Warga Diminta Abaikan Surat Peringatan Penggusuran

TANGERANG, SNOL Kepala Bagian Hukum (Kabag) Hukum Sekretariat daerah (Setda) Kota Tangerang Ivan Judianto meminta masyarakat bantaran Kali Cisadane  mengabaikan surat peringatan tentang rencana penggusuran.  Sebab kata Ivan, pihaknya tidak pernah mengeluarkan surat tersebut.
Demikian jawaban Ivan saat menerima perwakilan warga bantaran yang bermaksud meminta klarifikasi mengenai isu penertiban tersebut. “Abaikan saja surat ini, karena kami tak pernah membuatnya,” kata Ivan.
Sebelumnya warga bantaran kali di beberapa kampung merasa resah setelah menerima surat peringatan sekaligus sosialisasi rencana penertiban terhadap warga yang tinggal di garis sempadan sungai (GSS). Bahkan mereka mengaku siap melakukan perlawanan jika eksekusi benar-benar dilakukan.
Kamis (24/5) sepuluh orang perwakilan warga ini akhirnya mendatangi Gedung Pusat Pemerintahan (Puspem) Kota Tangerang untuk meminta klarifikasi tentang kebenaran isi surat itu.
“Kami datang untuk pertanyakan surat ini. Karena kami tidak pernah diberitahu, tiba-tiba datang surat yang isinya peringatan pertama agar warga yang tinggal di bantaran Sungai Cisadane segera pergi, atau ditertibkan,” ucap Koordinator Forum Masyarakat Kampung Benteng Eddy Liem.
Selain Eddy, mereka yang datang merupakan perwakilan warga Bayur dan Sukamandi. Ditambahkan Eddy, sejak mendapat surat itu pada 2 Mei 2012, warga menjadi resah, dan ingin mengetahui kebenarannya. “Hampir setiap hari warga datang pada saya dan bertanya. Hingga akhirnya saya tembuskan surat ini ke Lurah, tapi tidak direspon. Makanya kami tanyakan langsung ke sini,”  katanya.
Dia juga menegaskan, surat yang diterima warga adalah surat resmi yang ditandatangani oleh Rahmat Hadis, Ketua Tim Penegak Peraturan dan Hukum Kota Tangerang. “Yang memberikan kepada warga juga PNS berseragam dengan tulisan Dinas PU,” terangnya.
Samino, perwakilan warga Sukamandi mengatakan, dia bersama warga lainnya  menganggap perlu mengklarifikasi surat yang sewaktu-waktu benar menjadi dalih penggusuran oleh Pemkot Tangerang.  “Kami bergabung untuk berjuang bersama. Karena nasib kami juga sama, mau digusur dari bantaran Sungai Cisadane,” tuturnya.
Hariadi, perwakilan warga Bayur pun mengatakan hal yang sama. Dia juga mempertanyakan soal tidak adanya sosialisasi atas keluarnya surat tersebut. “Kenapa tiba-tiba ada surat mau digusur. Seharusnya Pemkot itu sosialisasi dulu. Jangan sampai warga menjadi resah dan marah. Apalagi, yang dapat surat itu tidak sedikit, lebih dari 87 KK (Kepala Keluarga) yang menerimanya,” ucapnya.
Kedatangan perwakilan warga yang dibarengi wartawan, cukup mengagetkan Ivan. Bahkan Ivan tampak salah tingkah. “Mengapa ramai-ramai begini, seharusnya tak perlu ada wartawan segala. Surat peringatan pertama soal penggusuran itu tidak benar,” ujarnya.
Ivan pun menyesalkan sikap warga yang tidak lapor lebih dahulu kepada dirinya sebelum mempublikasikannya lewat media. “Harusnya kalau ada surat begitu, langsung saja lapor kepada kami, tidak perlu ke media segala. Lagi pula, mana mungkin kami gusur. Waktu itu saja sudah ramai,” ujarnya.
Mendapat jawaban seperti itu, Eddy Liem, Samino, dan Hariadi mengaku membutuhkan kepastian. “Kami butuh klarifikasi tertulis dan disampaikan lewat media. Karena kalau cuma ucapan begitu, agar surat diabaikan, tidak kuat. Kami sewaktu-waktu bisa digusur,” kata Sumarno.(pane/made)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.