Hibah Rp68,30 M Tak Dilaporkan, Pemprov Banten Hattrick WDP

SERANG, SNOL Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten belum ada perbaikan dari tahun ke tahun. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Tahun Anggaran 2011. Raihan itu sama dengan tahun 2009 dan 2010. Kali ini, BPK menengarai total potensi kerugian negara sebesar Rp 94,70 miliar.
Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Banten, I Nyoman Wara mengungkapkan, beberapa temuan yang berpotensi merugikan negara antara lain penyaluran dana hibah Rp 68,30 miliar yang tidak disertai laporan pertanggungjawaban. Kemudian, terungkap ada 229 penerima Bantuan Sosial (Bansos) 2010 senilai Rp 3,87 miliar dan 197 penerima Bansos tahun 2011 senilai Rp 3,65 miliar, semuanya tidak mengkonfirmasi sebagai penerima Bansos dari Pemprov Banten.
“Jika benar tidak ada laporannya, dana-dana tersebut harus dikembalikan lagi ke kas daerah,” kata Nyoman usai usai menyerahkan LHP atas Laporan Keuangan Pemprov Banten Tahun Anggaran 2011 di DPRD Banten, Rabu (30/5).
Selain itu, beberapa persoalan lainnya yang menjadikan pengecualian adalah dana kegiatan fasilitasi pendidikan dan pelatihan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten sebesar Rp 18,13 miliar yang dikelola diluar mekanisme APBD, dimana penggunaannya belum disertai bukti-bukti pertanggungjawaban dan pencatatan yang memadai.
“BPK juga menemukan ada lima permasalahan terkait sistem pengendalian internal, dan tujuh temuan terkait ketidakpatuhan pada peraturan perundang-undangan seperti praktek pemahalan harga sebesar Rp 578,23 juta dalam pengadaan barang dan jasa, serta kelebihan pembayaran pada beberapa kegiatan dan denda keterlambatan sebesar Rp 173,35 juta yang belum dipungut,” ungkapnya.
Untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut, kata Nyoman, sesuai Pasal 20 UU No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, entitas yang diperiksa wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. “Pemerintah Provinsi Banten wajib menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan, paling lambat 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diserahkan,” tandas Nyoman.
Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menyatakan akan segera menindaklanjuti untuk segera diselesaikan secepatnya. “Kami akan melakukan upaya penyelesaian terhadap hal-hal yang masih dianggap sebagai pengecualian oleh BPK RI. Kami tentunya berharap mendapat predikat WTP, namun jika Tahun 2011 kami masih mendapat WDP tentunya hal tersebut juga merupakan koreksi bagi kami untuk terus melakukan yang terbaik, terutama bagi kesejahteraan rakyat Banten,” ungkap Gubernur pada wartawan usai paripurna.
Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Banten, Rano Karno menyatakan, bersama gubernur ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk meraih WTP seperti halnya yang diraih Kabupaten Tangerang pada saat beliau masih menjadi wakil bupati. “Berbekal dari pengalaman saya di Kabupaten Tangerang, Saya akan berupaya agar Pemprov Banten meraih WTP untuk Tahun Anggaran 2012,” kata Rano.
Sementara itu, Mantan Kepala Badiklat Banten, Opar Sohari mengatakan, temuan BPK di Badiklat Banten pada Tahun 2011 tentang kegiatan dan fasilitasi pendidikan dan pelatihan sebesar Rp18,13 miliar yang  dikelola diluar mekanisme APBD, menurutnya karena saat itu kegiatan fasilitasi tersebut tidak dimasukan dalam APBD.
“Saat itu Perda Retribusi belum ada, untuk sekarang ini kegiatan fasilitasi pendidikan dan pelatihan itu sudah diatur dalam Perda Retribusi Provinsi Banten yang disahkan akhir Desember 2011 lalu,” kata Opar Sohari yang kini menjabat Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten. (zal/bnn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.