500 Hektar Sawah Terancam Kekeringan

PANDEGLANG, SN-Sebanyak 500 hektare lahan sawah di sekitar pekebunan kelapa sawit milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN VII) di Kecamatan Sidangresmi Kabupaten Pandeglang, terancam kekeringan. Kondisi tersebut dituding terjadi akibat perkebunan kelapa sawit mematikan saluran irigasi.
“Lahan sawah itu sudah teracam kekeringan karena jaringan irigasi yang sedianya mengairi lahan sawah, tidak berjalan normal,” kata Ketua Ikatan Pemuda Peduli Lingkungan (IPPL) Kecamatan Sindangresmi, Kabupaten Pandeglang, Yogi Iskandar kepada wartawan, Selasa (5/6).
Yogi mengungkapkan, 500 hektare lahan sawah, selama ini dijadikan andalan para petani untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Satu hektar lahan sawah mampu menghasilkan puluhan ton gabah. Namun, sejak perkebunan kelapa sawit dibangun tahun 2002 hingga tahun ini, para petani tidak mampu berbuat banyak.
“Malah setiap kali panen petani selalu merugi, karena tanaman padi tidak terairi air secara normal. Apalagi saluran air yang ada sekarang tertutup lahan perkebunan kelapa sawit. Jadi, keberadaan kelapa sawit bukan menguntung para petani, malah mematikan pertani tanaman padi. Juga masyarakat lain,” ujarnya.
Yogi juga mempertanyakan program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) yang dilakukan PTPN VII,  karena program tersebut tidak memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat setempat.
“Itu sangat menyedihkan, sebagian masyarakat setempat seolah dipaksa untuk menyetujui keberadaan perkebunan kelapa sawit. Jelas-jelas perkebunan kelapa sawit sudah merusakan SDA (sumber daya alam) dan mata petani,” tuturnya.
Menurut Yogi,  mengacu pada undang-undangan (UU) Nomer 40/2007 tentang Perseroan Terbatas, pasal 74, mewajibkan perusahaan di Indonesia untuk melakukan corporate social responsibility (CSR). Kemudian dalam ayat 1 UU tersebut disebutkan, perseroan yang menjalankan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumberdaya alam, dikenai kewajiban untuk melaksanakan kegiatan sosial.
“UU ini tidak pernah dijalankan PTPN VII, dan sampai sekarang PTPN tidak memberikan program CSR, tidak melakukan pembinaan terhadap linkungan. Dampak aktivitas perkebunan kelapa sawit, sangat besar diantaranya persoalan tata ruang, erosi, , limbah, hama dan penyakit lain,” ucapnya.
Anggota DPRD Maman Lukman mengatakan, akan melakukan kajian bersama anggota DPRD lain, jika memang ditemukan penyimpangan serta kerusakan yang nyata dilapangan, maka pihaknya akan melakukan langkah sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami akan agendakan rapat internal di DPRD dulu, setelah itu kami akan tinjau lokasi untuk dilakukan kajian. Jika ditemukan ketidak sesuaian, kami akan memproses sesuai ketentuan yang berlaku,” kata Maman. (mardiana/eman)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.