Angkut Sampah Bayar Rp15 Ribu, Warga Protes DKPP

SETU,SNOL Warga Perumahan Pesona Serpong, Kelurahan Kademangan Kecamatan Setu mengeluhkan ongkos angkut sampah yang diminta aparat Dinas Kebersihan Pertamanan dan Pemakaman (DKPP) Tangsel. Padahal, jarak perumahan mereka hanya 1-2 kilometer saja dari TPST Cipeucang.
“Sebenarnya seperti apa prosedur pengangkutan sampah oleh DKPP ke TPST (Tempat Pembuangan Sampah Terpadu). Sebab, kami harus mengajukan agar bisa dilayani pengangkutan sampah kami ke DKPP dan dikenakan biaya Rp15 ribu per- KK (Kepala Keluarga),” keluh Rizal (35), warga setempat, Selasa (8/1).
Anna (34) warga lainnya menyatakan, sejak TPST Cipeucang dioperasikan 4 tahun lalu, warga sekitar kerap menerima kiriman bau sampah dari TPST tersebut. Dia berpendapat, seharusnya warga sekitar mendapatkan kompensasi dan bisa diangkut sampahnya secara gratis ke TPST itu.
“Kalau yang dekat TPST saja dikenakan bayaran, bagaimana di lokasi yang jauh dari TPST. Kami ingin tahu prosedur jelasnya, apakah memang ada aturan soal itu?,” tanya Anna.
Kepala Bagian (Kabag) Kebersaihan pada DKPP Tangsel Oki Rudianto membenarkan adanya biaya retribusi untuk pengangkutan sampah ke TPST Cipeucang. Hal itu tertuang dalam Perda Retribusi Jasa Umum Nomor 4/2011, milik Kabupaten Tangerang. “Sampai saat ini kami belum ada Perda soal jasa umum, kami masih menginduk ke Kabupaten Tangerang, dan memang ada retribusinya,” jelas Oki.
Ketika disinggung lebih dalam berapa nilai retribusi jasa umum tersebut, Oki mengaku tidak hapal persis. Hanya saja, Oki menyatakan, soal adanya pungutan Rp15 ribu yang dikenakan, itu bisa didapat melalui musyawarah RT/RW dan warga sekitar.
“Soal harganya bisa lebih besar atau lebih kecil. Sesuai keputusan dan kesepakatan warga dengan RT dan RW. Yang jelas kami siap angkut jika ada kesepakatan RT/RW dan warga,” tandasnya.
Terkait adanya pungutan yang bersandar pada Perda milik Kabupaten Tangerang dan ditetapkan angka Rp15 ribu/ KK diangap tidak wajar oleh DPRD setempat. “Pungutan itu tidak wajar. Dan tidak benar juga menggunakan Perda Kabupaten sebab Perda Pengolahan Sampah baru disahkan,” tegas Ruhamaben, Wakil Ketua DPRD Tangsel.
Dalam Perda Pengolahan Sampah, tertuang kewajiban warga untuk menyiapkan tempat penampungan sampah sementara dan menjalankan program R3, yakni Reduce (Mengurangi), Recycle (Mendaur) dan Reuse (Menggunakan Kembali).“Tidak ada aturan ongkos angkut ke TPST,” bebernya. (pane/gatot)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.