Aduh, Izin Trayek Palsu Beredar

Buntut Beroperasinya Angkutan Ilegal

BALARAJA,SN Pemalsuan izin trayek dengan modus menduplikat tanda tangan pejabat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kabupaten Tangerang, marak terjadi. Persoalan ini disinyalir menjadi buntut maraknya angkutan umum (Angkum) dan Angkutan Kota (Angkot) ilegal di Kabupaten Tangerang.
Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, Dishubkominfo Kabupaten Tangerang, Syamsul Anwar mengungkapkan, maraknya Angkum dan Angkot ilegal yang beroperasi di Kabupaten Tangerang karena menggunakan izin trayek palsu, yakni dengan menggandakan tanda tangan dari pejabat Dishubkominfo.
“Pemalsuan ini bisa dari oknum, pengusaha angkutan dan sopir angkutan yang nekad melakukan pemalsuan izin trayek. Caranya dengan menggandakan tanda tangan pejabat Dishub terkait urusan trayek, salahsatunya saya,” ungkap Syamsul kepada Satelit News, Rabu (14/3).
Akibatnya Dishub menerima puluhan laporan Angkutan Dalam Provinsi (AKDP) dan Angkutan Pedesaan (APDS) ilegal beroperasi. Sedikitnya sekitar 30 laporan yang diterima Dishub. “Desember lalu kami sudah melakukan sidak dan mengamankan tiga Angkot karena beroperasi tanpa izin. Bahkan ada juga yang menggandakan izin alias memalsukan surat,” tuturnya. Usai diamankan dan telah memiliki izin trayek, angkutan itu baru dilepas.
Pihaknya akan tegas dalam menindak oknum sopir atau pengusaha angkutan yang sengaja memalsukan izin trayek. “Jelas kami ancam sanksi pidana. Jadi jangan main-main dengan izin trayek,” imbuhnya. Seraya menegaskan puluhan laporan yang diterima Dishub, belum bisa dipastikan sepenuhnya.
Biasanya mobil angkum yang baru dan belum mendapatkan izin memaksa untuk tetap beroperasi meski izin trayeknya masih dalam proses pemeriksaan. Modus lainnya yang lebih berbahaya kata Syamsul, ada Angkum yang menjual izin trayeknya kepada orang lain. Namun angkutan yang dimilikinya masih dioperasikan. Ia mengingatkan agar siapapun tidak mengoperasikan Angkum tanpa izin trayek karena bisa diancam sanksi pidana. “Ini yang berbahaya, mereka tidak melaporkan menjual izin trayek dan masih mengemudikan Angkumnya. Kami menghimbau kepada siapa saja yang tidak tidak memiliki izin trayek, jangan beroperasi,”ucapnya.
Sebelumnya, Sekjend Organda Kabupaten Tangerang, Dan Persada mengatakan, pihaknya menemukan sedikitnya 500 kendaraan AKDP yang beroperasi dan melintasi wilayah  Kabupaten Tangerang, Kota  Tangerang dan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tanpa izin. “Ini karena minimnya pengawasan dari Dishub Provinsi Banten. Sehingga mereka beroperasi dengan leluasa di Kabupaten Tangerang,” ujar Persada kepada Satelit News, akhir pekan lalu. (fajar aditya/jarkasih)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.