Retribusi Daerah Ditangani Pemprov

SERANG, SN Pembayaran retribusi daerah kabupaten/kota di Banten tahun ini akan ditangani Pemprov Banten. Itu meliputi izin trayek angkutan umum, retribusi terminal, dan izin kelaikan kendaraan angkutan umum.
“Itu bagian dari antisipasi kenaikan harga BBM. Meringankan beban pengusaha angkutan di Banten serta kompensasi kenaikan harga BBM bagi pengelola angkutan,” kata Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Provinsi Banten, Husni Hasan, Selasa (20/3).
Dengan kebijakan ini, pemerintah daerah kabupaten/kota di Banten tidak boleh melakukan pungutan terhadap pembayaran retribusi. “Kebijakan itu tidak akan mengurangi PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten/Kota di Banten. Justru sebaliknya akan menguntungkan bagi pemerintah daerah karena biaya retribusinya tidak akan berkurang. Berlaku mulai awal April nanti,” ujarnya.
Biaya retribusi yang harus ditanggulangi Pemprov Banten mencapai Rp 13,8 miliar. Sementara hasil pungutan retribusi terminal di Kota Tangerang mencapai Rp 3 miliar per tahun. “Secara teknis penanggulangan pembayaran retribusi akan diatur melalui Peraturan Gubernur” tuturnya.
Guna menekan tingginya kenaikan tarif angkutan umum, lanjut Husni, pemerintah juga akan memberikan kompensasi kenaikan harga BBM kepada pengemudi dan pengelola angkutan melalui program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM). Dengan besaran Rp 2 juta bagi kendaraan angkutan ukuran kecil, Rp 7 juta bagi kendaraan angkutan sedang, dan Rp 11 juta bagi kendaraan angkutan berukuran besar.
“Besaran bantuan diberikan per unit kendaraan, dengan harapan pihak pengelola angkutan tidak menaikan tarif. Jika pun ada yang menaikan tarif kurang dari 15 persen,” tuturnya.(eman/deddy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.