Mata Antasari Berkaca-kaca

Hanya Diizinkan Hadiri Siraman dan Akad Putrinya

TANGERANG Meskipun masih harus menjalani hukuman penjara di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas I Dewasa Kota Tangerang, Antasari Azhar, terpidana kasus pembunuhan Direktur Putra Rajawali Banjaran Nasruddin Dzulkarnaen, diizinkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk meninggalkan jeruji besinya.
Kementerian Hukum dan HAM memperkenankan Antasari untuk menghadiri prosesi siraman dan proses akad nikah putrinya, Andita Dianoctora Antasariputri dengan Mochamad Ahdiyansyah pada 8-9 Maret 2012, namun melarang yang bersangkutan untuk menghadiri resepsi keduanya yang digelar pada 11 Maret 2012 di Balai Sudirman, Jakarta Selatan.
Perlarangan itu sendiri tertuang dalam surat Kanwil Departemen Hukum dan HAM No. W.29.PK.01.01.02-096 tertanggal 23 Februari 2012, sekaligus sebagai jawaban jawaban atas permohonan Antasari Azhar dan keluarga dengan surat pada 18 Februari 2012.
“Saya diizinkan untuk dapat hadir di acara prosesi siraman pada tanggal 8 sore dan akad nikah pada 9 pagi. Tapi tidak pada resepsi pernikahan putri saya,” kata Antasari, didampingi Kepala Kanwil (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Banten Imam Santoso, dan Pelaksana Harian (Plh) Kepala LP Kelas I Tangerang Heru Prasetyo, Senin (5/3), kemarin.
Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut menambahkan, untuk mendapatkan izin tersebut, dia sudah mengajukan permohonan ke pihak LP, namun yang memperoleh izin hanya untuk dua acara tersebut, sementara acara resepsi pada Minggu malam (11/3) belum memperoleh izin.
“Sebagai warga binaan di LP Kelas 1 Tangerang, saya sudah mengajukan permohonan untuk acara pernikahan dan resepsi. Namun yang diizinkan acara adat dan nikah sebagai wali pada tanggal 8 sore dan 9 pagi, dan untuk resepsi belum dapat diizinkan,” kata Antasari dengan mata berkaca-kaca.
Pernyataan yang disampaikan Antasari itu juga sekaligus menepis, polemik dan ingin melakukan klarifikasi terkait soal kehadiran pernikahan anaknya serta melihat ada perbedaan persepsi. “Saya dapat menerima keadaan ini. Ada pun hal-hal lain terkait bagaimana mempelai anak saya wanita dan tanggung jawab saya sebagai orang tua akan menjelaskannya secara perlahan-lahan, mohon dengan hormat jangan diperpanjang polemik ini,” pinta Antasari.
Sayang, ketika hendak ditanyakan lebih lanjut bagaimana dia bisa keluar lapas, dan terkesan diistimewakan oleh kalangan Kementerian Hukum dan HAM, Antasari terlihat enggan  berpendapat. Bahkan, sebelum rilis itu disampaikan, Antasari yang cukup tenang dalam menyampaikan pernyataannya tersebut, tidak berkenan melakukan tanya jawab kepada wartawan.
Begitu pula dengan Kakanwil Kemenkum HAM Banten Imam Santoso dan Kabid Pembinaan Lapas Kelas 1 Tangerang Heru Prasetyo. Kedua nama terakhir juga menyatakan tidak ada tanya jawab dalam acara itu.
Meski demikian, Kepala Bagian Informasi dan Komunikasi Kemenkum HAM Goncang Raharjo Heru Prasetyo mengatakan, Antasari tidak boleh menghadiri resepsi pernikahan pada malam hari pernikahan anaknya, pada 11 Maret 2012. Ia hanya boleh menghadiri acara siraman dan akad nikah. Teknis dari ijin keluarnya Antasari dari penjara untuk menghadiri acara pernikahan anaknya diatur oleh LP Kelas I Dewasa Tangerang. “Setelah Antasari menghadiri akad nikah pada pagi hari, sore harinya yang bersangkutan harus pulang,” kata Goncang.
Goncang menuturkan, adat siraman tanggal 8 Maret dan akad nikah secara keagamaan tanggal 9 Maret merupakan acara seremonial yang harus dihadiri orang tua dari mempelai. Kebijakan Lapas adalah memberikan kesempatan kepada Antasari untuk khusus menghadiri adat siraman dan akad nikah secara agama.
Terkait dengan tidak diberikan ijin saat Antasari hadir dalam resepsi pernikahan karena pihaknya punya ketentuan. “Ada beberapa pertimbangan Antasari tidak boleh menghadiri resepsi pernikahan anaknya,” singkat Goncang.
Sebagaimana diketahui, Antasari dijatuhi hukuman 18 tahun penjara karena menjadi otak pembunuhan berencana Nasruddin Zulkarnaen yang dipicu cinta segitiga dengan Rani Juliani. Perkara nomor 117 PK/PID/2011 ini diputus oleh hakim agung Harifin Tumpa, Joko Sarwoko, Komariah Sapardjaya, Imron Anwari, dan Hatta Ali. (pane/deddy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.