Mobil Dinas Pemprov Masih Pakai Premium

SERANG, SNOL Pemprov Banten belum memberlakukan larangan mobil dinas (mobdin) memakai bahan bakar minyak (BBM) jenis premium. Alasannya, surat resmi dari pemerintah pusat mengenai surat pelarangan BBM bersubsidi untuk kendaraan pemerintah, BUMN dan BUMD, kendaraan perkebunan dan pertambangan belum diterima.
“Kalau sudah menerima surat resmi dari pemerintah pusat, baru Pemprov akan memberlakukan aturan itu,” kata Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Pemprov Banten, Sutadi, kepada wartawan di Serang, Rabu (30/5).
Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah menyatakan hal senada. “Kami sudah mengimbau kepada PNS yang menggunakan mobil dinas untuk menggunakan BBM di luar premium. Tapi kan kalau diberlakukan sekarang ini, terbentur anggaran. Kalau surat resmi dari pusat sudah turun, nanti baru disesuaikan dalam APBD perubahan,” kata Atut.
Kepala Himpunan Pengusaha Swasta Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Provinsi Banten Rahmat Halim mengungkapkan, pihaknya siap untuk melaksanakan kebijakan penghematan BBM. Antara lain melalui pelayanan BBM jenis premium hanya untuk kelompok tertentu yang tidak dilarang oleh pemerintah, seperti kendaraan dinas pemerintah, kendaraan dinas BUMN dan BUMD.
“Namun, kami masih menunggu surat resmi dari Pertamina, karena mekanismenya nanti kendaraan dinas tersebut ditempel stiker. Dan dari sisi kesiapan infrastruktur, SPBU di Banten pada dasarnya siap melayani kebutuhan BBM jenis pertamax,”kata Rahmat. (eman)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.