Buruh Datangi Antasari Azhar

TANGERANG, SNOL Kaum buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menganggap banyak pihak yang terus berupaya melemahkan kekuatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Termasuk dengan tidak diserahkannya kasus Simulator SIM Korlantas kepada KPK.
Demikian dinyatakan Presiden KSPI Said Iqbal setelah bertemu dengan mantan Ketua KPK Antasari Azhar, yang juga terpidana kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen di Lapas Dewas Tangerang, di Jalan Veteran, Tangerang, Sabtu (25/8).
Menurut Presiden KSPI, Said Iqbal buruh semakin yakin ada upaya melemahkan KPK, dimulai dari kepala,  lalu ekor-nya. “Kaum buruh memiliki kepentingan berada bersama-sama KPK untuk memberantas korupsi. Karena, korupsi bisa membeli aturan dan upah murah, bahkan adanya kolusi dengan penguasa,” katanya.
Melihat adanya pelemahan tersebut, pihaknya pun akan berjuang mengawal kasus-kasus besar seperti  kasus SIM Korlantas, juga kasus Bank Century. “Kami akan memberikan dukungan kepada KPK dan juga mereka yang pernah berjuang di KPK untuk menuntaskan kasus-kasus yang ada,” jelasnya.
Sementara,  Ketua Penasihat Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MBPI) Muchtar Pakpahan mengatakan, dimana-mana yang paling dirugikan adalah buruh atas korupsi. “Kami ke sini ingin mendengar langsung dari Pak Antasari, adanya upaya pelemahan KPK dengan merekayasa dirinya (Antasari) dijadikan tersangka,” imbuhnya.
Menurut Muchtar lagi, persoalan yang dialami Antasari ini bukan persoalan Antasari semata, tapi persoalan semua masyarakat. “Kami akan melakukan lobi ke KPK, DPR  dan kalau perlu kami ke Presiden. Kalau lobi tidak bisa ke Presiden, kami akan menggelar aksi besar-besaran, agar masalah korupsi ini diberangus,” terangnya.
Dia juga merencanakan akan menggelar aksi dua juta buruh akan mogok kerja nasional yang ada di 14 kabupaten atau kota pada  September nanti untuk mendorong pemerintah menegakkan pemberantasan korupsi tersebut. “Daripada kami dilumpuhkan, atau memiskinkan buruh. Lebih baik kami melumpuhkan ekonomi, agar pemerintah tidak memiskinkan buruh dari kebijakan-kebijakannya,” singkatnya.
Antasari kepada perwakilan buruh mengatakan, KPK bukan harus ambil alih kasus Korlantas soal pengadaan alat simulator SIM, tapi polisi harus berhenti menyelidikinya.
“Kami setuju KPK yang menanganinya, karena yang digunakan adalah  KUHAP 109 jo Pasal 50 tentang UU KPK. Kecuali yang mengusut pertama polisi, karena KPK tak mengusut barulah polisi yang mengusut.  KPK harus mengatakan, polisi berhenti bekerja menyelidiki kasus itu,” jelasnya. (pane/made)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.