Inspektorat Banten Akui Pengendalian Internal Lemah

SERANG, SNOL Kepala Inspektorat Provinsi Banten, Jaka suseno mengakui sistem pengendalian internal masih terdapat kelemahan sesuai dengan LHP BPK Perwakilan Provinsi Banten. Akibatnya laporan keuangan Pemprov Banten tahun anggaran 2011 mendapat penilaian wajar dengan pengecualian (WDP).
“Memang pengawasan disini ada kelemahan sistem pengendalian. Ada beberapa kebijakan peraturan yang harus direvisi. Dalam Perubahan APBD, kami akan sempurnakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Jaka saat menjadi narasumber pada diskusi yang digelar wartawan di salah satu rumah makan di Kota Serang, Rabu (20/6).
Mantan Kepala Biro Kersra Setda Pemprov Banten ini mengklarifikasi jumlah temuan BPK terkait dana hibah. Dia menegaskan jumlah dana hibah Rp68 miliar itu termasuk Rp16 miliar dana hibah kepada Panwaslu Banten yang belum diaudit BPK.
“Jumlah temuan hibah sebenarnya setelah dikoreksi hibah Panwas Rp68 miliar dikurangi Rp16 miliar. Dan semua temuan BPK segera kami tindaklanjuti,” ujarnya.
Ketua DPRD Banten Aeng Haerudin mengatakan, sudah memerintahkan semua komisi di DPRD Banten untuk memanggil SKPD yang menjadi temuan BPK. ”Hasil sementara sudah 85 persen temuan BPK itu sudah ditindaklanjuti. Sisanya, masih ditindaklanjuti tiap Komisi bersama mintra kerja Komisi DPRD Banten,” kata Aeng.
Ditempat berbeda, Pansus LHP BPK DPRD Kota Serang mendesak sejumlah SKPD segera menyelesaikan temuan BPK sesuai rekomendasi BPK, baik temuan materi maupun administrasi  sebelum masa tenggat waktu habis.
“Sesuai aturan waktu untuk penyelesaian masalah itu selama 60 hari. Maka, SKPD harus segera menyelesaikan temuan itu sebelum tanggal 29 Juni 2012 ini,” kata Ketua Pansus LHP BPK DPRD Kota Serang Mahfuzh kepada wartawan di Gedung DPRD Kota Serang, Rabu (20/6).
Mahfuzh menegaskan, sejak dibentuk Pansus LHP BPK, pihaknya sudah pemanggilan 18 SKPD yang bermaslaah sesuai rekomendasi BPK. Namun, dari 18 tersebut beberapa SKPD sudah melaksanakan rekomendasi tersebut disertai bukti penyelesainya berupa Surat Tanda Setoran (STS) dan yang lain.
“Nilai keseluruhan temuan dalam LHP BPK, baik administrasi maupun materi di Pemkot Serang sebesar Rp1,5 miliar. Dari total itu, 80 persen sudah dikembalin oleh beberapa SKPD antara lain Dinas Pertanian, Dishubkominfo,” ujarnya. (bagas/eman)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.