KPU Bawa 9 Pengacara di Sidang Gugatan Pilbup Tangerang di MK

TIGARAKSA, SNOL Sengketa pemilihan bupati dan wakil bupati (Pilbup) Tangerang 2012 yang diajukan pasangan Ahmad Suwandhi-Mukhlis mulai digelar Mahkamah Konstitusi, Jumat (4/1). Dalam sidang perdana itu, lembaga yang dipimpin Mahfud MD memanggil KPU Kabupaten Tangerang sebagai tergugat.
Ketua KPU Kabupaten Tangerang Jamaludin mengatakan, pihaknya sudah menerima surat panggilan menghadiri sidang perdana itu pada Jumat (27/12) lalu. Surat panggilan dengan Nomor 1276.100/PAN.MK/12/2012 ini terkait perkara hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2012, yang telah didaftar dalam buku registrasi perkara konstitusi perkara Nomor 100/PHPU.D-X/2012 dan diregistrasi tanggal 27 Desember 2012.
“Kami diminta agar menghadap pada Sidang Panel MK pada Jumat besok. Intinya dalam laporan ini, tim pasangan calon no urut 4 atas nama Suwandi dan Muhlis melaporkan gugatan terhadap KPU. Sidangnya dimulai jam 9.00 WIB di ruang sidang MK,” kata Jamal kepada Satelit News, Rabu (2/1).
Jamal mengungkapkan, untuk materi isi surat gugatannya berfokus pada tiga hal, yakni masalah adanya warga yang tidak tercatat di daftar pemilih, KPU diduga memasukkan data-data pemilih fiktif dan KPU diduga tidak independen dengan melakukan pembiaran money politik oleh salah satu pasangan calon.
“Menanggapi surat gugatan ini Insya Allah kami siap. Kami sudah menunjuk 9 orang kuasa hukum. Lima orang dari Jaksa Pengacara Negara (JPN) yang sudah ada Memorandum Of Understanding (MoU) dengan KPU dan 4 orang pengacara biasa,” tambah Jamal.
Menurut Jamalm, pihaknya sudah mempelajari sekaligus menyiapkan jawaban-jawaban terhadap gugatan yang dilayangkan tim pasangan no urut 4, serta bukti-bukti pendukung. “Kami juga sudah konsolidasikan PPK agar mereka menyiapkan dokumen yang diperlukan,” ucapnya.
Terkait gugatan tersebut, Jamal menampik pihaknya tidak bekerja dengan optimal. Menurutnya, jika ada warga yang tidak tercatat di daftar pemilih, bisa mendapatkan kartu pemilih. “Asalkan mereka melapor ke petugas, nanti dicek namanya di DPS, model A, DPTD dan DPT. Dan kalau ada namanya di dokumen tadi bisa mencoblos dengan membawa KTP,” kata Jamal.
Sedangkan soal dugaan daftar pemilih fiktif, Jamal mengaku tidak ada. Dalam masalah ini daftar pemilih ini, Jamal menggolongkan dalam 3 kategori. Pertama ia mengakui jika masih ada beberapa kasus pemilih ganda. Kedua ada kasus dimana si pemilih sudah terdaftar, namun sudah pindah rumah. “Kemudian yang terakhir adalah masalah masyarakat yang banyak menggunakan nama alias sehingga menyulitkan petugas melakukan pencarian,” kilahnya.
Jamal juga menampik KPU melakukan pembiaran dalam kasus money politik. Karena menurutnya, hal itu merupakan ranah Panwaslu, bukan KPU. “Kalaupun di depan mata kami ada money politik, kami tidak bisa bertindak, karena itu bukan kewenangan kami,”tegasnya.
Sebelumnya, kubu pasangan Achmad Suwandi-Mukhlis tidak puas dengan hasil penghitungan suara Pilbup Tangerang yang telah disahkan KPU setempat. Pasangan nomor urut 4 ini resmi melayangkan gugatan ke MK. Isi surat adalah menekankan pelanggaran dan kecurangan Pemilukada yang meliputi, Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah, sosialisasi yang lemah, keberpihakan birokrasi atau PNS yang terstruktur dan sistematis, penyelenggara Pilkada yang tidak independen baik dari KPPS, PPS, PPK dan KPU Kabupaten, money politics yang dilakukan secara masif dan kecurangan-kecurangan lain atau kasuistis. (aditya/deddy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.