PT KS Bela Eks Ketua KPK

Kasus Kubangsari Rp34 M
CILEGON,SNOL Aksi unjuk rasa yang dilakukan ratusan orang yang menamakan diri Forum Masyarakat Cilegon Bersatu (FMCB) di Jakarta, Kamis (12/7), mendesak Kejagung, BPK dan DPR mengusut pembayaran lahan Kubangsari dari PT KS ke PT Duta Sari Prambanan senilai Rp34 miliar, membuat direksi PT KS merasa perlu angkat bicara.
Pasalnya, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang juga pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT KS disebut-sebut dalam simpang siur pembayaran lahan tersebut. “Beliau (Taufiqurahman Ruki, red) sama sekali tidak terlibat. Tudingan itu tidak berdasar sama sekali dan terkesan mengada-ngada,” kata Subdit Corporate Secretary PT KS, Andi Firdaus, Minggu (15/7).
Menurutnya, dalam penyelesaian masalah Kubangsari pada Juli 2010 baru dilakukan proses penandatanganan akte perdamaian antara PT KS dengan PT DSP. Belum ada transaksi, hanya membuat kesepakatan transaksi. “Tidak ada sangkut pautnya Pak Taufik dengan masalah ini,” ujarnya.
Kata Andi, tanah eks HGU No 1/Kubangsari saat ini telah kembali menjadi milik dan bagian dari HGB No 2/Kubangsari atas nama PT KS menyusul SK Kepala BPN No 1/Pbt/BPN RI/2010 tentang Pembatalan dan Pencabutan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria, Nomor 24-VIII-1999 tentang Pembatalan Sebagian HGB Nomor 2/Kubangsari Tercatat atas nama PT KS yang terletak di Desa Kubangsari, Kecamatan Pulau Merak.
Selain itu, putusan PTUN yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap/inkracht menyatakan bahwa sebagian dari tanah HGB No 2/Kubangsari belum dibebaskan atau belum dibayar walaupun tanah tersebut sudah menjadi tanah negara.
“Seluruh dokumen tersebut memberikan penegasan kepada PT KS bahwa apabila PT KS bermaksud memperoleh hak atas tanah negara eks HGU No 1/Kubangsari seluas 665.200 hektar, maka PT KS harus memperhatikan dan menyelesaikan kepentingan perdata/ganti rugi kepada pemegang hak sebelumnya yaitu PT DSP,” kata Andi.
Hasil pembahasan dan konsultasi dengan BPN dalam rapat yang dilaksanakan di Kantor Sekretariat Wakil Presiden (Seswapres) pada 7 Juli 2010, wakil dari BPN menegaskan bahwa meskipun ada klaim yang diajukan oleh pihak lain yang mengaku sebagai pemilik yang sah atas tanah eks HGU Kubangsari, namun sesuai dengan keputusan pengadilan yang ada maka PT KS harus menyelesaikan masalah kepentingan perdata dengan PT DSP jika bermaksud memperoleh kembali pemulihan hak atas tanahnya. “Setelah selesai baru BPN mengeluarkan sertifikat atas nama PT KS di HGB No 2 itu,” terangnya.
Terkait kasus yang saat ini ditangani Kejagung dan dilimpahkan penyelidikannya ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilegon, Andi menegaskan bahwa PT KS akan mengikuti proses hukum yang sedang berlangsung. Direksi PT KS, lanjutnya, selalu siap jika penegak hukum melakukan pemanggilan untuk dimintai keterangannya terkait kasus itu.
“Dalam aksi unjuk rasa yang dilakukan warga Cilegon itu itu ada muatan politik atau tidak, saya tidak bisa mengomentarinya. Yang pasti permasalahan terkait aliran dana itu sudah selesai,” kata Andi.
Sebelumnya, ratusan massa yang tergabung dalam Forum Masyarakat Cilegon Bersatu (FMCB) mendatangi kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Kejaksaan Agung RI, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Kamis (12/7/12).
Mereka menuntut penuntasan kasus dugaan korupsi di tubuh PT Krakatau Steel (KS) terkait pembayaran lahan Kubangsari kepada direktur PT Duta Sari Prambanan (DSP) yang dijabat King Hartono. Para demonstran menilai telah terjadi kejanggalan dalam pembayaran lahan Kubangsari dari PT KS kepada King Hartono. Massa juga mendesak Kejaksaan Agung RI melakukan penelusuran aliran dana senilai Rp 34 miliar atas transaksi tersebut.
Koordinator aksi, Tatan Spartan, menilai banyak terjadi kejanggalan terkait pembayaran lahan Kubangsari senilai Rp 34 miliar dari PT KS kepada PT DSP. “Lahan Kubangsari eks HGU No.1 itu, sudah ditetapkan oleh Mahkamah Agung sebagai tanah negara, tetapi kenapa PT KS malah membelinya dari direktur PT DSP, King Hartono? Kami menduga ada rekayasa antara pejabat PT KS, Badan Pertanahan Nasional (BPN-red), dan King Hartono,” kata Tatan.
Ketua FMCB Hidayatullah menduga ada keterlibtan mantan Ketua KPK Taufikurrahman Ruki yang saat itu menjabat sebagai Komisaris Utama PT KS dan mantan Direktur Utama PT KS, Fazwar Bujang, dalam kasus tersebut. “Kami menduga, kasus ini melibatkan Taufiqurrahman Ruki yang sekarang menjabat anggota BPK RI. Mantan Dirut KS juga harus bertanggung jawab,” ujarnya.(fan/man/bnn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.