UMK Tangerang Rp 2,2 Juta

SERPONG, SNOL Debat panjang dan melelahkan soal penetapan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) tahun 2013 di Tangerang Raya akhirnya disahkan. Meski ditolak Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Dewan Pengupahan Kota Tangerang Selatan dan Kota Tangerang sepakat UMK di angka Rp 2,2 juta.

Namun, angka Rp 2,2 juta itu belum sepenuhnya mutlak, karena baru menjadi rekomendasi kabupaten dan kota yang nanti akan diserahkan kepada gubernur Banten dan kemudian disahkan menjadi UMK tahun 2013.

Ketua Dewan Pengupahan Kota Tangsel Purnama Wijaya mengatakan, UMK sebesar Rp 2,2 juta diambil setelah unsur pemerintah, pengusaha dan buruh tidak lagi mempermasalahkan angka UMK. “Sudah, kami (Depeko) sepakati bahwa UMK Tangsel Rp 2,2 juta pas, tidak kurang tidak lebih dari itu,” kata Purnama yang juga menjabat Kepala Dinas Tenga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Tangsel ini.

Pernyataan Purnama diperkuat oleh Depeko unsur buruh. Bahwa, ketetapan UMK yang diambil adalah di angka Rp 2,2 juta. “Sudah pasti itu, angkanya memang Rp 2,2 juta, alias dua juta dua ratus ribu rupiah,” tegas Agus Kariyanto, utusan buruh di Depeko Kota Tangsel.

Meskipun demikian, kata Agus, putusan itu tidak mendapatkan dukungan dari unsur pengusaha, dimana tiga orang anggotanya tidak turut dalam menandatangani putusan di saat pleno terakhir. “Putusan ini sudah disepakati dengan cara pemungutan suara. Dimana, dari 15 anggota Depeko 12 orang menyetujui, dan 3 orang unsur pengusaha tidak hadir,” ucapnya.

Sementara itu, meskipun dinyatakan tidak mengikuti pleno terakhir, pernyataan dari unsur buruh dan pemerinath di atas kembali diperkuat oleh pihak pengusaha yang tergabung dalam Depeko. Hanya saja, pihak pengusaha ini tidak menyebutkan angka seperti dua unsur Depeko di atas. “Sama dengan UMK DKI Jakarta,” tulis Ridwan, Sekretaris Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Tangsel dalam pesan singkatnya kepada wartawan kemarin.

Terpisah, Yakub Ismail anggota Depeko dari unsur pengsuaha lain menyebutkan, angka UMK yang ditetapkan Selasa (20/11) itu bukanlah keputusan final. Sebab, dari 15 orang anggota Depeko, hanya 14 orang yang hadir, dan semua anggota Depeko unsur pengusaha sebanyak tiga orang tidak ada yang menandatangi kesepakatan itu.

“Saat pleno terakhir, kami bertiga, termasuk pak Ridwan dari unsur pengusaha, dan satu orang dari unsur pemerintah tidak hadir dan tidak menandatangani  putusan itu. Sebab, pertimbangan kami, UMK yang tepat dan layak adalah angka KHL sebesar Rp1,74 juta. Bukan seperti yang diputuskan sebesar Rp 2,2 juta,” kilahnya.

Ditanyakan apakah akan mengambil langkah hukum atas putusan tersebut, Yakub menegaskan belum waktunya. Pihaknya masih melihat dan mempertimbangkan untuk melakukan upaya hukum yang dibenarkan. “Kami hanya khawatir akan banyak pengusaha yang berguguran dan tidak mampu memenuhi UMK itu, kalau diangka sesuai KHL kami masih bisa mentolelir,” singkatnya.

Sementara itu, Dewan Pengupahan Kota Tangerang menetapkan angka Rp 2.203.000 untuk UMK tahun 2013. Angka ini sedikit lebih tinggi dibanding Kota Tangsel, yakni selisih Rp 3.000. namun, meski sudah ketuk palu, Apindo setempat tidak menyepakati angka tersebut.

“Hasil rapat pleno menetapkan KHL Kota Tangerang sebesar Rp 1.967.049. Sedangkan UMK yang ditetapkan sebesar Rp 2.203.000,” ungkap Abduh Surahman, Kepala Disnakertrans Kota Tangerang tadi malam.

Walaupun Dewan Pengupah Kota dan perwakilan buruh sudah sepakat, tapi tidak dengan perwakilan Apindo yang mendatangkan empat orang perwakilannya. “Hanya Apindo yang tidak sepakat dengan angka tersebut, namun pihak mereka mau menadatangani berita acara hasil rapat pleno. Jadi, hasil rapat sudah sah,” tutur Abduh.

Para buruh yang mengikuti rapat tersebut menyambut antusias dengan keputusan rapat. “Alhamdulillah kami bersyukur dengan putusan hasil rapat, tinggal pengawasannya saja,” ungkap Riden Hatam Azis, Ketua Federasi Serikat Pegawai Metal Indonesia (FSPMI) Kota Tangerang seraya meminta Apindo untuk bisa menerima dan memahami nasib buruh.

Dari pantauan Satelit News, rapat pembahasan UMK di Kota Tangerang ini berjalan sangat panjang. Rapat yang dimulai pukul 13.00 di ruang lantai dua Kantor Disnaker itu, baru berakhir pada pukul 21.30 WIB. Sementara di luar ruangan dan di halaman kantor Disnaker, ratusan buruh dari berbagai aliansi, terlihat sabar menanti keputusan hingga malam hari.

Sementara itu, rapat pleno penetapan UMK di Kabupaten Tangerang hingga pukul 22.00 Wib belum membuahkan hasil. “Rapat diskors hingga malam karena belum ada kesepakatan. Sementara ini kisaran angkanya ya tidak jauh dari Jakarta atau mungkin bisa sama dengan DKI. Ya kita tunggu saja nanti,” katan anggota dewan pengupahan perwakilan pekerja, Supriyadi.

 

Buruh Demo Gubernur

Sementara itu ribuan buruh yang  tergabung dalam Aliansi Rakyat Tangerang Raya (ALTTAR) berunjuk rasa  di depan Kantor Gubernur Banten, Kota Serang, Selasa (20/11). Mereka mendesak Gubernur Ratu Atut Chosiyah untuk merealisasikan empat tuntutan, yakni hentikan politik upah murah, tetapkan UMK tahun 2013 sebesar Rp 2,8 juta, hapus sistem kerja kontrak ataupun outsourching, dan tindak tegas praktek pemberangusan serikat (union busting).

Gubernur Ratu Atut Chosiyah mengatakan, terkait dengan UMK, pihaknya masih  menunggu surat rekomendasi dari bupati/wali kota yang dilampiri oleh Dewan Pengupahan setempat. Sedangkan soal aksi unjukrasa, Atut mengatakan hal itu tidak perlu dilakukan. “Kalau kita mau maju tidak mesti dengan begitu-begituan (unjuk rasa, red), karena nanti investornya malah pada kabur,” kata Atut. (mg3/pane/pramita/aditya/eman/deddy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.