Mantan Kadishub Tangsel Tersangka

TIGARAKSA, SNOL Kejaksaan Negeri (Kejari) Tigaraksa menetapkan mantan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Nurdin Marzuki sebagai tersangka atas dugaan korupsi proyek pengadaan alat uji KIR pada 2010 senilai Rp 3,4 miliar, Jumat (8/6) lalu.
Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Tigaraksa, Ery Syarifah mengatakan penetapan status tersangka itu mengacu pada hasil pemeriksaan tahap awal yang dilakukan penyidik terhadap sejumlah saksi. “Posisi Nurdin saat itu adalah sebagai pengguna anggaran,” katanya, Senin (11/6).
Pihak kejaksaan menemukan adanya indikasi mark up pada proyek tersebut. Hal itu terungkap dari adanya harga yang tidak wajar dalam pengadaan alat uji KIR. Dugaan korupsi itu terjadi pada selisih harga dari jenis alat KIR dan sarana penunjang lainnya.
“Pengadaan perangkat alat kir itu satu paket. Tapi nyatanya jenis barang tidak satu paket, tapi terpisah. Seperti alat kir, kendaraan yang digunakan serta mesin yang mengoprasikan alat kir itu sendiri. Kejanggalan harga ditemukan pada masing-masing jenis rangkaian barang tersebut,” jelasnya.
Terkait besaran kerugian negara dalam korupsi tersebut, saat ini sedang dilakukan audit oleh Badan Pengawasan Kuangan dan Pembangunan (BPKP). “Nanti kalau sudah keluar hasil auditnya, barulah kami mengetahui berapa besar kerugian yang diderita negara,” ujarnya.
Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, pihak Kejari belum melakukan penahan terhadap Nurdin Marzuki, lantaran yang bersangkutan selama pemeriksaan masih dianggap kooperatif. “Memang dalam undang-undang 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi itu memungkinkan adanya penahanan. Namun kami menilai masih belum perlu untuk dilakukan penahanan,” sambungnya.
Nurdin Marzuki beserta enam pejabat Dishubkominfo Kota Tangsel periode 2010-2011 diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri Tigaraksa. Menyusul adanya dugaan korupsi pengadaan alat uji KIR yang didanai APBD Kota Tangsel 2010.
Pejabat yang turut diperiksa, yakni Edy Wahyu (sekretaris dinas Kominfo), kepala bidang, kepala seski, hingga pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK). Kejari juga akan segera memeriksa pihak PT. Mayindo, sebagai penyedia alat KIR tersebut.
Menyikapi penetapan tersebut, Wakil Walikota Tangsel, Benyamin Davnie menyerahkan sepenuhnya kasus ini pada proses hukum yang berlaku. “Kita menyerahkan sepenuhnya sesuai dengan prosedur hukum dan mematuhi prosedur hukum. Saya dengar yang bersangkutan sudah menyiapkan kuasa hukum sendiri,” ungkapnya selepas rapat paripurna pandangan umum fraksi atas raperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kota Tangsel 2011 di Kantor DPRD Kota Tangsel, Senin (11/6).
Pemkot sendiri menyiapkan bantuan hukum jika yang bersangkutan (Nurdin Marzuki-red) meminta kepada Pemkot untuk menangani kasusnya ini, namun karena Nurdin sudah mempunyai pengacara sendiri sehingga pemkot tidak mendampinginya secara hukum atau dengan pengacara yang disediakan pemkot.
“Ini merupakan sebuah pembelajaran untuk semua dinas dalam menjalankan prosedur yang ada. Semua pedoman harus diikuti sehingga tidak ada kesalahan dalam menjalankan mekanisme yang ada,” tukas Benyamin.
Pengacara Nurdin Marzuki Dari Kantor pengacara Tamba Tuah Purba yakni Tamba Tuan Purba mengatakan hingga Senin (11/6) belum ada surat atau pemberitahuan yang masuk baik ke kantor pengacara maupun kerumah kliennya.
“Belum ada surat keterangan atau pemberitahuan atau penetapan tersangka atas nama Nurdin Marzuki atau klien kami yang masuk dan kami terima,” ungkap Tamba saat dihubungi wartawan.
Tamba menjelaskan saat ini kliennya masih melakukan aktivitas seperti biasa, “Klien kami masih bekerja dan menjalankan kegiatannya seperti biasa, kita akan ikuti semua ini berdasarkan prosedur hukum yang ada,” pungkasnya. (hendra/irm/jarkasih)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.