Puluhan Ribu Buruh Tangerang Raya Mogok

TIGARAKSA,SNOL Puluhan ribu buruh dari berbagai aliansi dan serikat pekerja se-Tangerang Raya melakukan aksi mogok kerja, Rabu, (3/10). Mereka mendesak pemerintah menghapus sistem kerja kontrak (outsourcing) dan upah murah.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 07.00 ini, buruh sempat memblokir sejumlah jalanan di Tangerang, seperti di Jalan Raya Serang, Jalan Raya Serpong, Jalan Raya Gatot Subroto, Jalan Raya Jatiuwung dan lain sebagainya. Tak ayal, kemacetan pun tak terhindarkan, lantaran para buruh itu berkumpul di depan pabrik mereka yang sebagian besar menggunakan sepeda motor, sebelum berangkat menuju pusat demo, dan bersatu dengan buruh dari pabrik lainnya.

Di Kabupaten Tangerang, sekitar 20 ribu buruh yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Tangerang (ALTTAR), FSPTMI, SPSI memblokir Jalan Raya Serang, sebelum melakukan sweeping dan mengepung Kantor DPRD dan Bupati Tangerang.

Aksi ini mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian Polres Kota Tangerang dan Polda Metro Jaya. Aksi Monas di Kabupaten Tangerang terbagi di sejumlah wilayah. Diantarnya wilayah barat di PT Doulton, wilayah tengah 1 depan gerbang kawasan Cikupa Mas, tengah 2 kawasan industri Jabalrud, wilayah utara depan PT Chingluh Pasar Kemis, wilayah timur kawasan Industri Manis dan wilayah Curug.

Buruh kemudian berkonvoi dnegan memblokir Jalan Raya Serang arah Tangerang-Serang dan arah Serang-Tangerang. Kemacetan parah pun tidak terhindarkan. Kemacetan parah sepanjang lima kilometer salahsatunya terjadi di Jalan Raya Serang KM 25 tepat di kawasan industri jalan baru, Kecamatan Balaraja. Puluhan ribu buruh melumpuhkan kawasan industri ini.

Seorang orator dari SPSI PT Adis Enday Hidayat mengatakan, ribuan buruh memadati wilayah Balaraja sejak pukul 07.00. Mereka turun jalan sebagai aksi solidaritas yang dilakukan buruh se-Indonesia dalam memperjuangkan aksi tolak outsourcing. “Hari ini serikat buruh se-Kabupaten Tangerang sepakat turun ke jalan untuk menghapuskan sistem outsourcing,” ujar Enday.

Tak puas di situ, buruh kemudian bergerak menuju kantor Bupati Tangerang dan DPRD. Bahkan buruh dari ALTTAR juga sempat memblokir akses jalan  menuju Pusat Pemerintahan Kabupaten Tangerang di Tigaraksa, tepatnya di pertigaan Jalan Raya Bojong-Pemda. Aksi di Balaraja, Cikupa, Tigaraksa hingga Bitung ini sempat dikeluhkan pengguna Jalan Raya Serang. “Jelas kami rugi dengan aksi ini, karena jalanan jadi macet. Penumpang juga pada ngeluh, terutama anak-anak sekolah. Tapi mau bagaimana lagi,” ucap Bobi, sopir angkot jurusan Balaraja-Cimone yang antre macet di Jalan Raya Serang.

Di Legok, aksi Monas sempat terjadi kericuhan. Informasi yang dihimpun, awalnya ribuan buruh berkumpul di depan PT LG, Legok. Buruh mendesak agar PT LG mengirimkan pekerjanya untuk mengikuti aksi Monas. Setelah dialog panjang, hanya pegawai gudang saja yang diperbolehkan. Namun rupanya para buruh tidak puas, sehingga buruh kembali meminta manajemen PT LG untuk mengizinkan karyawan lainnya ikut aksi.

