SPBU di Tangerang Dijaga Ketat

TANGERANG,SNOL Mabes Polri mewajibkan seluruh kendaraan dinas anggotanya menggunakan bahan bakar minyak non subsidi. Jika ada polisi menggunakan kendaraan dinas tapi mengkonsumsi premium, akan ada sanksi.
“Dalam satu bulan ini masih berlaku di Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi. Bbulan depan ke seluruh Jawa dan Bali,” ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Saud Usman Nasution di kantornya kemarin (1/06).
Polisi yang memegang kendaraan dinas diwajibkan mengisi bensin di SPBU Polri atau SPBU yang sudah diberi jatah bbm oleh Mabes Polri. “Kalau terpaksa mengisi di SPBU umum tidak boleh premium , harus non subsidi,” kata jenderal bintang dua ini.
Untuk dukungan operasional BBM di lingkungan Polri untuk mobil patroli jatahnya 30 liter per hari, mobil dinas pejabat jatahnya 7,5 liter per hari, mobil dinas 2.000 cc jatahnya 12,5 liter per hari, bus diberi jatah 15 liter per hari dan motor jatahnya dua liter per hari.
“Ini terkait dengan dana Negara yang menjadi alokasi kami. Jadi, sudah ada porsinya sendiri-sendiri,” ujar mantan kepala detasemen khusus 88 Mabes Polri ini. Secara ideal, jatah itu tidak cukup untuk mobilitas anggota kepolisian. “Tapi, karena ini sudah jatah dari negara ya kami harus mencari strategi agar benar-benar efektif untuk mendukung kerja,” ujarnya.
Saud berharap, warga di Jabodetabek bisa membantu melakukan pengawasan. “Catat, atau difoto mobilnya, sampaikan ke kita. Bisa lewat email atau twitter juga boleh,” katanya.
Menurut Saud, memang selama ini kepolisian dijatah untuk penggunaan BBM ini dengan menggunakan BBM non subsidi yang memang sudah disediakan di SPBU-SPBU yang ada di markas kepolisian. Namun, untuk Polres dan Polsek tertentu ditempatkan di SPBU-SPBU tertentu karena tidak memiliki SPBU sendiri.
Kendaraan-kendaraan dinas kepolisian tersebutjuga  tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. “Kita dalam pengisian harus dicek betul misal berapa liter pengisiannya, harus dikontrol, kalau perlu dari kilometer harus dicek. Itu nanti ada pengawasan sendiri,” katanya.
Sejumlah petugas Kepolisan Metropolitan Tangerang diterjunkan menjaga SPBU, Jum’at (1/6). Pengamanan itu menyusul ketetapan pemerintah melarang BBM bersubsidi dipergunakan mobil dinas (Mobdin) TNI/Polri. BUMN, BUMD dan PNS.
Anggota Bhabinkantimbas Polsek Benteng Tangerang Mudari mengatakan, sejak Kamis (31/5) malam, puluhan polisi telah mendapatkan intruksi untuk melakukan pengamanan di sejumlah SPBU. Pengamanan itu untuk memantau dan melarang para pengemudi mobil dinas TNI, PNS dan Polri yang mengisi BBM bersubdisi di SPBU.
“Setiap SPBU di Tangerang akan dilakukan pengawasan, antisipasi jika terdapat anggota TNI/Polri dan PNS yang mengisi BBM jenis premium, akan kami larang,” kata Mudari ditemui saat melakukan pengamanan di SPBU 34-151-34 Cipondoh, Kota Tangerang.
Menurutnya, pengawasan itu sendiri untuk membantu petugas SPBU, dan dua petugas kepolisian mengawasi setiap pull SPBU. Bahkan sebelumnya, kepolisian telah memberikan pengarahan kepada semua petugas SPBU agar tidak melayani pembelian BBM jenis premium pada kendaraan dinas maupun TNI/Polri.
Okdi, penanggung jawab SPBU 34-151-34 Cipondoh, mengatakan, sampai Jum’at sore, belum satupun petugas keamanan menangkap basah anggota berseragam mengisi BBM bersubsidi. “Belum ada mobil plat merah yang isi premium. Kalaupun ada kami arahkan menggunakan pertamax,” jelasnya.
Walaupun belum ada temuan, pihaknya telah menghimbau seluruh petugas untuk melakukan pengawasan setiap saat. Setelah pihaknya mendapatkan surat pemberitahuan dari Pertamina Pusat dan BPH Migas, surat edaran itu berupa SK Permen ESDEM No 12 tahun 2012 tentang larangan Mobdin mengisis BBM bersubsidi mulai 1 Juni 2012. “Seluruh pimpinan SPBU telah di berikan surat edaran mengenai program larangan BBM bersubsidi bagi Mobdin, dan kami akan terapkan itu,” singkatnya.
Disinggung apa kesulitan yang dihadapi saat menerapkan hal itu, diakui Okdi, saat ini pihaknya masih belum bisa mengidentifikasi Mobdin yang berplat hitam, sebab, kini masih dititik beratkan pada Mobdin plat merah. “Saran kami, untuk memastikan itu mobdin maka buatkan stiker saja. Apalagi kini banyak mobdin yang diplathitamkan,” imbuhnya.
Sementara itu, diberlakukannya Mobdin wajib pertamax, diakeluhkan sebagian anggota DPRD Kota Tangerang. Sebab, meski menggunakan Mobdin, seluruh operasional, seperti perawatan, bensin dan lain sebagainya tidak diberikan tunjangan. “Selama ini kami memang menggunakan Mobdin, tapi untuk bensin kami sendiri. Makanya, dari pada pilih menggunakan mobdin, kami ingin menggunakan mobil pribadi saja,” kata Gatot Purwanto, Anggota DPRD Kota Tangerang. (rdl/pane/deddy/jpnn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.