Percepatan Pelimpahan Aset Ditangguhkan

Tak Ada Titik Temu Antar Pemkab dan Pemkot

TIGARAKSA,SNOL—Menjelang akhir masa kepemimpinan Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar dan Wakil Bupati Tangerang Hermanyah, rencana percepatan pelimpahan aset dari Pemerintah Kabupaten (Pemk­ab) Tangerang kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang atau seba­liknya belum juga menemukan titik temu. Hingga akhirnya masuk status kuo atau ditangguhkan hingga batas waktu yang tidak diketahui.

Kabid Aset Badan Pengelo­laan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tangerang, Fahmi Feisuri mengatakan, upaya percepatan pelimpahan aset dari Pemkab Tangerang kepada Pemkot Tangerang atau sebaliknya, belum juga dapat dipastikan kapan bisa di­lakukan. Kata dia, upaya percepatan yang sebelumnya dijadwalkan bisa selesai sebelum akhir 2017 lalu tidak berjalan mulus alias molor dari jad­wal. Bahkan saat ini masuk dalam status kuo atau ditangguhkan hingga batas waktu yang belum diketahui.

“Belum ada kejelasan lagi menge­nai perkembangannya. Justru saat ini masuk pada status kuo atau ditang­guhkan hingga waktunya belum dik­etahui,” kata Fahmi, kepada Satelit News, kemarin.

Lanjut Fahmi, sejumlah upaya se­belumnya pernah dilakukan agar ren­cana pelimpahan sejumlah aset tak bergerak itu bisa dilakukan. Namun pada kenyataannya, rencana tersebut justru harus kandas lantaran tidak ada titik temu antara kedua belah pi­hak. Hingga akhirnya pelimpahannya ditangguhkan untuk sementara.

“Padahal kita (Pemkab Tangerang, red) sudah seringkali berkunjung ke Pemkot Tangerang untuk melaku­kan lobi-lobi agar pelimpahan bisa dilakukan. Namun, belum berhasil juga sampai saat ini,” jelasnya.

Fahmi mengungkapkan, sejumlah opsi sebelumnya pernah dilakukan agar pelimpahan aset bisa dilakukan. Meski begitu, Pemkab Tangerang tetap berkeinginan agar pelimpa­hannya bisa dilakukan secara me­nyeluruh, tidak secara bertahap. Menurutnya, pelimpahan secara keseluruhan itu dimaksudkan agar data-data pemindahan aset bisa sekaligus rampung dikerjakan pada pencatatan aset di wilayah wasing-masing.

“Percuma juga kalau dilakukan secara bertahap. Baik sebagian atau yang tersisa hanya satu bidang, tetap saja belum tertib administrasi dalam pencatatannya,” tegasnya.

Diketahui, sebanyak 56 bidang tanah dan bangunan milik Pemk­ab Tangerang direncanakan untuk dipindah bukukan kepada Pem­kot Tangerang, diganti 41 aset milik Pemkot Tangerang.

Sekertaris BPKAD Kabupaten Tangerang, Muhammad Hidayat mengatakan, hendaknya rencanan pelimpahan aset tersebut agar lebih mengedepankan asas pemanfaatan­nya. Menurutnya, dengan cepat terselesaikannya pelimpahan aset yang ada, maka akan semakin cepat juga pemanfaatan aset dalam pen­ingkatan pelayanan kepada ma­syarakat sesuai wilayah kerja didae­rahnya masing-masing.

“Hendaknya bisa lebih mengedepan­nya pada asas pemanfaatannya untuk kepentingan masyarakat,” tandasnya.

DPRD Sarantan Bupati Walikota Duduk Bersama

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang, Ah­mad Supriadi mengatakan, upaya percepatan pelimpahan aset hen­daknya dapat dilakukan pada  level pemangku kebijakan tertinggi  pada masing-masing daerah, untuk bisa duduk bersama dalam merumuskan mekanisme pelimpahannya. Menu­rutnya, dengan  begitu pelimpahan aset bisa dilakukan secepatnya.

“Kalau ini kan tidak, jadi kapan mau beresnya. Harus duduk bersama dalam merumuskan mekanisme  pe­limpahannya, yaitu pada level bupati dan walikotanya, jika ini mau berha­sil,” kata Supriadi.

Pada sisi lain, Supriadi juga mem­pertanyakan keseriusan langkah dari Pemkot Tangerang  mengenai upaya percepatan pelimpahan aset terse­but. Menurutnya, sampai saat ini belum  ada tanda-tanda upaya dari Pemkot Tangerang yang benar-benar serius agar pelimpahannya bisa segera dilakukan.

“Sebenarnya niat atau tidak? Kare­na nampak tidak serius sampai saat ini,” pungkasnya. (mg1/aditya)