengimbau agar masyarakat membayar pajak, para PNS di lingkup Pemda tersebut justru terkesan cuek dan tidak mengikuti himbauan itu. Buktinya, sebanyak 493 unit kendaraan dinas plat merah milik Pemkab Lebak belum membayar pajak. Padahal, kendaraan tersebut masih dipergunakan setiap hari oleh para pegawai dan pejabat di lingkungan pemerintah daerah tersebut.Ratusan mobil dinas yang belum bayar pajak itu tersebar hampir di semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Lebak. “Pembayaran pajaknya menjadi tanggungjawab pengguna mobil tersebut, karena semua yang berhubungan dengan kondisi kendaraan dinas itu menjadi kewenangan setiap SKPD, baik kerusakan maupun pembayaran pajak,” ungkap Kepala Bagian Perlengkapan Setda Kabupaten Lebak, Budi Nugroho kepada wartawan saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (10/11).

Dia menjelaskan, selama ini tidak ada koordinasi antara pegawai yang menggunakan kendaraan plat merah dengan bagian perlengkapan. Dia mengklaim, para pegawai di SKPD belum membayar pajak kendaran dinasnya karena belum ada biaya atau mungkin ada hal lain yang membuat mereka belum sempat membayar pajak tersebut. Jumlah pajak kendaraan dinas yang harus dibayarkan diperkirakan mencapai Rp 200 juta.

“Terkait hal ini, pak Sekda akan segera membuat surat himbauan kepada para pejabat di setiap SKPD untuk segera membayar pajak kendaraan dinas tersebut,” Kata Budi.

Meski sudah mengetahui jumlah unit kendaraan dinas yang belum membayar pajak, Budi masih enggan menyebutkan apakah diantara pengguna unit tersebut ada pejabat setingkat kepala dinas atau pejabat eselon dua atau anggota DPRD. Namun dia menyebutkan bahwa yang paling banyak kendaraan yang belum dibayar pajaknya itu terdapat di Dinas Kesehatan.

Kepala UPT Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Provinsi Banten, Muhamad Amin mengatakan, data jumlah keseluruhan kendaraan plat merah milik Pemkab Lebak yang tercatat di Samsat sebanyak 1.771 unit, baik roda dua maupun roda empat. Data tersebut tidak akan sama dengan data di Pemerintah Kabupaten Lebak, karena bisa ada saja kendaraan dinasnya di Pemkab sudah idem atau dilelang, dihapus atau ada juga yang sudah dialihkan menjadi kendaraan milik pribadi.

“Mobil dinas yang sudah dilelang seharusnya segera dilakukan balik nama ke Samsat agar data yang kami miliki itu sama dengan data jumlah unit kendaraan di Pemda. Kalau seperti ini, data pengurangan kendaran plat merah sampai kapanpun tidak akan sama. Jadi Samsat masih memiliki data yang sesuai laporan awal,” terangnya.

Dia menjelaskan, terhitung sejak tahun 2010 sampai akhir Oktober 2015 lalu, jumlah kendaraan plat merah milik Pemkab Lebak yang belum membayar pajak sebanyak 690 unit. Data itu juga tidak akan sama dengan data di Pemkab Lebak, apakah kendaran tersebut sudah dilelang atau belum.

“Sejauh ini kendaraan yang sudah dilelang atupun yang belum bayar pajak belum ada koordinasi antara pengguna atayu pemiliknya dengan Samsat,” jelas Amin di ruang kerjanya. (mg3/mardiana/jarkasih)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.