Karena tidak diperbolehkan, massa akhirnya mendorong pagar, sehingga muncul kericuhan dengan Satpam. Nah, saat cekcok mulut terjadi diduga ada oknum buruh yang melempar gelas air mineral ke arah Satpam. Apesnya, gelas air mineral itu juga mengenai anggota polisi yang bertugas. Polisi pun tersulut, hingga kericuhan pun terjadi. Aparat terpaksa menembakkan gas air mata untuk membubarkan buruh. “Tidak sampai ada korban jiwa dan luka parah,” kata salah satu buruh yang enggan dikorankan namanya.

Rombongan buruh kemudian menuju kantor Bupati dan DPRD di Tigaraksa. Buruh mendesak Bupati Tangerang Ismet Iskandar untuk mengeluarkan surat keputusan pembekuan operasional perusahaan outsourching. Namun, setelah lama menunggu, mereka tidak ketemu dengan bupati. Difasilitasi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Tangerang Herry Haryanto, buruh kemudian melakukan dialog.

Usai dialog, Herry siap akan menyampaikan pernyataan sikap para buruh itu kepada bupati. Harry juga berjanji akan mengupayakan buruh mendapatkan surat keputusan yang dimaksud. “Secara tegas kami mendukung buruh untuk penghapusan outsourching. Untuk permintaan SK bupati akan kami sampaikan ke bupati,” kata Herry.

Kabid Hubungan Industrial dan Kesejahteraan Pekerja, Disnakertrans Kabupaten Tangerang, Marihot Marbun mengatakan, pada intinya Disnakertrans Kabupaten Tangerang menyetujui tentang penghapusan tenaga kerja outsourcing. “Akan tetapi tentunya Kabupaten Tangerang tidak bisa memutuskan sendiri, harus ada keputusan dari Kemenakertrans,” imbuhnya.

Geruduk Balaikota Tangsel
Di Kota Tangerang Selatan, ratusan buruh dan pekerja di Kota Tangsel tak mau kalah dalam memperingati mogok massal, Rabu (3/10). Mereka juga turut melakukan aksi mogok massaldengan turun ke jalan dan mengepung Balai Kota Tangsel untuk menuntut penghapusan kerja kontrak (outsourcing) dan politik upah murah.

Buruh dan pekerja yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Tangerang Raya (ALTTAR) tersebut mulai beraksi sekitar pukul 09.30. Semula, buruh dan pekerja yang kebanyakan berasal dari pabrik Pratama dan Surya Toto melakukan aksi sweeping di sepanjang Jalan Raya Serpong. Dengan menggunakan kendaraan roda dua, dan sebuah pick up terbuka, buruh dan pekerja ini bergerak perlahan dari pabriknya ke Kantor Walikota Tangsel di Setu. Mereka juga sempat melakukan blokade jalan sepanjang iring-iringan ke kantor Airin Rachmi Diany tersebut. “Pemkot Tangsel sebagai bagian dari pemerintahan punya kewajiban yang sama dengan pemerintahan SBY. Yakni kami minta untuk melakukan penghapusan outsourcing dan upah murah di Tangsel,” ucap Agus, Koordinator Aksi.

Setelah berorasi beberapa saat, sejumlah perwakilan buruh dan pekerja kemudian diterima sejumlah pejabat eksekutif dan legislatif Kota Tangsel, diantaranya Asisten Daerah (Asda) 2 Ahadi, Kasatpol PP Sukanta, dan sejumlah anggota Komisi 2 DPDR Kota Tangsel Sudarso, Sugeng Santoso serta Almansur.

Dalam audensi itu, baik eksekutif dan legislatif menerima tuntutan para buruh dan pekerja dan akan melanjutkannya ke pemerintah pusat selaku pembuat undang-undang ketenagakerjaan. “Kami anggap tuntutan yang dilakukan buruh ini penting. Namun, bagaimanapun keputusan ada di pusat, kami dari daerah hanya bisa mengusulkan,” imbuh Sudarso. (aditya/pane)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.