Banyak Usaha Air Minum Isi Ulang Tak Bersertifikat

PAMULANG, SNOL Sebanyak 21 persen dari 283 usaha air minum isi ulang (AMIU) di Kota Tangerang Selatan belum bersertifikat. Untuk itu masyarakat harus berhati-hati.  Hingga saat ini baru 60 tempat yang melakukan pemerikasaan untuk mendapatkan sertifikasi layak air minum Dinas Kesehatan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium.
Kepala Bidang Pemberantasan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Anton Wibowo mengatakan, berdasarkan Permenkes No 736 Tahun 2010 dan Permenkes No 492/Menkes/Per/IV/2010 tentang Tata Laksana Pengawasan Kualitas Air Minum, maka Dinas Kesehatan wajib membina dan memeriksa serta memberikan sertifikasi layak AMIU kepada para pelaku usaha. Sebaliknya, pelaku usaha AMIU wajib melaporkan dan memeriksakan usahanya per enam bulan atau setiap pengisian AMIU ke Dinas Kesehatan melalui atau Puskesmas setempat.
“Sertifikat ini salah satu upaya perlindungan kesehatan pada masyarakat. Khususnya AMIU yang beredar di lingkungan masyarakat, harus terbebas dari bakteri penyakit, dan biaya pemeriksaan air layak minum tidak mahal hanya sebesar Rp 108 ribu per sample,” kata Anton, Selasa (04/09).
Kelayakan air minum pada pelaku usaha AMIU penting dilakukan. Karena air merupakan perlindungan sementara serangga dan mikroba patogen. Selain itu, penyakit yang disebabkan pencemaran air minum, seperti kolera, disentri, diare dan penyakit kulit.
“Untuk itu, masyarakat harus teliti dahulu kalau mengisi air minum isi ulang. Atau lakukan pemprosesan maksimal satu kali sebelum diminum. Misalkan dimasak terlebih dahulu,” terangnya.
Kebutuhan air dalam tubuh manusia sekitar tiga persen kali berat tubuh. misalkan berat tubuh manusia 50 kg  maka dikalikan 3 persen, itulah kebutuhan air dalam tubuh sekitar 1,5 liter.
“Dapat dibayangkan 1,5 liter air mengandung bakteri atau penyakit dikonsumsi tubuh secara terus menerus, maka dapat dipastikan tubuh mudah diare atau disentri. Namun, yang membahayakan terkena bakteri kolera maka cairan tubuh akan cepat hilang dan mengakibatkan tidak berdaya bahkan kematian,” terang Anton.
Dewan Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Tangerang Fajri Syafi’ie mengatakan Pemkot harus segera menetapkan regulasi atau aturan yang jelas. Sehingga, Pemkot dapat memberikan tindakan atau sanksi kepada gerai AMIU. Namun, sebaiknya pendekatan persuasif lebih dikedepankan. “Sehingga kinerja akan maksimal dan masyarakat tidak dirugikan,” kata Fajri.(adn/bnn)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.